Pengrajin Sepatu Lokal Tak Bankable, Karena Tanah Belum Bersertifikat

10/12/2010 0 Comments

Encu menunjukkan beberapa pasang sepatu pesanan yang dipesan pelanggannya. Akibat terkendala masalah permodalan, kini dia tidak mampu mengembangkan produksinya. Foto : Eva Latifah/HR.

Pengrajin sepatu lokal selalu terkendala masalah permodalan untuk pengembangan produksinya. Padahal, usaha itu mempunyai prospek usaha yang menjanjikan.

Eva Latifah


Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Encu (57), warga Dusun Cimanggu, RT 01/01, Desa Batulawang, Kec. Pataruman, Kota Banjar, membuka usaha dengan memproduksi sepatu dan sandal sesuai pesanan.

Dengan bermodalkan Rp5 juta, dia memcoba memproduksi sepatu serta melayani jasa servis sepatu. Sampai sekarang usahanya itu telah berjalan sekitar dua tahun. Keahlian dalam membuat sepatu diperolehnya, ketika Encu bekerja pada sebuah perusahaan sepatu di Jakarta.

“Saya keluar dari perusahaan karena di PHK, makanya sekarang harus berusaha mengembangkan kreatifitas sendiri, yaitu dengan memproduksi sepatu di rumah,” ujarnya, Minggu (5/12).

Encu mengaku, sebetulnya permintaan pasar sudah ada, yaitu dari koperasi Polresta Banjar dan beberapa toko sepatu. Tapi, dalam pembayarannya harus menunggu sepatu tersebut laku, sehingga hal itu menghambat produksinya.

Karena keterbatasan modal, lanjutnya, maka dia tidak bisa memenuhi pesanan yang lain. Jika modal kuat, untuk memenuhi pesanan dari perorangan tentu Encu tidak perlu menunggu hasil pembayaran dari koperasi atau toko sepatu.

“Saya dulu pernah mengajukan pinjaman ke bank melalui program KUR, tapi jaminannya harus sertifikat. Sementara tanah yang saya miliki belum sertifikat, baru leter C, jadi katanya tidak bisa kalau cuma leter C mah. Akhirnya, ya usaha saya sekarang hanya mengerjakan sepatu atau sandal pesanan saja, saya tidak bisa mengembangkan produksi,” keluhnya.

Pangsa pasar sepatu produksi Encu, ternyata juga memikat konsumen para guru dan masyarakat sekitar. Selain motif dapat dipesan, harganya pun terjangkau.

“Konsumen yang datang rata-rata guru, mereka kebanyakannya warga Batulawang. Tapi ada juga konsumen dari luar Batulawang, mungkin mereka sudah tahu kalau di sini ada yang memproduksi sepatu bisa sesuai keinginan,” katanya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi saat ini adalah masalah permodalan. Sebab menurutnya, jika usaha memproduksi sepatu ingin berkembang, sedikitnya harus punya modal minimal Rp15 juta.

“Harga bahan-bahan sepatu, baik kulit asli maupun imitasi memang cukup mahal, dan belinya juga harus ke Tasik. Kalau punya modal sebesar itu, saya bisa memproduksi lebih banyak lagi,” ujarnya.

Dalam memproduksi sepatu, Encu mengerjakannya sendiri, mulai dari membuat pola, menjahit hingga jadi sepatu. Dalam sehari dia mampu menyelesaikan lima pasang sepatu.

Harga yang ditawarkan pun bervariatif tergantung bahannya. Jika sepatu berbahan kulit dijual seharga Rp140 ribu. Sedangkan, sepatu yang hanya menggunakan bahan kulit imitasi harganya berkisar Rp25.000 – Rp40.000.

Walaupun dari segi pemasaran dan pesanan belum maksimal, namun Encu bertekad untuk tetap mempertahankan usahanya tersebut. Dia berharap pihak pemerintah memberikan perhatian serius dalam masalah pemasarannya.

Bank bjb Jamin Letter C Bisa untuk Jaminan Pinjaman di Bawah Rp 50 juta

Menanggapi kendala dan keluhan yang dihadapi Encu, Manager of Commercial and Consummer Bank bjb Cabang Banjar, Wawan Setiawan, mengatakan, memang kendala yang dihadapi para UKM ketika akan mengajukan kredit kepada perbankkan adalah masalah jaminan.

Namun, dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlah  pinjaman permodalan di bawah Rp50 juta, jaminannya bisa menggunakan letter C. Sedangkan, jaminan sertifikat berlaku bagi pinjaman permodalan di atas Rp50 juta.

Untuk program KUR, antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan nilai jaminan 40% menurut perhitungan pihak bank. Dan, besaran pinjaman pada program tersebut minimal Rp5 juta, maksimal Rp500 juta.

Selain itu, Bank bjb memberikan pinjaman kredit dengan bunga ringan. Kemudian, lanjut Wawan, pihaknya tidak akan membiarkannya begitu saja, setelah memberi pinjaman pada kreditor, tapi pembinaan pun terus dilakukan.

“Ada pembinaan dari pihak bank untuk segi manajemennya, dan dalam hal pembinaan kami juga selama ini bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kami sebelumnya memberikan pengarahan kepada calon kreditor. Lalu, nantinya juga memonitoring bagaimana keadaan rekeningnya, apakah pasif atau aktif,” jelasnya, Senin (6/12).

Lanjut Wawan, pihak bank mempunyai tim mikro yang khusus mengelola kredit kecil bagi UKM. Mereka akan melakukan monitoring langsung ke lapangan, sehingga bisa tahu perkembangan usaha kreditor.

“Kita membina nasabah-nasabah loyal, yang tadinya anti pinjam ke perbankan jadi berubah. Hal itu sebagai upaya meminimalisir mereka agar tidak pinjam ke rentenir, karena dengan bunga berlipat, justru akan memberatkan bagi UKM. Makanya kami memberi pinjaman permodalan bagi usaha yang sudah berjalan,” jelas Wawan. (Eva)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!