Awal Februari, HPP Beras & Pupuk Bersubsidi Naik

17/02/2012 0 Comments

Pemerintah harus gencarkan penggunaan pupuk majemuk & organik berimbang

Banjar, (harapanrakyat.com),- Pengambilan keputusan besaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP) masih dibahas pemerintah dan akan diumumkan awal Februari 2012 ini, atau sebelum masuk masa panen. Perubahan HPP merupakan langkah untuk mengantisipasi panen raya.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Banjar, Yuswarman, mengatakan, kenaikan HPP bertujuan menurunkan harga pembelian Bulog dan memberikan insentif kepada petani dari jatuhnya harga gabah saat panen raya.

“Kenaikan HPP ini tentu akan menguntungkan petani, sebab HPP gabah di pasaran naik menjadi Rp.5.200/kg, sebelumnya hanya sebesar Rp.4.500/kg,” katanya, Senin (30/1).

Tetapi, naiknya HPP juga dibarengi dengan dikuranginya subsidi pupuk. Harga Eceran Tertinggi (HET) urea bersubsidi pada tahun ini naik Rp.200/kg, atau 12,5% menjadi Rp.1.800/kg, sebelumnya Rp.1.600/kg.

Dengan demikian, maka petani dibebani Rp.200/kg pupuk, atau dari luas lahan 100 bata, petani mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pupuknya sebesar Rp.6.000. Dikatakan Yuswarman, pengurangan subsidi pupuk tersebut masih dapat menguntungkan petani. Lantaran, harga pupuk non subsidi jenis urea mencapai Rp.6.700/kg.

“Kalau pupuk dinaikan, otomatis petani akan hoream mupuk tanamannya, sehingga produksi padi juga tentu turun, dan itu akan menimbulkan rawan pangan. Jadi, dengan pengurangan subsidi dan dinaikannya HPP tidak akan terjadi rawan pangan. Selain itu, petani juga tetap diuntungkan, karena perbandingannya jauh sekali bila petani harus membeli pupuk non subsidi,” ujar Yuswarman.

Lanjut dia, kenaikan HET pupuk urea bersubsidi untuk mengurangi secara bertahap perbedaan harga antara pupuk bersubsidi dan non subsidi. Kenaikan harga tersebut juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik secara berimbang, sesuai rekomendasi spesifik lokasi.

Peningkatan HET juga hanya berlaku untuk jenis urea, sebab kebijakan ini merupakan instrumen untuk menerapkan penggunaan pupuk berimbang. Artinya, secara bertahap pemerintah ingin menurunkan penggunaan pupuk urea, dan meningkatkan penggunaan pupuk organik.

Sementara itu, mengenai pencetakan lahan sawah baru, menurut Yuswarman, memang seharusnya dilakukan, lantaran luasan lahan pesawahan di Kota Banjar sudah berkurang. Dan hal ini tentu akan mengurangi jumlah produksi.

“Namun, hingga saat ini belum ada lagi rencana pembukaan lahan sawah baru. Alasannya pertama, untuk pembukaan sawah baru itu biayanya mahal. Kedua, lokasinya belum ada. Adapun lahan di Rancabogo, Desa Sinartanjung, tapi datarannya tinggi, jadi mau dari mana saluran airnya,” pungkas Yuswarman. (Eva)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!