Toni Berlianto Wibowo, €œKita Sudah Konsultasi Dengan Orang KPK

14/11/2010 0 Comments

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Setelah menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan penyimpangan dan masalah di tubuh PDAM Tirta Galuh Ciamis, Forum Mahasiswa Lintas (Formal) Ciamis berencana akan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Forum Mahasiswa Lintas (Formal) Ciamis, Toni Berlianto Wibowo, mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah dugaan penyimpangan di tubuh PDAM Ciamis. “Dari 16 dugaan penyimpangan dan masalah yang kita temukan, ada 4 masalah yang diindikasikan korupsi,” katanya, kepada HR, di Gedung DPRD Ciamis, Rabu (10/11).

Empat masalah yang terindikasi korupsi tersebut, menurut Toni, yakni pada proyek pembangunan sarana air bersih senilai Rp. 18 milyar, proyek pipa air baku, proyek pengembangan pipa distribusi senilai Rp. 1.3 milyar, indikasi korupsi dalam kasus mobil pejabat PDAM dan renovasi rumah dinas yang tidak tercantum dalam anggaran.

Toni menjelaskan, pihaknya pun saat ini sudah menemukan informasi baru pada proyek pengembangan pipa distribusi senilai Rp. 1,3 milyar. Dalam proyek tersebut diduga adanya unsur nepotisme dan perekayaasaan sistem pelelangan proyek.

“Proyek pipa yang senilai Rp. 1,3 milyar tersebut ternyata dibagi ke dalam 6 paket proyek. Hal itu diduga untuk menghindari proses lelang. Karena PDAM menginginkan proyek tersebut memakai sistem penunjukan langsung. Dan dari 6 paket proyek tersebut, dimenangkan oleh satu perusahaan. Ada dugaan juga, bahwa perusahaan yang mendapat 6 paket proyek tersebut adalah masih ada pertalian saudara dengan Direktur PDAM,” bebernya.

Soal mobil dinas pejabat PDAM, lanjut Toni, diduga ada kejanggalan. Menurutnya, mobil dinas PDAM yang lama dijual. Dan hasil dari penjualan mobil tersebut dipakai uang muka untuk membeli mobil baru para petinggi PDAM. Dan cicilannya pun dibayar dari uang manajemen PDAM. Anehnya, nama kepemilikan mobil baru tersebut, masing-masing atas nama pribadi para petinggi PDAM.

“Kalau itu mobil dinas, kenapa pada STNK-nya nama pribadi, bukan nama perusahaan,“ tanyanya.

Toni menegaskan, pihaknya kini tengah mengumpulkan dan masih melakukan pengolahan data-data terkait dugaan penyimpangan tersebut. “Kita akan kumpulkan dulu dan melengkapi data-data yang masih kurang. Kalau sudah terkumpul dan sudah valid, kita akan langsung laporkan dugaan ini ke KPK. Kita juga sudah melakukan konsultasi dengan orang KPK,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur PDAM Tirta Galuh Ciamis, Triani, PD, enggan berkomentar soal tudingan tersebut. “Saya tidak mau berkomentar dulu. Nanti saja kalau DPRD dan komisaris (Bupati) memanggil saya dalam rapat kerja, baru saya siap jelaskan semuanya,” ujarnya, kepada HR, di Gedung DPRD Ciamis, Kamis (11/11).

Triani sebenarnya memberikan penjelasan kepada HR terkait bantahan terhadap tudingan yang dilontarkan Formal. Namun, dia meminta kepada HR agar tidak dipublikasikan. “Penjelasan saya itu off the record dan jangan dipubliksikan. Saya tidak mau ‘perang’ opini di media,” pintanya.

Semantara itu, Pengawas PDAM Tirta Galuh Ciamis, Sukomo, SE, MM, membantah adanya dugaan penyimpangan di tubuh PDAM. Menurutnya, seluruh tudingan yang dilontarkan Formal, tidak benar. ”Kita juga mempertanyakan keabsahan data-data yang dimiliki Formal,”  tegasnya, kepada HR, di kantor PDAM, Kamis (11/11).

Sukomo menambahkan, pihaknya sangat keberatan jika ada tuduhan proyek pembangunan sarana air bersih di Sindangrasa senilai 18 milyar yang dikelola oleh PDAM terkatung-katung. Pasalnya, pihak PDAM kini sedang mengupayakan tambahan dana untuk proyek tersebut ke pemerintahan Pusat.

“Tidak benar proyek tersebut terkatung-katung. Uang Rp. 3 milyar dari PDAM sudah kami gelontorkan untuk membangun instalasi tersebut. Kekurangan dananya  sekitar Rp. 14 milyar sedang kami upayakan, karena Bank Jabar Banten membutuhkan penjamin. Setelah dulu ada penjamin proyek, tetapi perusahaan Askrindo mundur pada tahun 2008,” jelasnya.

Maka untuk menyelesaikan proyek tersebut, lanjut Sukomo, pihaknya meminta Menteri Keuangan memberikan izin supaya sisa kekurangan dana tersebut  bisa disuntik dari pinjaman Bank Jabar Banten.

Ketika ditanyakan seputar permasalahan proyek pengembangan pipa distribusi di Kawali, dimana proyek tersebut disinyalir para pendemo telah menghabiskan dana Rp. 1,3 milyar, namun hanya menghasilkan 31 pelanggan baru. “Dari mana datanya, tidak benar itu, yang kami gelontorkan baru Rp. 257 juta dan pelanggan baru yang sudah tercatat 305 pelanggan. Tidak mungkin kami investasi besar untuk hasil yang sedikit,” tandasnya.

Sukomo juga mengaku heran ketika disingung masalah adanya indikasi korupsi di tubuh PDAM soal pengadaan mobil.

“Korupsi apanya? Soal mobil? Justru langkah kami mengambil mobil dengan cara kredit supaya anggaran beban pemeliharaan mobil tidak ada. Kalau kami beli mobil, otomatis beban pemeliharaan mobil kami tanggung. Tapi dengan cara mengkredit pemeliharaan dibebankan ke pejabat PDAM yang mengkredit. Malah uang muka pun mereka yang sediakan, dan cicilannya diambil dari pos transportasi mereka. Dan harap dicatat, mobilnya bisa digunakan untuk kepentingan dinas,” terangnya.

Sukomo pun menuturkan permasalahan pembangunan Rumah Dinas Direktur PDAM sebesar Rp. 300 juta yang mulanya tidak dianggarkan dari APBD tahun 2009.

“Anggaran tersebut dianggarkan di pos APBD perubahan tahun 2009, dan kami pun meminta izin terlebih dahulu kepada Bupati soal penganggarannya,” tandasnya.

Disinggung soal pengawasan PDAM yang lemah, Sukomo hanya berujar jika pengawas PDAM jangan disamakan dengan seorang mandor, dimana setiap ada kegiatan PDAM harus hadir secara fisik.

“Jangan disamakan pengawas PDAM dengan mandor, setiap ada kegiatan PDAM kami harus hadir, dan jelas dalam aturan jumlah pengawas PDAM sebanyak-banyaknya tiga, kalau berjumlah dua orang pun dibenarkan secara aturan,” kilahnya.

Sukomo juga menegaskan seluruh tudingan yang dialamatkan kepada PDAM oleh para pendemo akan terjawab bila DPRD Ciamis mau memfasilitasi pertemuan antara PDAM dan  para pendemo.

“Baiknya DPRD mau memfasilitasi agar permaslahan ini ada kejelasan di semua pihak. Kalau kami sebagai pengawas kapasitasnya kan terbatas,” pungkasnya.(Subagja Hamara/Dicky Heryanto A)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!