Terkait Rencana Kerjasama Hotel Pananjungsari

29/09/2011 0 Comments

Jeje: Pemkab & DPRD Jangan Hanya Berpikir Duit !

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Meski Pemkab dan Pansus DPRD Ciamis saat ini tengah membahas rencana kerjasama pengelolaan eks hotel Pananjungsari Pangandaran dengan pihak ketiga, namun sejumlah element masyarakat Pangandaran tetap ngotot menolak rencana tersebut. Mereka meminta Pemkab dan DPRD mengurungkan rencana tersebut.

Tokoh Masyarakat Pangandaran yang juga mantan Ketua DPRD Ciamis, Jeje Wiradinata, mengatakan, masyarakat Pangandaran sudah sepakat menyatakan sikap bahwa menolak rencana tersebut. “ Mestinya Pemkab dan DPRD lebih memikirkan soal penantaan dan pengembangan pantai Pangandaran, dari pada berpikir menyewakan lahan milik pemerintah itu ke pihak ketiga, “ kata Jeje, kepada HR, Selasa (27/9).

Menurut Jeje, jika dilihat dari aspek penataan pantai, lahan eks hotel Pananjungsari itu lebih bermanfaat apabila digunakan sebagai tempat relokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) pantai Pangandaran.

“ Mesti berpikir bagaimana menata pantai Pangandaran agar lebih menarik bagi wisatawan. Persoalan PKL yang berada di harim pantai tentunya sebuah kendala dalam mewujudkan penataan pantai yang asri. Nah, guna merealisasikan penataan pantai tersebut, baiknya lahan eks hotel Pananjungsari dijadikan tempat relokasi PKL, bukan untuk hotel “ ujarnya.

Jeje juga menegaskan apabila Pemkab dan DPRD Ciamis berorientasi soal peningkatan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah), jangan dianggap remeh apabila pengrelokasian PKL ke lahan eks hotel Pananjungsari tidak akan menghasilkan PAD.

“ Saya sudah berbicara dengan Forum PKL di sini bahwa mereka bersedia dipindahkan ke lahan eks hotel Pananjungsari. Apabila PKL diharuskan bayar sewa, mereka bersedia membayar setahun Rp. 1 juta. Coba dihitung saja, 730 PKL yang ada di sini, dikali Rp. 1 juta, berarti sanggup memberikan kontribusi PAD dalam setahun sekitar Rp. 700 juta,” ujarnya.

Justru, kata Jeje, apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan hotel, sudah bisa menyumbang Rp. 200 juta untuk PAD pun, sudah terbilang bagus.

“ Seiring persaingan hotel yang sudah menjamur di kawasan Pangandaran, hotel sekelas bintang 3 saja paling bagus mampu menghasilkan Rp. 1 miliar keuntungan kotor dalam setahunnya. Jika persentasi keuntungan untuk Pemkab 20 %, sudah bisa ditebak cuma menghasilkan sekitar Rp. 200 juta untuk PAD, “ terangnya.

Dengan begitu, tegas Jeje, sangat menyayangkan apabila lahan eks hotel Pananjungsari disewakan dengan kontrak kerjasama pihak ketiga.

“ Jika lahan eks hotel Pananjungsari, lahan eks pasar seni dan lahan eks diskotik yang seluruhnya milik pemerintah itu digunakan untuk relokasi PKL, tentunya tidak hanya menguntungkan dari segi PAD saja, tetapi juga akan menguntungkan dari segi penataan pantai dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pangandaran, “ katanya.

Menurut Jeje, Pemkab dan DPRD hanya berorentasi dari segi keuntungan PAD semata dalam pemanfaatan lahan eks hotel Pananjungsari, tanpa berpikir bagaimana melakukan penataan pantai Pangandaran dan meningkatkan perekonomian warga sekitar.

“ Terus terang, saya prihatin terhadap pemikiran Pemkab dan DPRD yang hanya berpikir duit! Hanya berorientasi terhadap keuntungan PAD semata. Sementara aspek penataaan pantai dan kesejahteraan, tidak dipikirkan, “ tegasnya.

Jeje juga mengaku kecewa terhadap Pansus DPRD Ciamis yang enggan turun ke bawah mendengarkan aspirasi masyarakat Pangandaran. “ Yang lebih prihatin, DPRD malah beropini membahas soal berapa keuntungan PAD dari kerjasama hotel tersebut. Menurut saya jika hanya berpikir seperti itu jelas sangat dangkal pemikirannya. Seharusnya DPRD lebih peka dengan turun ke bawah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pangandaran mengingkan seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Forum Komunikasi Pedagang Wisata Pangandaran (FKPWP), Maliki, mengatakan, pembahasan pengrelokasian PKL pantai Pangadaran ke lahan eks hotel Pananjungsari dan ke lahan eks Pasar Seni, sebenarnya sudah dari dulu dijanjikan oleh Pemkab Ciamis. “ Dulu kita pernah dikumpulkan oleh Pemkab untuk rencana relokasi tersebut, namun rencana itu hanya sebatas wacana, “ ujarnya, kepada HR, Selasa (27/9).

Menurut Maliki, PKL pantai timur dan PKL pantai barat sebenarnya dari dulu pun sudah bersedia dipindahkan, asalkan pemindahan tersebut ditempatkan di tiga lahan milik pemerintah, yakni di lahan eks hotel Pananjungsari, lahan eks Pasar Seni dan lahan eks Diskotik.

“ Apabila kita harus membayar sewa Rp. 1 juta per tahun pun, tidak masalah. Asalkan kita ditempatkan di tiga lahan tersebut, dengan masing-masing PKL diberi ukuran lapak dengan lebar 2 ½ meter dan panjang 3 meter,” terangnya. (Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply