APA ITU PERS NASIONAL ?

17/02/2012 0 Comments

9 Februari lalu, kita Koran HR (Harapan Rakyat) menerima kiriman lewat SMS dan e-mail dari pencinta Koran ini. Selamat memperingati Hari Pers Nasional 2012. Betapa senang dan berbingar-bingar, rasa terimaksih dibalik perasaan hati yang paling dalam. Kami bertafakur atas penghargaan itu, jawabannya kami akan berupaya menjadi media informasi publik yang berimbang dalam menjalankan fungsi sosial-kontrol. Berimbang, tidak menyimpang dari kaidah kode etik jurnalistik Indonesia.

Koran HR bermetoda pada misi Development of Journalism (Jurnalistik Pembangunan) dengan menggunakan hati nurani. Dalam penyajian informasi kepada khalayak pembaca yang budiman sebagai mitra dalam pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai insan pers sangat menyadari berbagai kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam memprodak informasi yang disajikan kepada masyarakat. Dengan segala kerendahan hati kami sebagai insan pers mohan maaf, kepada seluruh masyarakat.

Koran HR adalah yang mewajibkan seluruh wartawannya bernaung dalam wadah PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Bahwa sejarah menunjukan, perjuangan wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, maupun mempertahankan dan mengisinya di wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil dan makmur serta beradab. Bahwa dalam perjuangan rakyat Indonesia mencapai cita-citanya, Wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi negara. Bahwa dengan menyadari peranannya sebagai alat perjuangan bangsa, Wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi. Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan aliran politik, suku, ras, agama dan golongan, Wartawan Indonesia pada tanggal 9 Februari 1946 di kota Solo Jawa Tengah. Telah menyatukan diri dalam organisasi wartawan nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh sebab itu, kemerdedekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, seluruh wartawan Indonesia menjujung tinggi konstitusi dan menegakan kemerdekaan pers yang bertanggang jawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini PWI menetapkan kode etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia terutama anggota PWI.

Kode etik jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak yang paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

Ketua PWI Pusat Margiono, menekankan pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari lalu di Jambi. Meminta media tetap memperhatikan kepentingan nasional. “Jangan melupakan kepentingan nasional. Munculnya dinamika di daerah, aksi destruktif di daerah, harus dicermati oleh masyarakat pers,” katanya.

Menurut Margiono, kalangan pers ikut prihatin atas berbagai persoalan di negeri ini. Namun pers jangan terlena dengan hal itu, sebaliknya harus mampu membangun optimisme, sehingga masyarakat dapat bangkit dari persoalan itu. “Pers harus mampu membangun optimisme baru agar kita semua bangkit dari persoalan,” ujar Margiono.

Ketika memberi sambutan dalam HPN (Hari Pers Nasional), Ketua Dewan Pers Bagir Manan, mendeklarasikan dimulainya sertifikasi dan standarisasi kompetensi wartawan. “Pers harus profesional, Pers harus bekerja dengan memenuhi kaidah kode etik,” ujarnya.

Pada peringatan HPN 2012 itu, Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman dengan pihak Polri. Penandatangan dilakukan, Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan Kepala Polri Jendral (Pol) Timur Pradopo. Kesepahaman ini bertujuan memperkuat pengawasan Dewan Pers saat kasus yang melibatkan jurnalis masuk kepolisian. Bagir menuturkan, dengan kesepahaman ini, Polri berkomitmen melaporkan jurnalis yang tersangkut hukum terkait pemberitaan kepada Dewan Pers. Dewan Pers melanjutkan akan menguji kasus itu dan memberikan masukan bilamana penyelesaian kasus itu bisa tanpa melalui hukum pidana.

“Pemberitaan itu adalah kasus jurnalisme murni, bukan rekaan, kami akan upayakan penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Pers, bukan Undang-undang Hukum pidana,” kata Bagir Manan. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!