“Gangguan Kesehatan Jiwa“

20/10/2011 0 Comments

Guru Besar Departemen Psikiatri Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia Sasanto Wibisono mengatakan, kebiasaan pengendara melanggar peraturan lalu-lintas itu sudah termasuk sudah termasuk gangguan kesehatan jiwa karena mengalami kekacauan sistem nilai. Penyebabnya, tak ada perencana kota yang layak bagi penduduk. Tanpa kebijakan yang jelas, proses akulturasi di kota bukan menjadi proses transisi, melainkan sebuah paksaan. Akibatnya, timbul kekacauan nilai kehidupan.

Hal itu yang menyebabkan kekacauan tatanan nilai pada diri masyarakat. Akibatnya, penyimpangan seperti pelanggaran lalu lintas pun dianggap wajar.

Kerentanan warga sebuah kota terhadap gangguan kesehatan jiwa sudah menjadi perhatian khusus kalangan medis kesehatan jiwa. Penyebabnya, kerentanan itu bukan lagi sekedar datang dari faktor biologis, melainkan juga akibat kondisi sebuah kota yang semakin semrawut dari sesaknya penduduk.

Hal tersebut, untuk menanganinya tak bisa bertumpu hanya kepada pemerintah. Sebaliknya masyarakat harus ikut berperan serta. “Ditingkat lingkungan pemukiman, warga perlu menghidupkan kembali keguyuban antar warga. Ini bisa menjadi kanal bagi warga untuk mengkomunikasikan permasalahan hidupnya dan juga meningkatkan sentimen sosial agar lebih erat“.

Untuk itu, perlu dihidupkan kembali peran ketua RT/RW untuk merangkul warganya dalam kebersamaan. Dengan demikian, akan terbangun komunikasi antar warga yang berguna untuk mengurangi ketegangan.

Karena seambrek masalah di sebuah kota, saat ini terjadi secara simultan. Kemacetan lalu-lintas, penduduk yang semakin padat, fasilitas publik untuk ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin minim, dan persaingan kerja yang sangat ketat menyebabkan sebagian besar individu menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri.

Gangguan kesehatan jiwa, sudah menjalar di masyarakat seperti munculnya geng-geng motor, kelompok anak punk yang hidup semaunya, perilaku vandalisme yang mencoret-coret sarana ruang publik, perkelahian antar kelompok, antar warga sebuah kampung/desa. Akhirnya menimbulkan tindakan kriminalitas sampai ke pemerkosaan dll. “Seperti tindakan bunuh diri itu antara lain akibat orang tersebut tak dapat membagi masalah hidupnya, sehingga melakukan tindakan fatal“.

Selain itu, peraturan pemerintah yang kurang mengakomodasi kebutuhan warga juga warganya bisa menyimpang. Trotoar misalnya, fungsinya untuk pejalan kaki. Tapi menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL), sehingga pejalan kaki terpinggirkan dan mengambil jalan untuk kendaraan. Kondisi itu menyebabkan timbulnya dorongan bagi sebagian pengendara melanggar peraturan lalu-lintas, dan terjadi senggolan kepentingan.

Keputusan pejalan kaki menggunakan badan jalan, merupakan suatu keadaan ambivalensi (perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau seseorang pada waktu yang sama) pada diri penjalan kaki, karena pada satu sisi terdesak keterbatasan waktu sampai di tempat tujuan tepat waktu di tengah kemacetan yang bisa berlangsung karena terhalang PKL yang berjualan seenaknya di badan trotoar. Disisi lain, dengan kesadaran penuh, pejalan kaki itu memutuskan untuk melanggar peraturan lalu-lintas. “Akhirnya peraturan dibuat untuk dilanggar.” Preet !***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply