Larangan Konsesi Hutan Baru Di Indonesia Berita Baik Untuk Perubahan Iklim

28/05/2011 0 Comments

Namun Masih Banyak Tantangan Di Depan

Indonesia hari ini (20 Mei 2011) melangkah maju dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menerbitkan instruksi presiden (INPRES) yang melarang adanya konsesi baru di hutan primer dan lahan gambut. Namun demikian, dibutuhkan tindakan-tindakan lebih lanjut supaya Indonesia dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca yang cukup ambisius, menurut Center for International Forestry Research (CIFOR).

Moratorium selama dua tahun yang berlaku sejak 20 Mei 2011 ini  merupakan bagian dari perjanjian bilateral dengan Norwegia yang ditandatangani 26 Mei 2010. Janji Pemerintah Norwegia sebesar US$ 1 milyar akan dinikmati Indonesia jika pemerintah mampu menunjukkan pengurangan emisi yang telah diverifikasi lembaga independen. Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia karena tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan.

“Moratorium ini adalah perkembangan positif,” kata Daniel Murdiyarso, Peneliti Senior di CIFOR. “Ini bukan saja kemenangan untuk perubahan iklim, tetapi juga untuk pelestarian keanekaragaman hayati, termasuk orangutan, harimau Sumatera, badak dan spesies langka lainnya dan perlindungan hak masyarakat yang bergantung pada hutan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan mereka.”

“Moratorium ini akan melindungi sejumlah besar hutan dari penggundulan dan membantu mempertahankan keberadaan lahan gambut Indonesia yang kaya karbon”, tambah Murdiyarso.

Larangan konsesi baru di lahan gambut penting karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa alihguna lahan gambut menjadi perkebunan dalam jangka panjang menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar dibanding alihguna hutan yang tumbuh di tanah mineral. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki lahan gambut terluas di dunia. Setiap tahun, lebih dari 100.000 hektar lahan gambut di Asia Tenggara dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp.

Moratorium tersebut juga melarang adanya konsesi baru di hutan primer, yaitu hutan yang masih belum tersentuh manusia. Indonesia masih memiliki sekitar 64 juta hektar dalam kategori hutan primer.

Namun, perlu dicatat bahwa moratorium tersebut tidak membatasi adanya konsesi baru di “hutan sekunder”, yaitu hutan yang sebagian pohonnya telah ditebang untuk kayunya atau kegunaan lain. Walaupun hutan-hutan ini tidak dapat dikategorikan sebagai hutan tropis yang rapat, banyak di antaranya masih digunakan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian sehari-hari, cukup rimbun dan kaya karbon serta memilki kekayaan keanekaragaman hayati. Sekitar 36 juta hektar tergolong sebagai hutan sekunder di Indonesia.

Tidak dimasukkannya hutan sekunder dalam moratorium menimbulkan pertanyaan akan kemampuan Indonesia untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari tingkat business-as-usual di tahun 2020. Pemerintah Indonesia sebelumnya pernah menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi target ini adalah melalui program penanaman pohon besar-besaran.

“Pengurangan emisi dari sektor kehutanan yang signifikan di Indonesia tidak akan terlaksana jika hanya melalui penanaman pohon karena untuk mencapai target pengurangan emisi tersebut dibutuhkan penanaman di lahan seluas dua kali total wilayah negara ini,” kata Louis Verchot, Peneliti Utama untuk Perubahan Iklim di CIFOR. “Upaya-upaya penurunan emisi perlu difokuskan pada mempertahankan hutan yang ada tetap sebagai hutan.”

Walaupun moratorium akan mencegah diterbitkannya konsesi hutan baru di sebagian besar wilayah Indonesia, keputusan ini tidak akan menghentikan, atau bahkan memperlambat, laju deforestasi pada jangka pendek. Banyak konsesi yang diterbitkan beberapa tahun terakhir ini belum dikembangkan oleh pemegang konsesi tersebut.

Sebagian perusahaan kelapa sawit dan pulp telah mengkritik moratorium dan mengatakan bahwa peraturan ini akan menghambat bisnis mereka serta menyebabkan hilangnya pekerjaan untuk ribuan tenaga kerja Indonesia di sektor tersebut. Hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi, kata Verchot.

“Banyak perusahaan yang masih mempunyai konsesi-konsesi besar yang belum dikembangkan,” katanya. “Moratorium tidak akan banyak menghambat pengembangan industri ini.”

Masih banyak informasi yang diperlukan supaya moratorium dapat dilaksanakan, termasuk batas-batas yang jelas untuk daerah-daerah di mana tidak boleh ada konsesi baru, mekanisme yang efektif untuk mengendalikan penebangan liar, serta sistem yang transparan untuk memonitor deforestasi dan degradasi hutan.

“Walaupun jalan masih panjang dan tantangan besar di hadapan kita masih banyak, pengumuman hari ini merupakan langkah awal yang positif,” kata Verchot. (cifor)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!