Membaca Fenomena Pengungsi dan Pencari Suaka

23/12/2011 0 Comments

Oleh Asep Mulyana, S.IP, M.A.

Masih segar dalam ingatan kita ketika pada 1 November 2011 lalu serombongan orang yang diduga berasal dari Afghanistan tenggelam di Pantai Pangandaran, Ciamis. Perahu yang mengangkut sekitar 70-an orang itu bertolak ke Australia sebagai tujuan akhir mereka. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Perahu mereka karam. Insiden itu menewaskan enam orang, termasuk dua anak-anak dari keluarga mereka. Sisanya selamat dalam keadaan luka dan trauma berat. Bagaimana kita membaca fenomena kemunculan mereka: orang-orang asing yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia? Siapakah sebenarnya mereka?

Mereka adalah para pengungsi dan pencari suaka. Kehadiran mereka sebetulnya bukan fenomena yang sama sekali baru. Selain isu tentang perubahan iklim dan terorisme, isu pengungsi dan pencari suaka menjadi masalah global paling pelik dalam dua dekade terakhir ini. Menurut UNHCR Global Trend Report 2010, terdapat hampir 34 juta pengungsi dan pencari suaka di seluruh dunia pada 2010. Adapun 14 juta di antara mereka berasal dari negeri-negeri di Benua Asia.

Para pengungsi dan pencari suaka bukanlah pelaku kriminal. Sebagian besar dari mereka justru merupakan korban pelanggaran HAM atau tindak kekerasan lain yang menyebabkan mereka mengalami ”ketakutan yang beralasan” untuk meninggalkan tanah air mereka. Mereka berharap di ”tanah impian” yang mereka tuju, mereka mendapatkan perlindungan (suaka) politik dan dapat menikmati hidup layak dan normal.

Pada awalnya pergerakan massal (eksodus) pengungsi dan pencari suaka dari negeri asalnya dipicu oleh Perang Dunia I dan II. Pada masa kini, ketika eskalasi konflik meningkat di beberapa belahan dunia—utamanya di negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Selatan—jumlah pengungsi dan pencari suaka pun melonjak. Negara tujuan utama para pengungsi dan pencari suaka tersebut adalah Australia.

Secara geografis, Indonesia adalah wilayah yang—mau tidak mau—dilalui oleh para pengungsi dan pencari suaka yang hendak menuju Australia. Mereka memasuki Australia melalui jalan laut dan tertangkap oleh otoritas perairan Indonesia sebagai imigran ilegal. Kosakata hukum kita memang hanya mengenal istilah “imigran ilegal” dan tak karib dengan frasa “pengungsi” dan “pencari suaka”. Para pengungsi dan pencari suaka dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan imigran ilegal—bahkan di antara mereka sering dicurigai sebagai pelaku illegal fishing. Imigran ilegal adalah setiap orang yang memasuki suatu negara tanpa mengindahkan persyaratan legal (paspor dan visa).

Bahwa semua pengungsi dan pencari suaka adalah imigran ilegal, itu benar. Namun tidak semua imigran ilegal adalah pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dan pencari suaka adalah setiap orang yang meninggalkan negerinya karena ”ketakutan yang beralasan” akan ancaman pengusiran dan pengejaran (persecution). Adapun istilah pengungsi dapat dipertukarkan dengan istilah pencari suaka dengan makna yang berimpitan. Para pencari suaka adalah orang yang mencari perlindungan internasional, namun klaim dan status mereka sebagai pengungsi belum mereka dapatkan dari otoritas internasional, yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Sejauh ini pemerintah Indonesia belum memiliki mekanisme nasional untuk menangani pengungsi dan pencari suaka. Di tingkat lapangan, aparat pemerintah kita seringkali mengalami kebingungan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Mereka dipandang sebagai imigran ilegal yang melanggar hukum imigrasi Indonesia. Mereka pun ditahan oleh otoritas imigrasi Indonesia di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia yang tersebar di 13 lokasi.

 

Selama ditahan, status mereka sebagai pengungsi ditentukan oleh UNHCR. Jika mereka memperoleh status sebagai pengungsi, UNHCR akan memberikan perlindungan internasional kepada mereka dengan memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela atau integrasi sosial di negara baru. Adapun perlindungan internasional yang dimaksud mencakup pencegahan pemulangan secara paksa, bantuan dalam memproses pencarian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggarakan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Pasal 8 Statuta UNHCR).

Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status mereka karena Pemerintah Indonesia bukanlah negara pihak yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi 1951 ataupun Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Situasi ini menjadi rumit karena penentuan status oleh UNHCR dapat memakan waktu sangat lama. Hal Ini berimbas pada beban anggaran negara yang makin berat untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka itu.

Di samping itu, selama menunggu proses penentuan status pengungsi oleh UNHCR, para pengungsi dan pencari suaka ditahan di Rudenim. Kondisi rudenim tak ubahnya seperti penjara, padahal mereka bukanlah pelaku kriminal. Mereka justru korban pelanggaran HAM di negara asalnya. Penempatan mereka di Rudenim yang mirip penjara telah melahirkan persoalan pada penikmatan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Banyak di antara mereka yang mengalami tekanan psikologis dan berkeinginan kuat untuk bunuh diri atau kabur dari Rudenim. Pada 13 November 2011, sebanyak 13 pengungsi dan pencari suaka kabur dari Rudenim Tanjungpinang. Seorang dari mereka gagal menembus kawat berduri Rudenim dan tewas, sementara seorang lainnya yang juga gagal kabur mengalami luka parah.

Ada beberapa instrumen HAM internasional yang menekankan pentingnya perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka, yaitu Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi 1951, dan Protokol 1967.

Pasal 9, 13, dan 14 DUHAM yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap hak-hak dan kebebasan dasar para pengungsi dan pencari suaka. Pasal 9 DUHAM menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi sasaran penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan. Kemudian Pasal 13 DUHAM (dipertegas Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam batas-batas wilayah setiap negara serta meninggalkan setiap negara, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya. Sementara itu, Pasal 14 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain akibat pengejaran.

Jaminan perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka diperkuat oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Kedua instrumen HAM internasional ini memberikan rincian tentang definisi dan status pengungsi, hak-hak pengungsi, termasuk hak untuk dilindungi dari pemulangan paksa atau pemulangan kembali ke negeri asalnya di mana kehidupan dan kebebasan mereka terancam.

Sebagai manusia, para pengungsi dan pencari suaka memiliki semua hak dan kebebasan dasar seperti disebutkan dalam instrumen HAM internasional. Pandangan ini berangkat dari instrumen-instrumen HAM internasional yang menyebut “setiap orang” tanpa melihat status warga negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka harus diletakkan dalam konteks HAM secara umum. Sebagai negara pihak yang menandatangani DUHAM, pemerintah Indonesia semestinya melakukan langkah-langkah perlindungan atas hak-hak para pengungsi dan pencari suaka yang tertangkap di perairan Indonesia.

Hak-hak yang krusial dalam DUHAM bagi perlindungan pengungsi, di antaranya hak atas hidup, hak atas rasa aman, hak untuk mencari dan menikmati suaka, bebas dari penyiksaan atau perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, bebas dari perbudakan, kebebasan berpikir dan beragama, bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pada lingkup nasional, instumen atau peraturan-perundang-undangan nasional sudah memberikan jaminan perlindungan bagi penghormatan dan perlindungan pencari suaka. Adapun jaminan itu tertuang dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dijamin melalui Ayat 2 Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pada ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ayat ini secara implisit mengakui bahwa setiap orang dapat berada dalam situasi ketakutan yang mendorong dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk mengungsi dan mencari suaka dari negara lain.

Jaminan hak untuk memperoleh suaka yang ada dalam konstitusi tersebut diperkuat Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999. Disebutkan pada pasal ini bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Namun hak ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Demikianlah, perlindungan bagi hak-hak pengungsi dan pencari suaka mempunyai landasan hukum yang jelas, baik secara internasional maupun nasional. Meskipun demikian, sejauh ini Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan komprehensif dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Hal ini berimbas pada tiadanya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang tepat dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di antara aparat penyelenggara negara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah negara pihak yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka.

Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 oleh pemerintah Indonesia sangat penting bagi jaminan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM para pengungsi dan pencari suaka. Di samping itu, upaya meratifikasi instrumen HAM internasional tersebut dapat menjadi solusi atas jalan buntu yang dihadapi pemerintah dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah.

Langkah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi sesuai dengan kepentingan nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Menolak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 akan merugikan karena Pemerintah Indonesia tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Keputusan tentang status pengungsi menjadi sangat tergantung pada keputusan UNHCR.

Penentuan status oleh pemerintah dapat memastikan bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Di samping itu, ratifikasi juga meluangkan kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperoleh bantuan dan kerjasama internasional terkait dengan penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kerjasama internasional akan mendorong penyelesaian masalah pengungsi dan pencari suaka dengan cara yang lebih komprehensif. Dengan demikian, beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung semata-mata oleh pemerintah kita, tetapi juga dukungan komunitas internasional yang bergerak pada isu pengungsi dan pencari suaka.

Asep Mulyana, S.IP, M.A., Peneliti Komnas HAM

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply