Masyarakat Perlu Trotoar, Tapi Tidak Memfungsikan

23/12/2010 1 Comment

Trotoar di depan kantor Kecamatan Langensari Kota Banjar yang beralih fungsi menjadi tempat lesehan. Foto : Eva Latifah/HR.

Trotoar yang nyaman adalah elemen dasar bagi sebuah kota yang demokratis. Di trotoar, masyarakat dari berbagai kelas sosial dan ekonomi bertemu dalam status sama sebagai pejalan kaki.

Eva Latifah

Trotoar merupakan ruang interaksi sosial warga kota. Bukan hanya interaksi antar manusia saja, melainkan juga interaksi dengan lingkungan kotanya. Lantaran, hanya dengan berjalan kaki, orang bisa mencium bau rumput, menghirup udara segar, atau merasakan percikan air mancur di taman kota.

Menurut pakar tata kota, kondisi trotoar juga menandakan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Ketika pejalan kaki bisa merasakan nyaman dan aman berjalan di trotoar, berarti masyarakat mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintahnya.

Seperti halnya di Surabaya, dimana Pemerintah ibu kota Jawa timur berhasil merangkul warganya untuk menciptakan trotoar yang bersih, rata, aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Untuk pedagang kaki lima misalnya, pemerintah menyediakan tempat bagi mereka. Dan pemberian sanksi pun tidak diutamakan.

Namun, mimpi indah untuk memiliki trotoar seperti di Surabaya, tampaknya belum bisa diwujudkan di kota-kota lain, begitu pula di Kota Banjar. Karena pada kenyataannya, kondisi trotoar yang buruk memaksa pejalan kaki menyingkir dari habitatnya.

Sebagian kondisi trotoar rusak atau diokupasi banyak kepentingan. Berbagai macam pedagang dapat dijumpai di trotoar, mulai pedagang makanan, mainan, koran, isi ulang pulsa, hingga pedagang obat gosok semua bisa dijumpai di trotoar.

Bahkan di beberapa lokasi ada tempat parkir motor yang dibuka di atas trotoar dengan penjagaan petugas berseragam.

Rintangan yang menghalangi pejalan kaki di trotoar juga bermacam-macam bentuknya. Selain pedagang kaki lima dan kendaraan parkir di trotoar, ada pula tumpukkan sampah atau tanah bekas galian, serta pot bunga ukuran besar diletakkan di trotoar.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan trotoar salah satunya akibat dari kecilnya biaya yang mereka anggarkan untuk perlengkapan jalan ini. Biasanya dana yang tersedia hanya cukup untuk pemeliharaan kecil saja.

Program penambahan jumlah trotoar lebih sedikit bila dibandingkan dengan penambahan badan jalan. Padahal, pelebaran trotoar bisa menjadi salah satu cara mengurangi kemacetan.

Penambahan badan jalan hanya akan memacu orang membeli kendaraan lagi, sementara perluasan dan penambahan jalur trotoar yang dibuat senyaman mungkin akan memacu orang lebih suka berjalan kaki.

Menurut beberapa arsitek lanskap dan pengamat perkotaan, bahwa citra sebuah kota yang beradab dapat dilihat dari ketersediaan trotoarnya. Apakah trotoar itu nyaman, aman, dan lebar bagi pejalan kaki.

Pasalnya, berdasarkan standar internasional, trotoar bagi pejalan kaki sebenarnya termasuk dalam sistem transportasi sebuah kota.

Bila mengacu pada standar tersebut, sebuah kota seharusnya terlebih dulu menyediakan fasilitas trotoar, jalur sepeda, transfortasi massal, baru kemudian fasilitas untuk kendaraan pribadi.

Pembangunan trotoar yang nyaman, aman, dan lebar bagi pejalan kaki bukan tidak mungkin bisa dilakukan, baik di kota-kota besar maupun di wilayah kota/kabupaten. Hanya saja butuh upaya ekstra keras untuk mewujudkannya. Selain itu, budaya masyarakat juga belum bisa melihat begitu pentingnya fungsi trotoar. ***

About author

Related articles

1 Comment

  1. FLMK December 24, at 13:45

    Lah gimana mau difungsikan sebagai mana mestinya tuh trotoar kalo dah penuh dengan pedagang kaki lima, justru pejalan kaki malah jalan di jalanan kendaraan.

    Reply

Leave a Reply