P A N C A S I L A ?

13/05/2011 0 Comments

Dihapuskannya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi hanya pendidikan Kewarganegaraan disemua jenjang pendidikan membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan, dan bertoleransi agama.

Padahal, nilai-nilai seperti itu kini sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan suatu bangsa yang Pluralistis. Sejumlah guru yang dipintai pendapatnya mengatakan kini sangat sulit menanamkan nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi beragama kepada murid-murid karena pelajaran Kewarganegaraan lebih menekankan aspek wacana dan hafalan.

“Sesuai kurikulum, materi yang diberikan memang hanya hafalan dan penambahan pengetahuan. Sedikit peluang menanamkan nilai dan pembentukan moral anak,” kata sejumlah guru yang dipintai pendapatnya.

Dijenjang SMA, misalnya, ditekankan soal hakekat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, sistem hukum dan peradilan nasional, serta peranan lembaga-lembaga peradilan. Ditekankan pula soal partai politik, pemberantasan korupsi penegakan hak azasi manusia, serta kedudukan warga negara.

Pancasila hanya disinggung sedikit di kelas III SMA atau kelas XII pada semester pertama. Itu pun hanya satu bab dalam materi Pancasila sebagai idiologi terbuka.

“Pendidikan karakter yang dibebankan kepada guru tak akan efektif karena kurikulum yang ada tidak aplikatif,” kata para sejumlah guru yang berhasil dipinta pendapatnya.

Para akademisi mengatakan, penghapusan pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi bangsa terkesan disengaja karena dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memang tidak ada tentang kurikulum Pancasila.

“Karena UU Sisdiknas tak mencantumkan Pancasila dalam kurikulum, sekolah atau perguruan tinggi tak berani mengajarkan hal tersebut. Dengan kebijakan ini pemerintah sendiri yang sebenarnya justru mengabaikan nilai-nilai Pancasila,” begitu pemikiran para akademisi.

Sejumlah pendidik mengatakan, stigma memang sempat muncul karena pada masa orde baru, Pancasila ditafsirkan penuh muatan politik, untuk melanggengkan kekuasaan orde baru. Selain itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga dilakukan secara referensif disemua jenjang pendidikan.

“Kini ditengah kuatnya paham radikalisme di masyarakat, nilai-nilai seperti toleransi dan kerukunan semakin diperlukan,” begitu pemikiran para pendidik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberlakukan sebelum tahun 2004 lebih berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebangsaan, kerukunan, dan keutuhan bangsa.

“Sedangkan pendidikan Kewarganegaraan pada saat ini lebih menekankan agar warga negara menjadi patuh dan taat hukum,” lebih tegas lagi para pendidik mengatakan.

Menyebabkan lunturnya semangat kebangsaan pelajar dan mahasiswa terutama berkurangnya kecintaan terhadap bangsa dan kepedulian sosial.

Dalam kurikulum saat ini pendidikan dan penanaman nilai baik-buruk atau nilai kebangsaan tidak diberikan tempat utama.

Akibatnya pendidik cuma menekankan semua mata pelajaran sebagai pengetahuan saja, tidak menekankan pada aspek pembangunan karakter. Itu pendapat para akademisi.

Padahal, dalam kurikulum pendidikan yang berlaku pada saat ini, peran guru sangat penting, terutama untuk merancang kurikulum sekolah yang lebih mengarah pada pembentukan karakter peserta didik.

“Jika guru tak mampu menterjemahkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dengan contoh konkret, peserta didik akan kesulitan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Pengajaran Pancasila sebagai dasar negara di dunia pendidikan harus direvitalisasi. Pola indoktrinasi dan penafsiran tunggal oleh negara semasa Orde Baru telah mengerdilkan Pancasila dan membuatnya ditinggalkan sebagai idiologi berbangsa dan bernegara.

Pancasila tetap merupakan modal terpenting menghadapi serbuan Islam transnasional seperti dikampanyekan Osama Bin Laden dan pengikutnya yang sangat mengancam keutuhan bangsa. Ancaman meliputi ancaman fisik hingga peledakan bom dan kerusakan generasi muda akibat radikalisasi.

Pancasila relevan sebagai modal sosial, moral, idiologi, dan historis tetapi untuk digunakan perlu dibersihkan dari sejarahnya yang  pernah dimanfaatkan untuk melanggengkan keotoriteran Orde baru dan Soeharto.

“Pancasila adalah sumber terdekat yang mempersatukan bangsa ini dalam sejarahnya dan mestinya itu dijadi pegangan kembali ketika pemerintah dan negara gagal mensejahterakan warganya, lalu warga berpaling kepada ide-ide abstrak yang tampak lebih menarik seperti gagasan yang dibawa Islam transnasional”.

“Berbagai literatur menyebut penggunaan kekerasan itu dilakukan tidak untuk agama melainkan untuk politik kekuasaan. Pancasila mestinya dapat ditampilkan kembali oleh pemerintah oleh penyelenggara kekuasaan sebagai cara menjawab krisis idiologi ini demi menyelamatkan generasi muda”.

“Padahal, nilai-nilai Pancasila yang digali dari  masyarakat, seperti kerukunan, musyawarah, gotong royong, rela berkorban dan nilai-nilai luhur lainnya terbukti efektif untuk menyatukan bangsa ini”.

Pertikaian antar kelompok dan konflik agama yang sering terjadi saat ini karena nilai Pancasila seperti kerukunan dan toleransi, ditinggalkan masyarakat. Sekarang malah pendidikan Pancasila dihapus. Sebenarnya harus diimplementasikan melalui pembiasan dengan contoh nyata dan keteladanan. Tumbuhkan lagi kerukunan dan gotong royong. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply