“Mengacu Pada VISI-MISI dan Janji Politik”

16/12/2011 0 Comments

(Membangun Kota Banjar)

Maket Lapang Bhakti yang akan dijadikan taman kota dan sport center. Sekarang dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Foto : Dinas PU Kota Banjar

Tantangan akan menghadang Indonesia pada 2012. Tahun depan prospek perekonomian global tidak cerah, mudah-mudah tidak terlalu buruk. Harapannya tentu saja dampak krisis tahun depan tidak lebih dahsyat dibanding krisis keuangan empat tahun lalu. Dalam melangkah menuju tahun depan HR (Harapan Rakyat) Koran na urang Banjar jeung Ciamis. Melakukan diskusi-diskusi informal dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Banjar, setelah itu melakukan perjalanan jurnalistik melihat-lihat perkembangan Kota Banjar bersama Kabid Ekonomi H. Agus Nugraha, M.Si., dan bidang fisik Bappeda kota Banjar Ery K Wardhana, ST.

Kota Banjar selama delapan tahun terakhir dinilai lebih baik, banyak penghargaan tingkat nasional telah diraih. Atas keberhasilan mendapatkan penghargaan itu merupakan pengakuan bahwa jalannya pemerintahan di kota Banjar sudah “on the track (tetap di jalurnya)” menurut penilaian Koran HR (Harapan Rakyat) Koran lokal berpenampilan “Global “.

Dalam kurun waktu ini kota Banjar dinahkodai oleh DR. dr. H. Herman Sutrisno, periode pertama (2003-2008) dan kedua (2008-2013). Pada periode kedua sisa waktu menjadi orang nomer satu di kota Banjar tersisa dua tahun lagi. Tangan dinginnya selama delapan tahun Banjar menjadi Pemerintahan Kota yang dikepalai oleh Walikota. Herman telah berhasil menyulap wajah kota menjadi kota Idaman. Dengan bervisi Banjar Agropolitan.

Pemkot Banjar lebih banyak melontarkan program yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Perbaikan fisik dan penyediaan fasilitas publik diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Program fisik yang dikerjakan ini menekan pada daya dukung terhadap bidang agropolitan, termasuk di dalamnya persoalan keindahan dan kenyamanan perwajahan kota kini mulai ditata dengan membangun taman kota dan penyediaan penerangan jalan yang menjadi program awal Kota Banjar berdiri secara otonom. Semula Kotif Banjar yang tadinya gelap di kala senja setelah menjadi kota, alun-alun pun disulap menjadi ruang publik yang baik terang benderang dengan lampu-lampu yang indah.

Pada periode pertengahan Pemkot Banjar, mengusung paradigma pembangunan sebagai transisi antara program fisik dan penguatan ekonomi perdesaan. Berbagai inovatif berkaitan dengan penguatan ekonomi perdesaan, mulai gencar dilakukan mengucurkan dana untuk penguatan ekonomi perdesaan, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, untuk penguatan ekonomi desa, dan program padat karya. Dan memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin secara gratis, memberikan fasilitas pendidikan gratis agar tidak ada warga usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena alasan biaya telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Hingga dipenghujung akhir periode kedua Walikota Banjar Herman Sutrisno, untuk melaksanakan paradigma nilai, hal yang paling sulit dalam membangun kota Banjar selama ini adalah membangun nilai. Artinya membangun kesadaran yang tumbuh di dalam hati tanpa dipaksakan. Seperti membangun kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Upaya menghijaukan kota, dengan menciptakan hutan kota, ruang terbuka hijau mulai dirintis.

Langkah yang harus dilakukan untuk memajukan kota Banjar, harus melakukan program-program terobosan, komentar Kabid Ekonomi Bappeda Kota Banjar H. Agus Nugraha. Caranya mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki suatu daerah. Banjar adalah derah otonom yang relatif baru, tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Tetapi harus melalui proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus secara seksama dipikirkan.

Ada beberapa tahapan yang perlu dikoordinasikan, antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Antara lain dengan pemberi kebijakan yaitu kepala daerah, yang mempunyai perangkat sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Memiliki visi-misi yang akan membawa kemana pembangunan daerah melangkah untuk mencapai kemajuan, dan harus mempunyai konsistensi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah daerah serta janji politik yang telah dipersiapkan serta memperhatikan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Karena rangkaian-rangkaian tersebut, merupakan standar rencana pembangunan yang tidak bisa terpisahkan, tegas Agus Nugraha.

Lebih lanjut Agus menyebutkan, dengan demikian munculah suatu analisis yang sangat sederhana. Mudah dan efesien terhadap penggunaan anggaran yang dimiliki serta tidak mengganggu stabilitas perekonomian lainnya.

Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, yang dimaksud dengan memanfaatkan areal atau lahan yang belum tersentuh oleh kegiatan suatu kawasan perbatasan kota dengan provinsi lain. Dan perbatasan kota dengan kabupaten satu provinsi, yang telah terbangun atau berdiri megah  dengan cara menggunakan APBD, APBD Provinsi maupun APBN dan lain sebagainya yang dengan cara matang dituangkan dalam suatu perencanaan. Terjadilah program dan kegiatan infrastruktur di wilayah perbatasan antara kabupaten-kota maupun antara provinsi dengan penyerapan anggaran yang tidak sedikit tentunya.

Sambil menerawang Agus berucap, maka terjadilah pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep ke arah mempercepat LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) dengan membuka “groun economics“ yang baru. Kemudian terciptanya peri-peri kota yang tidak berseberangan dengan tata ruang yang telah disepakati. Akhirnya terjadilah suatu kegiatan pembangunan infrastruktur yang terencana dan dapat jadi pemicu LPE itu sendiri.

Bila terjadi ada hambatan-hambatan dapat diminimalisir dengan cara seluruh kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang harus konsisten dengan tugas pokok yang dioperasionalkan, serta terjalin sinergitas antara satu OPD dengan yang lainnya. Dengan memperhatikan beberapa kebijakan-kebijakan yang telah ada.

Lebih serius lagi Agus menyebutkan, secara teknis kota Banjar telah memiliki sarana prasarana. Diantaranya jembatan yang menghubungkan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah telah terwujud. Terbentang secara jelas antara wilayah Wanareja  yang secara administrasi pemerintahan masuk Kabupaten Cilacap Jateng, sedangkan peri-peri kota kota kedua Kecamatan Langensari di Kota Banjar Jabar.

Akan terjadi persaingan-persaingan menawarkan beberapa komponen antara lain komponen yang berbasis “estetika kota” akan menjadi daya tarik para pelaku ekonomi dan bisa mewujudkan kegiatan “wisata kota” secara general, tambah Agus. Bila dengan bahasa sederhana dampak dari estetika kota, adalah tempatnya menjadi bagus mempunyai daya tarik, orang pun akan berkumpul terjadi titik kegiatan ekonomi baru, tingkat daya beli masyarakat akan terjadi, kemakmuran masyarakat akan tercipta. Dan SDM pun akan bermunculan karena muncul kemampuan ekonomi masyarakat otomatis meningkat.

Terwujudnya ground economics dengan konsep-konsep peri-peri kota yang akan menjadi daya tarik maka terwujudlah magnet center kota diantara kota/kabupaten yang dimiliki oleh Banjar, ujar Agus optimis dengan idealismenya.

Bidang fisik Bappeda Kota Banjar, yang ikut diskusi kecil informal dalam perjalanan jurnalistik dengan HR, Ery K Wardhana, ST., menurutnya Kota Banjar memiliki beberapa titik yang dianggap strategis keberadaannya itu dipandang dari sisi skala kota, regional bahkan nasional kawasan-kawasan itu diantaranya.

Kawasan alun-alun Langensari, kawasan jembatan Citanduy IV, yang menghubungkan antara Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jabar dengan Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap Jateng, kawasan perbatasan Prov Jabar dengan Prov Jateng pada lintas jalan nasional tepatnya sekitar jembatan Cijolang yang berada di wilayah kota Banjar.

Kawasan TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) kota Banjar, yang direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan Kabupaten Ciamis dalam hal pembangunan jembatan penghubung antara kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis. Kawasan ruang publik sport center Lapangan Bhakti Kecamatan Banjar.

Menurut Ery K Wardhana, pemanfaatan ruang di beberapa titik yang dianggap strategis di kota Banjar. Harus ditunjang oleh multi sektor dengan melibatkan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), stakeholder, DPRD, dan policall will kepala daerah dalam hal ini Walikota Banjar. Dengan demikian pada beberapa kawasan tersebut dapat dilakukan suatu perencanaan yang mendekati ideal.

Untuk akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kota Banjar dan sekitarnya, serta akan menjadi daya tarik bagi orang luar daerah, untuk dapat singgah di kawasan-kawasan dimaksud. Pada akhirnya perencanaaan tata ruang dalam pengertian regional planning dengan pendekatannya yang serba makro, cakupannya luas, lintas wilayah akan membawa dampak pada perubahan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kawasan Alun-alun Langensari :

Kecamatan Langensari terdiri dari fly over, taman kota, dan Masjid Raya Langensari. Alun-alun Langensari memiliki tingkat aktivitas dan keramaian yang sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada setiap menjelang sore hari dan pagi hari terutama pada hari libur dan hari-hari besar nasional. Menurut Ery K Wardhana hukum sosial menegaskan bahwa dalam setiap aktivitas keramaian pasti akan menimbulkan interaksi baik sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga dengan demikian keberadaan alun-alun Langensari bisa dipadukan dengan pemanfaatan fly over dan Mesjid Raya. Pada akhirnya keadaan tersebut keramaian kota Banjar menyebar ke arah timur.

Kawasan Citanduy IV yang menghubungkan Kecamatan Langensari dengan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Diharapkan dapat memberi keuntungan bagi kota Banjar. Artinya disini dengan membentangnya jembatan tersebut, tidak hanya sebatas memfasilitasi orang untuk melintas pada jembatan itu. Tapi bagaimana mempersiapkan kawasan itu, sehingga dapat menjadi magnet center yang menarik orang untuk beraktivitas di kawasan itu. Hal tersebut perlu ditunjang dengan merencanakan rest area dilengkapi dengan sarana prasarana estetika kota. Sehingga menjadi ground economic baru.

Kawasan perbatasan Provinsi Jabar dan Provinsi Jateng pada lintas jalan nasional bagian selatan, diharapkan di kawasan ini dibuka suatu rest area terpadu, sehingga menjadi suatu kawasan yang mampu manarik orang melaksanakan berbagai aktivitas perekonomian. Sehingga kawasan ini, sebagai tempat persinggahan bagi manusia dan barang yang melintas di jalur itu.

Kawasan TPSA (tempat pembuangan sampah akhir) kota Banjar, direncanakan akan diadakan kerjasama dengan Kabuapeten Ciamis dalam membangun jembatan penghubung dengan kota Banjar. Diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh bagi kawasan ini, dengan memadukan  antara keberadaan TPSA, hutan kota Situ Leutik dan jalur alternatif yang menghubungkan desa Cibeureum kota Banjar dan Karangkamulyan Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini perlu dipersiapkan sarana infrastruktur yang dipadukan dengan sarana perekonomian kota.

Kawasan ruang publik sport center lapangan Bhakti, diharapkan menjadi icon baru kota Banjar. Sehingga kawasan ini menjadi magnit center yang dapat menarik masyarakat kota Banjar dan sekitarnya untuk beraktivitas di kawasan ini. Dan akan menjadi tempat aktivitas perekonomian baru, dan kota Banjar akan menambah keramaian baru. Demikian Ery K Wardhana mengutarakan pemanfaatan ruang pada beberapa titik di kota Banjar.

Her-Her Rochilin aktivis FPSKB (Forum Peningkatan Status Kota Banjar) menyebutkan janji politik Walikota Banjar Herman Sutrisno, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), terdiri dari pendidikan, kesehatan,dan daya beli masyarakat. Her-her menyebutkan dari klimak diskusi informal ini masih ada yang belum tercapai yaitu daya beli masyarakat.

Panyebabnya belum terintregrasinya seluruh kegiatan di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dimana perancanaan makro yang diluncurkan Bappeda kota Banjar. Tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara sempurna oleh perencana mikro di tingkat OPD. Menurut Her-her salah satu langkah general, untuk peningkatan daya beli ini sebetulnya bisa dilakukan dengan fokus pada kegiatan “allestetis minded”. Artinya mengupayakan mempercantik kota di seluruh BWK (Bagian Wilayah Kota) tidak pakai istilah kota kedua, tapi semuanya mendapat prioritas setara sesuai kondisi wilayah.

Daya beli masyarakat akan meningkat dengan sendirinya apabila seluruh pemangku kebijakan, telah sama-sama mengarah pada upaya mewujudkan estetika kota Banjar. Pesan moral untuk Walikota Banjar, yang sekarang maupun yang nanti kedepan harus memegang dua prinsip. Pertama harus banyak mendengar sebelum berbicara, yaitu dengan lebih mendahulukan dialog daripada memaksakan suatu pemikiran atau kehendak. Prinsip kedua jangan jadi penakut setiap mengambil keputusan karena tidak ada keputusan yang sempurna. Itu kesimpulan akhir dari diskusi kecil informal dan melakukan perjalanan jurnalistik HR dan Bappeda Kota Banjar, berkeliling-keliling kota. (bh/adi k)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!