Catatan Akhir Tahun 2011: Arus Balik Penikmatan HAM

06/01/2012 0 Comments
Pengantar1.  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)—seperti disebut Pasal 76 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM—memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan situasi penikmatan HAM di Indonesia dalam rangka memastikan implementasi  kewajiban negara dalam  menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.

2.  Berdasarkan pemantauan Komnas HAM sepanjang tahun 2011, Komnas HAM menyampaikan beberapa catatan sebagaimana digambarkan dalam paragraf 3-11 berikut.

3.   Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah untuk memajukan HAM melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) sejak 1998. Beberapa langkah yang dicantumkan dalam RanHAM adalah ratifikasi sejumlah  perjanjian HAM internasional, harmonisasi lembaga dan legislasi hukum nasional dengan instrumen HAM internasional, pendidikan dan penyuluhan HAM, pelaksanaan norma dan standar HAM, serta pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan HAM. Salah satu ratifikasi penting yang dilakukan pemerintah pada  2011 adalah ratifikasi Konvensi  Internasional tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas. Langkah ini harus dilanjutkan dengan harmonisasi  peraturan perundang-undangan nasional dengan spirit perlindungan hak-hak   penyandang  disabilitas sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.

4.  Komnas HAM memandang langkah-langkah pemerintah sebagaimana paragraf 3 belum cukup memberikan jaminan dan kepastian penikmatan HAM oleh warga  negara. Pada tingkat praktik, warga negara masih dihadapkan pada sejumlah  persoalan yang mengakibatkan kualitas penikmatan HAM warga negara masih belum beranjak jauh. Bahkan selama 2011 Komnas HAM mencatat adanya kecenderungan titik balik penikmatan HAM di Indonesia. Titik balik itu tercermin dalam paragraf 5-11 berikut.

5.  Tentang Privatisasi Sumber Daya Air.

a. Pada 2004 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang memberikan peluang privatisasi pada sektor penyediaan air minum dan penguasaan sumber-sumber air. Privatisasi air mencakup jasa penyediaan air di perkotaan dan pengelolaan sumber-sumber air di pedesaan oleh swasta. Inefisiensi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan air, menjadi argumen pemerintah dan lembaga-lembaga donor untuk menyerahkan pemenuhan hak atas air kepada mekanisme pasar.

b. Air merupakan barang publik fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak atas air sangat fundamental mengingat ia merupakan kebutuhan awal bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia lainnya. Hak atas air harus dijamin untuk memenuhi standar kehidupan layak sebagaimana disebutkan Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. Hak atas air yang setara ditegaskan pula dalam Ecosoc Declaration (Deklarasi Ekonomi, Sosial, dan Budaya) PBB pada November 2002. Hak atas air mencakup hak atas sistem suplai dan manajemen air yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air (Komentar No. 22 tentang KIHESB). Pentingnya pemenuhan hak atas air juga secara implisit ditegaskan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Di samping itu, tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas air juga diatur Pasal 5 UU No.7 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.

c. Komodifikasi air sebagaimana diatur UU SDA telah mereduksi peran negara dalam tata kelola air. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan situasi dimana warga miskin mengeluarkan biaya lebih besar dari pendapatannya  untuk membeli air. Peran minimal negara ini juga dapat mengurangi otoritas negara dalam pemenuhan hak atas air.

d. Komnas HAM menilai bahwa air-sebagai sumber daya alam terbatas- tidak dapat diserahkan mentah-mentah kepada mekanisme pasar. Komnas HAM memandang bahwa UU SDA harus ditinjau ulang dengan paradigma baru yang menekankan peran negara yang lebih besar dalam pengaturan air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 UUD 1945. Inefisiensi yang terjadi pada badan usaha milik negara yang mengelola  air tidak serta merta mengerucut pada kesimpulan bahwa privatisasi merupakan jalan terbaik untuk mengatasi inefisiensi.

6.  Tentang Mahalnya Pendidikan Tinggi. Pencapaian hak atas pendidikan mengalami langkah mundur ketika pemerintah mengesahkan UU tentang Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang mengubah status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Perubahan status ini mengakibatkan biaya pendidikan tinggi menjadi sangat mahal dan sulit terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Komnas HAM menilai perubahan status ini sebagai cara pemerintah untuk melepaskan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Keputusan ini sudah dikoreksi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengembalikan status PTN menjadi milik publik. Komnas HAM memandang bahwa koreksi status PTN oleh MK harus ditindaklanjuti  dengan pembenahan dan harmonisasi seluruh peraturan mengenai PTN dengan UUD 1945. Pembenahan dan harmonisasi tersebut harus berlandaskan pada paradigma bahwa negara c.q. pemerintah adalah pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan (termasuk pendidikan tinggi), sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Sementara itu, pendidikan dasar dan menengah juga makin sulit dijangkau, terutama oleh masyarakat miskin dan masyarakat yang berada di wilayah tertinggal.

7.  Tentang Universalisme dalam Jaminan Kesehatan.

a. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini telah meluncurkan kebijakan kesehatan yang berwatak inklusi (melibatkan) kelompok masyarakat miskin, antara lain Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Asurasi  Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin). Kebijakan di sektor kesehatan yang tersegmentasi (hanya untuk orang miskin) tersebut berlandaskan pada argumen bahwa masyarakat miskin adalah kelompok masyarakat yang mengalami eksklusi  secara ekonomi dan sosial. Kebijakan inklusi dikembangkan untuk meningkatkan kapabilitas dan aset masyarakat miskin, sehingga warga miskin dapat bertahan dan berpartisipasi dalam ruang sosial dan ekonomi pasar.

b. Pada satu sisi, kebijakan kesehatan yang tersegmentasi semacam ini sangat populis, namun pada sisi lain kebijakan itu berwatak parsial dan rapuh, karena kebijakan itu tidak melibatkan atau mengabaikan kelas-kelas sosial  lain dalam masyarakat. Akibatnya, kebijakan segmented ini akan sulit melahirkan suatu solidaritas sosial yang luas dan melintas batas-batas kelas sosial di dalam masyarakat. Dengan dasar pemikiran ini, Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah untuk mulai memikirkan program perlindungan sosial universal yang menyasar seluruh penduduk berdasarkan  asas  kewargaan  (citizenship). Watak universalis ini sangat penting bagi penciptaan egalitarianisme, solidaritas sosial, dan keadilan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan spirit UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) yang tahun ini disahkan di DPR.

8.  Tanggung jawab Perusahaan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemulihan HAM

Salah satu kasus besar yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM adalah Kasus Papua. Komnas HAM memandang bahwa kekerasan yang terjadi di Papua pada 19 Oktober 2011 adalah puncak gunung es dari akumulasi ketidakpuasan Masyarakat Papua terhadap eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional yang mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan melahirkan ketimpangan sosial dan keterbelakangan ekonomi, konflik dan kekerasan sosial, aparat keamanan yang berwatak rent-seeking, serta kerusakan lingkungan yang sangat parah. Oleh karena  itu, Komnas HAM meminta pemerintah dan perusahaan multinasional yang  bekerja di Papua untuk memulihkan hak-hak dan kebebasan dasar Masyarakat Papua.

Kasus Papua merefleksikan fenomena meluasnya daya cengkeram dan kekuasaan ekonomi perusahaan multinasional di satu sisi dan melemahnya kontrol negara terhadap aktivitas perusahaan di sisi lain. Munculnya perusahaan-perusahan multinasional bermodal besar di banyak daerah di Indonesia kerapkali melahirkan ketimpangan kepemilikan sumber daya yang bermuara  pada konflik antara warga dan perusahaan, terjadinya kerusakan lingkungan  hidup, tergusurnya masyarakat hukum adat, serta mendalamnya kemiskinan yang diderita masyarakat setempat.

Pada Juni 2011, dengan persetujuan Dewan HAM PBB, Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis dan HAM memasukkan serangkaian Prinsip-Prinsip Pedoman  bagi Kerangka Pelaksanaan Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan yang ditujukan untuk komunitas bisnis. Prinsip-Prinsip Pedoman ini menempatkan perusahaan sebagai organ masyarakat istimewa yang memperlihatkan fungsi khusus, sehingga diperlukan kepatuhan perusahaan terhadap semua hukum yang berlaku dalam upaya penghormatan dan perlindungan HAM. Komnas HAM   merekomendasikan Pemerintah untuk membuat regulasi nasional yang menerapkan prinsip-prinsip ini sehingga perusahaan, di samping negara, memiliki kewajiban untuk menghormati dan memulihkan hak-hak warga yang tinggal di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi. Perlindungan hak-hak warga oleh pemerintah serta penghormatan dan pemulihan hak-hak warga oleh perusahaan bukan saja akan meminimalisasikan potensi konflik   dan kekerasan, tapi-dalam jangka panjang-akan mensinergikan potensi positif yang ada di masyarakat demi pembangunan sosial yang menopang demokrasi dan hak-hak asasi manusia.

9.  Tentang Penyiksaan dan Kekerasan Polisi. Selama Januari-November 2011 Komnas HAM menerima  4502 berkas pengaduan.   Dari berkas pengaduan sebanyak itu, tiga hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (1729 berkas/39 persen), hak memperoleh keadilan (1669 berkas/37  persen),  dan hak atas rasa aman (577 berkas/13  persen). Pihak yang paling banyak diadukan adalah polisi (1262 berkas), perusahaan swasta (775 berkas), dan Pemerintah  Daerah (582 berkas). Adapun untuk kasus-kasus terkait polisi, hal-hal yang diadukan terkait dengan masalah penahanan dan penangkapan, diskriminasi   dalam penyidikan, penembakan dan kekerasan, serta penyiksaan dalam proses pemeriksaan (40 kasus). Angka penyiksaan ini meningkat jika dibandingkan pada 2010 (30 kasus). Komnas HAM memandang bahwa penyiksaan merupakan kejahatan serius yang telah terjadi dalam  waktu yang lama, terpola, luas, dan sistematik pada tubuh kepolisian. Namun kejahatan tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena adanya kekosongan hukum. Dalam konteks ini, Komnas   HAM merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan dan mengesahkan sebuah UU Anti-Penyiksaan dengan merujuk pada Konvensi Anti-Penyiksaan yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia. Di samping itu, pada akhir tahun tampak meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh polisi, khususnya dalam penanganan sengketa-sengketa pertanahan. Hal ini merefleksikan bahwa reformasi Polri yang digulirkan sejak beberapa tahun lalu masih berkutat pada  perubahan struktur dan kelembagaan, namun gagal mengubah suprastruktur (nilai, norma,  mindset, budaya) di lingkungan kepolisian yang tidak sejalan dengan spirit demokrasi dan HAM.

10. Tentang Impunitas. Komnas HAM sangat menyesalkan atas tidak terungkapnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu, yaitu: (1) kasus Kerusuhan Mei 1998; (2) kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II pada  1998;  (3)  Kasus  Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998; (4) Kasus Talangsari; (5) Kasus Wasior Wamena. Komnas HAM yang berwenang sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM berat telah melakukan penyelidikan adhoc dan menyimpulkan   bahwa-dalam kasus-kasus  itu-terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai tindak  Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang merupakan rumpun Pelanggaran HAM Berat. Namun Kejaksaan Agung, yang berwenang sebagai penyidik, tidak  menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan berbagai alasan. Situasi ini bermuara pada terjadinya kebuntuan hukum. Dengan demikian, Komnas HAM memandang bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal melindungi warga negaranya sendiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan-kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam sejarah peradaban manusia.

11. Tentang Hak Beragama dan Berkeyakinan. Hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami titik balik. Sekurang-kurangnya, hal itu tercermin dalam dua kasus:

a. Kasus penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 6 Februari 2011. Penyerangan itu berujung pada tewasnya tiga orang jemaah Ahmadiyah dan lima lainnya luka. Komnas HAM telah membentuk tim  penyelidikan dalam kasus ini dan berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak atas rasa aman,  dan hak atas  milik pribadi  dalam  kasus tersebut.  Aparat  penegak hukum telah menangkap dan mengadili 12 orang pelaku. Namun para pelaku dihukum sangat ringan (3-6 bulan penjara). Komnas HAM menilai hukuman yang tidak adil itu merupakan preseden buruk bagi penjaminan hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

b. Kasus penghalangan beribadah di Gereja Yasmin, Bogor. Jemaah Kristen tidak dapat melaksanakan ibadah karena Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap membekukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Yasmin meskipun pihak GKI Yasmin memenangkan gugatan. Pemkot Bogor tidak mematuhi putusan tersebut. Sikap Pemkot Bogor telah merangsang kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk menghentikan dan mengusir Jemaah GKI Yasmin yang hendak menjalankan agama dan keyakinannya.

12. Komnas HAM memandang  bahwa memburuknya situasi penghormatan atas hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia disebabkan oleh regulasi yang memberikan peluang bagi tumbuhnya watak negara yang intervensionis (pada wilayah internum beragama) dan negara yang melakukan pembiaran tatkala kekerasan terjadi pada wilayah eksternum (ekspresi beragama dan berkeyakinan di wilayah publik). Kondisi ini berakar dari lemahnya peraturan perundang-undangan nasional, antara lain: (1) Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 junto UU No.5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan  dan  Penodaan agama;  (2)  Peraturan  Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah ibadah. Dua regulasi tersebut seringkali menjadi instrumen yang digunakan sekelompok massa untuk menyerang hak beragama atau berkeyakinan orang lain. ***

Jakarta, 9 Desember 2011

 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KETUA

IFDHAL KASIM, S.H.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!