Memberlakukan Setiap Distrik Agropolitan Sebagai Suatu Unit Tunggal Otonom Mandiri

19/08/2011 0 Comments

Konsep agropolitan berdasarkan Friedman (1975) dalam Harun ( 2001), yaitu terdiri dari distrik-distrik agropolitan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk 200 jiwa per km2 dan di dalamnya terdapat kota-kota tani dengan jumlah penduduk 10.000 – 25.000 jiwa. Sementara luas wilayah distrik adalah cummuting berada pada radius 5 – 10 km, sehingga akan menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000 – 150.000 penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian (tidak dibedakan antara pertanian modern dan pertanian konvensional) dan tiap-tiap distrik dianggap sebagai satuan tunggal yang terintegrasi.

Dede Herdiman, S.Sos

Penerapan konsep agropolitan di lapangan haruslah: (1) melibatkan sejumlah besar petani pedesaan (ratusan s/d jutaan) bersama-sama pengembangan kota-kota pusat pertanian untuk pembangunan pertanian secara integreted; (2) keterlibatan setiap instansi sektoral di pedesaan untuk mengembangkan pola agribisnis dan agroidustri harus berjalan secara simultan; (3) tercapainya keserasian, kesesuaian dan keseimbangan antara pengembangan komoditas unggulan dengan struktur dan skala ruang yang dibutuhkan; (4) adanya kesinambungan antara pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana wilayah, seperti irigasi dan transportasi antara daerah produksi pertanian dan simpul-simpul jasa perdagangan dalam program perencanaan jangka panjang; (5) realisasi dari pengembangan otonomi daerah untuk mengelola kawasan pertanian secara mandiri, termasuk kewenangan untuk mempertahankan keuntungan komparatif bagi penjaminan pengembangan kawasan pertanian; (6) diperlukan adanya kemudahan-kemudahan dan proteksi terhadap jenis komoditas yang dihasilkan baik di pasar nasional maupun luar negeri, pada saat kondisi infant-agroindustry; (7) secara ekologis, hampir sulit untuk dihindari akan terjadinya efisiensi produksi pertanian ke arah monokultur-agroindustri dalam skala besar yang rentan.

Dari paparan ini maka kunci keberhasilan pembangunan agropolitan (Harun, 2001) adalah dengan memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai suatu unit tunggal otonom mandiri, dalam artian selain menjaga tidak terlalu besar intervensi sektor-sektor pusat yang tidak terkait, juga dari segi ekonomi mampu untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri, tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya. Dengan demikian pengembangan wilayah agropolitan memerlukan komitmen awal, konsistensi serta perubahan mendasar dalam pembangunan daerah selama ini. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka secara umum keberhasilan penerapan konsep agropolitan terutama bagi pembukaan daerah-daerah baru (seperti program transmigrasi), kemungkinannya relatif kecil. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!