P.G.P.S. (“Pinter Goblok Pendapatan Sama“)

15/07/2011 0 Comments

Publik sering melihat tayangan televisi maupun media cetak, soal PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terkena razia sedang berada di luar kantor lagi santai atau berbelanja di pasar, di mal maupun di swalayan yang terjaring razia SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Kabupaten/Kota pada waktu jam kerja. Meskipun sedang berada di kantor, tak jarang juga kita melihat PNS yang santai, mengobrol, bercanda sambil minum dan makan di warung atau di kantin saat itu baru pukul 10.00 WIB, dua jam dari dimulainya jam kantor. Alasannya tak kebagian meja selain itu, ”Kerjaan juga engga ada“.

Meskipun begitu banyak Kabupaten/Kota, yang berkukuh merekrut pegawai baru karena masih membutuhkan tenaga PNS. Para pencari kerja banyak yang berharap bisa diterima menjadi PNS, meskipun dengan jalan menyogok dengan nilai puluh juta rupiah tak kurang peminatnya. Dan calo-calo pun bermunculan, menawarkan jasa untuk membantu pencari kerja bisa masuk menjadi PNS. Tak sedikit pula pencari kerja yang sangat berharap menjadi PNS, bisa mulus meskipun harus menyogok dengan nilai puluhan juta rupiah bisa diterima, banyak pencari kerja yang tertipu oleh calo-calo. Kalau begitu yaa nasib, sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Mengapa pada umumnya pencari kerja tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) alasannya bisa hidup nyaman, mendapat gaji bulanan, dan mendapatkan pensiun/ tunjungan hari tua. Kenaikan pangkat regular diberikan kepada PNS, sekurang-kurangnya 4 tahun dari pangkat terakhir. Dan ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya, dengan pekerjaan rutinitas masuk pkl .7.30 sampai dengan pkl 16.00. Memang aturan begitu, tetapi seringkali PNS terlihat banyak yang sudah pulang belum waktunya kalau tidak ada pimpinan.

Jumlah pegawai negeri kini mencapai 4,7 juta orang. Jumlah ini jelas terlalu banyak, bila kita melihat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2011, total belanja pegawai pusat dan daerah menembus Rp.180,8 triliun. Belanja pegawai ini jauh lebih besar ketimbang belanja infrastruktur, yang Cuma Rp.67,4 triliun.

Dari sisi politik anggaran, postur belanja pemerintah ini tidak sehat. Padahal APBN merupakan motor penting perekonomian nasional. Bila penggeraknya lemah kondisi makroekonomi juga akan buruk. Buntutnya, lapangan kerja berkurang, angka penganguran meningkat, dan stabilitas nasional terancam.

Membengkaknya jumlah pegawai negeri, baik di pusat maupun daerah, jelas semakin membebani anggaran. Pengelolaan buget  tak leluasa. Akibatnya, program penting lainnya buat masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, cuma akan mendapatkan anggaran sisa. Berarti untuk sementara rekrutmen pegawai negeri perlu segera diterapkan. Sekaligus untuk mereformasi birokrasi.

Usulan, Tim Independen Reformasi Birokrasi agar pemerintah menghentikan sementara penerimaan PNS dipertimbangkan pemerintah. Seperti moratorium, pensiun dini, dan perampingan jumlah pegawai negeri yang diusulkan Tim Independen bisa mengurangi beban anggaran. Hanya, moratorium inilah yang harus diterapkan secara fleksibel. Rekrutmen baru tetap bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Model perekrutannya juga perlu diperbaiki. Seleksi penerimaan pegawai harus berbasis kompetensi dan harus dilakukan secara transparan. Selama ini penerimaan pegawai negeri tak terencana dan prosesnya begitu longgar. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga minim. Di beberapa intansi  bahkan  kerap terjadi pengangkatan pegawai atas dasar nepotisme.

Kini saatnya berubah. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring. Pengangkatan  pegawai atau kenaikan gaji yang sering dipakai alat politik untuk pencitraan harus diakhiri. Selain dapat menghemat  anggaran, momentum ini sekaligus  bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih strategis ; reformasi birokrasi.

Pemerintah pusat dan daerah tak ada salahnya meniru model pengelolaan pegawai di perusahaan swasta. Sistem reward and punishment ketat diterapkan. Jangan ada lagi istilah PGPS alias “Pinter Goblog Pendapatan Sama“. Pegawai negeri berkinerja baik layak memperoleh remunerasi besar. Sebaliknya, pegawai yang kinerjanya buruk patut diberi sanksi atau ditawari pensiun saja.

Dengan reformasi birokrasi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepostisme bisa terwujud. Pelayanan publik juga lambat-laun  akan sesuai dengan harapan rakyat.***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!