Kontroversi Gelar Pahlawan

14/11/2010 1 Comment

Taman Makam Pahlawan yang ada di Kalibata

Jangan Jadi Bangsa Pemarah Dan Pendendam

Oleh  : Bachtiar Hamara

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh yang akan diberi gelar pahlawan nasional. Diantaranya Mantan Presiden KH. Abdurachman Wahid diusulkan Jawa Timur, Achmad Sanusi Jawa Barat, Ali Sadikin DKI Jakarta, Mantan Presiden Soeharto Jawa Tengah, Prof. Johannes Leimena Maluku, Sri Susuhunan Pakubuwono X Jawa Tengah, Sayyid Idrus Sulawesi Tengah, Andi Depu Sulawesi Barat, Andi Makkasau Parewangi Lawawo Sulawesi Selatan, Johannes Abraham Dimara Papua.

Dua tokoh yang paling mengundang kontroversi adalah mantan Presiden Soeharto dan mantan Presiden KH. Abdurachman Wahid. Banyak pihak yang menolak dan menyebutkan Soeharto tidak pantas mendapat gelar pahlawan. Soeharto diusulkan dari Kabupaten Karanganyar dan beberapa daerah di Jawa Tengah.

Bupati Karanganyar Rina iriani menyatakan, usul itu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Menurut Rina, Soeharto memiliki banyak kelebihan. “Kalau tidak, mana mungkin bisa bertahan 32 tahun”. Kalau Pak Harto tak dimakamkan di Giribangun, Rini pesimis jalan-jalan di Karanganyar akan semulus seperti sekarang. Tapi para korban rezim Orde Baru menolak.

Kita melihat di Orde Reformasi ini, dengan dibukanya kran kebebasan berpendapat, bangsa ini lebih cenderung menjadi bangsa yang pemarah dan pendendam. Azas demokrasi melenceng-lenceng bikin banyak orang takut. Sebenarnya kebebasan berpendapat perlu kita hormati, karena bangsa ini terdiri dari Bhineka Tunggal Ika. Ada aturan dan hukum yang seharusnya mengawal demokrasi ini. 12 tahun kita sudah berjalan di Era Reformasi. Kondisi kehidupan yang bisa kita rasakan, masih jauh pada azas adil dan makmur. Siapa salah?

Kontroversi itu mestinya tak perlu terjadi, bila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Undang-undang tersebut mengatur syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi seseorang untuk diberi gelar pahlawan nasional.

Syarat umum adalah jika dia berjuang, berjasa, serta setia pada bangsa dan negara, memiliki integritas dan tidak pernah dipidana penjara, sekurang-kurangnya selama lima tahun.

Syarat khusus bila dia pernah memimpin perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan di sepanjang hayatnya, memiliki gagasan besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara nasional dengan dilandasi konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kita berpikir jernih, siapa pun yang menjadi presiden, sepatutnya diasumsikan merupakan anak bangsa yang terbaik di zamannya. Akan tetapi, menjadi yang terbaik, bukanlah berarti tanpa kesalahan, tanpa cacat, karena tidak ada seorang pun yang sempurna.

Ehm…siapa orangnya yang 100% memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh undang-undang, apalagi 100% memenuhi syarat yang diidealkan untuk menjadi pahlawan?

Wooow, presiden itu bukan Nabi, bukan pula Malaikat. Sekali lagi, mereka itu manusia biasa yang juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, sebaiknya ditimbang-timbang bukanlah jasa mereka juga besar? Janganlah karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan pula panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Bangsa ini harus berani memaafkan kekurangan, kesalahan maupun memaafkan mereka.

Bangsa ini harus pula belajar mencari sisi positif para presiden, bukan hanya mengorek sisi negatif mereka. Presiden Soekarno kita kenal sebagai Proklamator, penggali Pancasila, bapak Revolusi Indonesia, dan Nasionalis sejati. Keunggulan Bung Karno itu ternyata tak bisa dikalahkan oleh “kekhilafannya” ketika membubarkan konstituante dan mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin.

Presiden KH. Abdurachman Wahid kita kenal sebagai pengusung plurarisme Indonesia. Kebesaran dan keberaniannya membela plurarisme itu tidak boleh dieleminasi begitu saja oleh kekurangannya ketika hendak menerbitkan dekrit.

Presiden Soeharto, kendati di cap dengan berbagai stigma negatif, dengan berbagai kekurangannya dan kelebihannya, harus kita akui sebagai Bapak Pembangunan Ekonomi. Upacara yang mengiringi pemakaman ketiga mantan presiden itu, membuktikan bangsa ini menganggap Bung Karno, Pak Harto dan Gus Dur sosok terbaik bangsa. Kita harap bangsa ini kelak akan menghargai jasa-jasa presiden kini dan yang akan datang dengan kearifan yang sama. Yaitu, semua presiden Indonesia adalah pahlawan nasional.

Kita semua dan para sejarawan, kita bertanya, sudah apa yang kita buat untuk negeri ini? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Terserah anda, apakah anda termasuk sebagai bangsa pemarah dan pendendam? Hanya anda yang tahu. Mari kita bersenandung; Telah gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti.***

About author

Related articles

1 Comment

Leave a Reply