Melembagakan Sistem Jaminan Sosial Universal

19/08/2011 Berita Terbaru
Melembagakan Sistem Jaminan Sosial Universal

Belakangan ini, wacana publik kita diramaikan oleh perdebatan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). RUU ini adalah amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pembahasan atas RUU ini sangat alot karena maraknya prokontra di kalangan masyarakat.

Asep Mulyana, Tim Litbang HR

Bagi para pendukungnya, RUU ini dinilai dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi semua orang untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan jaminan pensiun. Namun bagi para penolaknya, UU SJSN dan RUU BPJS dinilai sebagai upaya negara melepaskan tanggung jawab atas jaminan sosial warganya. Jaminan sosial yang berbasis kepesertaan dengan iuran wajib yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dinilai telah mengubah ”kewajiban negara” menjadi ”kewajiban warga negara”. Bagaimana seharusnya kita melihat isu ini?

Jaminan sosial adalah hak asasi manusia. Penegasan ini eksplisit disebutkan dalam Pasal 22 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia pada 1998 melalui TAP MPR NO XVII/MPR/1998. Adapun Pasal 22 DUHAM berbunyi: “Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara”.

Kepastian rakyat sebagai pemangku hak atas jaminan sosial disebutkan pula dalam Pasal 28H ayat 3 UUD 1945. Jaminan sosial, dengan demikian, merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dilanggar. Adapun Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pada 2004, Pemerintah kemudian mensahkan UU No. 40 Tahun 2004 untuk mengatur sistem jaminan sosial nasional. Namun UU ini mensyaratkan adanya UU tentang BPJS yang menyebabkan jaminan sosial yang diatur UU No. 40 tahun 2004 belum dapat diimplementasikan mengingat RUU dan sejumlah peraturan pemerintah yang disyaratkan dalam UU tersebut belum dibentuk.

Di luar isu-isu dalam RUU BPJS yang cukup alot dibahas antara pemerintah dan DPR, sebetulnya ada beberapa masalah pokok yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 yaitu, pertama, Dalam UU ini, negara melepaskan kewajibannya untuk mengelola jaminan sosial dengan cara: (a) mengalihkan pengelola jaminan sosial kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Pengalihan ini memberi peluang bagi penggunaan dana jaminan sosial untuk hal-hal di luar kepentingan jaminan sosial. Pengalaman selama ini, BUMN jaminan sosial tenaga kerja menjadi “sapi perah” politik karena pengelolaannya yang tidak transparan dan lepas dari kontrol publik; (b) membebankan sumber pembiayaan jaminan sosial kepada warga negara dengan mewajibkan warga untuk membayar iuran/premi. Alhasil, sistem jaminan sosial nasional bekerja seperti perusahaan asuransi swasta. Padahal jaminan sosial semestinya merupakan konversi dari pajak yang sudah dibayarkan warga negara.

Kedua, cakupan manfaat dari jaminan social dalam UU SJSN hanya meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. UU ini tidak meliputi jaminan pendidikan yang amat penting sebagai penguat warga negara dalam menghadapi resiko sosial.

Ketiga, pembebanan sumber pembiayaan negara kepada masyarakat sejalan-selaras dengan semangat pemikiran ekonomi neoliberal yang membayangkan peran negara minimal sebagai prasyarat bagi efisiensi dan kemurnian mekanisme pasar. Sistem jaminan sosial, oleh karena itu, dibebankan kepada warga negara dalam bentuk iuran/premi wajib. Rakyat, dengan demikian, dikenai beban dua kali: membayar pajak dan membayar premi jaminan sosial pula.

Untuk melembagakan sistem jaminan sosial nasional yang baik, tak ada salahnya kita berguru kepada negara-negara maju yang menganut rejim Negara Kesejahteraan (welfare state). Sistem jaminan sosial merupakan kebijakan pokok yang dinomorsatukan di negara-negara penganut rejim Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk Negara Kesejahteraan yang paling ideal dipraktikkan di Skandinavia (Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia). Di negeri-negeri dekat kutub ini, sistem jaminan sosial berlaku bagi seluruh penduduk (universal) dengan cakupan yang paling lengkap. Sistem jaminan sosial menjadi cara negara untuk melepaskan ketergantungan warga dari mekanisme pasar (dekomodifikasi) dalam menghadapi resiko sosial (sakit, tidak berpendidikan, menganggur, tua).

Di Skandinavia, negara memungut dan mengumpulkan pajak progresif yang besar dari seluruh warga. Namun pajak itu didistribusikan kembali dalam bentuk sistem jaminan sosial yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh warga berdasarkan atas kewargaan (citizenship), dan bukan atas dasar kepemilikan aset (kaya atau miskin), jenis pekerjaan (PNS atau bukan), ataupun kelas (pekerja formal atau bukan).

Sistem jaminan sosial universal di Skandinavia yang menyasar seluruh warga negara telah mengurangi perbedaan kelas dan membentuk identitas kolektif. Pelembagaan program publik kolektif dan universalis itu kemudian menggantikan individualisme atau identitas kelompok yang sempit dengan solidaritas sosial yang luas (Triwibowo dan Bahagijo 2006). Dengan demikian, sistem jaminan sosial bukan saja berdampak pada kesetaraan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga pada penciptaan egalitarianisme, keadilan sosial, persatuan dan solidaritas sosial. Persatuan dan solidaritas sosial menjadi “semen” bagi fondasi sosial yang mengukuhkan bangunan Negara Kesejahteraan di Skandinavia meski mendapat hantaman eksternal (globalisasi) dan tekanan internal (krisis pascaindustri).

Belajar dari pengalaman Skandinavia, watak universalis berbasis pajak dari sistem jaminan sosial tak hanya berdampak pada kesetaraan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga pada penciptaan egalitarianisme, keadilan sosial, persatuan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, sistem jaminan sosial menjadi penyangga utama bagi perwujudan Pancasila diantaranya sila ke-2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, sila ke-3 Persatuan Indonesia, dan sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. ***

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles