“Partai Politik Sebagai Pilar Demokratisasi” (1)

02/06/2011 0 Comments

Oleh : Rohani, S.IP

Partai politik merupakan pilar demokrasi yang keberadaan-nya sangat terasa pada saat menjelang pemilihan umum, tidak peduli apakah pemilihan umum legislative ataupun pemilihan umum eksekutif. Hal itu dipandang  biasa oleh masyarakat pada umumnya, padahal semestinya keberadaan partai politik

Rohani, S.IP

tidak terbatas pada saat menjelang pemilihan umum saja, partai politik harus memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara simultan dan berkesinambungan. Empat fungsi partai politik harus dijabarkan secara nyata, baik dalam internal partai politik maupun secara eksternal. Keempat fungsi yang dimaksud adalah :  1. kaderisasi dan rekruitmen, 2. penyalur aspirasi dan sosialisasi, 3. pendidikan politik serta 4. menjaga kondusifitas (management konflik)

Merujuk pada peran dan fungsi partai politik yang secara esensial harus mampu menopang demokratisasi, maka Undang – Undang no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan revisi dalam berbagai hal. Yang pertama, fungsi partai politik sebagai kaderisasi dan rekruitmen, maka perjalanan dari mulai rekruitmen anggota partai politik sampai dengan rekruitmen untuk menjaring calon – calon anggota legislative dan calon –calon eksekutive (calon bupati/walikota, calon gubernur, calon presiden) mulai dibenahi, ada sepenggal cerita menarik tentang rekruitmen yang dilakukan partai politik pada saat menjelang pemilihan umum tahun 2009, ada beberapa orang pemilih yang mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk meminta mencoret beberapa nama calon anggota legislative dengan berbagai alasan, padahal Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan sampai sejauh itu untuk mencoret nama caleg, karena hal – hal seperti itu sudah harus selesai di tingkat partai politik. Tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi wacana untuk mencoret nama caleg sepanjang persyaratan secara administrative terpenuhi, karena wacana semacam itu sudah final di tingkat partai politik. Apabila proses rekruitmen didalam internal partai politik berjalan sesuai dengan kaidah – kaidah yang ditetapkan, maka hal – hal seperti tersebut diatas tidak perlu terjadi. Begitu pula dengan proses kaderisasi dimana partai politik harus mampu memilah milah dan memilih milih dalam hal penempatan kader parpol. Penetapan criteria tertentu untuk menempati jabatan – jabatan public amat sangat urgen dilakukan. Unsure – unsure pendidikan, ideology, idealisme,  lamanya pengabdian terhadap partai politik, loyalitas terhadap partai politik dan track record perlu mendapat pertimbangan khusus.

Kedua bentuk tadi, yaitu rekruitmen dan kaderisasi harus dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Hal ini tertuang dalam revisi Undang – Undang no.2 tahun 2008 menjadi Undang – Undang no.2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang kedua, fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi dan sosialisasi. Lembaga partai politik adalah lembaga kolektif kolegial, dimana pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah secara berjenjang. Satu contoh yang patut dicermati, ketika secara musyawarah telah menetapkan seseorang untuk menjadi calon pejabat public, maka semestinya pimpinan partai politik ditingkat yang lebih tinggi tidak perlu merubah ataupun mengganti nama calon pejabat public secara semena – mena, karena hal tersebut mencederai aspirasi konstituen di tingkat bawah. Begitu pula dengan kesepakatan bersama terkait dengan kebijakan – kebijakan tertentu yang diusulkan oleh eksekutive, maka fraksi, sebagai kepanjangan tangan partai politik harus tunduk dan patuh pada kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh partai politik (setelah melalui proses musyawarah secara berjenjang di internal parpol tentunya). Sosialisasi-pun diperlukan guna menyampaikan keputusan – keputusan partai politik secara menyeluruh kepada konstituen sampai jenjang paling bawah, baik keputusan yang bersifat strategis maupun keputusan yang bersifat ideologis. Hal ini tertuang dalam revisi Undang – Undang no.2 tahun 2008 menjadi Undang – Undang no.2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu mengenai syarat  terbentuknya partai politik yang diverifikasi, yang semula partai politik harus memiliki perwakilan sekurang – kurangnya 75% tingkat provinsi, 50% tingkat kab/kota, dan 25% tingkat kecamatan, saat ini menjadi harus memiliki perwakilan di seluruh provinsi yang ada, sekurang – kurangnya 75% tingkat kab/kota dan 50% tingkat kecamatan. Peningkatan prosentase perwakilan di daerah untuk menjamin bahwa aspirasi konstituen dan sosialisasi dari partai politik mampu menjangkau lapisan terbawah dengan lebih representative.

Yang ketiga, pendidikan politik bagi konstituen dan pengurus partai politik. Pendidikan politik adalah proses transfer knowledge dari partai politik terhadap masyarakat (konstituen), dapat berupa training, seminar, workshop, motivasi, dll. Hal – hal semacam ini dirasakan jarang dilakukan oleh partai politik, sehingga ikatan emosional antara partai politik dan konstituen hanya terjalin secara temporer, yaitu pada saat menjelang pemilihan umum saja. Untuk itu diperlukan intensitas pertemuan antara partai politik dan konstituen dalam mencapai kesepahaman, keselarasan dan keseimbangan pengetahuan, sehingga hal – hal tertentu tidak hanya dipahami dan dimengerti oleh elit partai politik saja, akan tetapi dipahami dan dimengerti oleh seluruh komponen masyarakat (konstituen).

Penulis adalah Dosen STISIP Bina Putera Banjar dan anggota KPU Kota Banjar, tinggal di Kota Banjar

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!