Selama 2011, 134 PNS Ciamis Ajukan Cerai

13/01/2012 0 Comments

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Pengadilan Agama (PA) Ciamis mencatat sepanjang 2011 terdapat 134 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Ciamis yang mengajukan proses perceraian. Sementara Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Ciamis hanya menerima 74 pengajuan proses cerai, karena tiga kasus lainnya berhasil dimediasi.

Jika melihat selisih dari data PA dengan BKDD, berarti ada sekitar 60 PNS yang tidak mengajukan izin atasan. 60 Pegawai Negri Sipil (PNS) tersebut dipastikan akan mendapatkan sanksi disiplin pegawai, karena telah bercerai tanpa mengajukan izin kepada atasannya

Humas Pengadilan Agama (PA) Ciamis, Asep Mujtahid, mengatakan, dari 134 kasus perceraian PNS di Ciamis, sebanyak 67 diantaranya cerai talak dan sisanya gugat cerai. Terkait izin atasan, Pengadilan Agama sesuai edaran Mahkamah Agung (MA) selalu memberikan waktu kepada setiap pemohon dalam kasus perceraian PNS untuk mengurus ijin atasan selambat-lambatnya enam bulan.

Namun, lanjut Asep, meski waktu diberikan cukup lama yakni selama enam bulan, namun tidak dimanfaatkan oleh pemohon cerai PNS. Sementara batas waktu persidangan untuk perceraian juga harus sudah diputus maksimal enam bulan.

“Meski kita melanjutkan proses perceraian tanpa adanya surat dari atasan,tetapi kita meminta surat jaminan tertulis kepada si pemohon untuk siap menerima resiko atas tindakanya sebagai PNS, termasuk sanksi sebagai PNS,” jelasnya..

Ditemu terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Ciamis, Drs. H Soekiman, mengatakan, bagi PNS yang melakukan cerai tanpa izin atasan akan dikenakan hukuman disiplin, karena melanggar PP45/1990 yaitu tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa PNS yang cerai harus minta izin Bupati. Prosedurnya diajukan melalui atasannya masing-masing.

“Kenyataannya mungkin karena keterbatasan pengetahuan, tidak paham aturan atau sengaja melanggara aturan, banyak PNS yang mengajukan cerai tidak melalui BKDD, tapi langsung mendatangi pengadilan,” ujarnya.

Padahal, kata Sukiman, BKDD sudah berkali-kali memberikan himbauan kepada setiap PNS yang akan melakukan perceraian, agar menempuh prosedur dan mengajukan izin melalui pimpinan masing-masing untuk diproses BKDD.

“Keuntungan lain, di BKDD saat proses juga ada mediasi terlebih dahulu, sehingga memungkinkan proses perceraian PNS bisa dicegah. Karena bagaimanapun perceraian PNS akan menggangu kinerja PNS tersebut,”ungkapnya.

“Kalau sudah jelas melanggar aturan perceraian, bisa dijatuhkan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun, pemindahan penurunan jabatan bahkan bisa pemecatan jabatan dan mengembalikan uang tunjangan suami/istri,”jelas pungkasnya. (Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!