DPRD Kawal Program & Kegiatan Sesuai Dengan Visi Misi Kota Banjar

17/02/2012 0 Comments

Oleh : Drs. Dadang R Kalyubi,M.Si. (Ketua DPRD Kota Banjar)

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi penganggaran daerah. Fungsi ini menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD.

Drs. Dadang R Kalyubi, M.Si.

Selain itu, anggota DPRD juga memiliki kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif daerah di dalam pendayagunaan sumber daya APBD. Kemudian, dalam prespektif politik,peranan DPRD dalam proses penganggaran sering berkaitan dengan isu-isu krusial pemerintah daerah, diantaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar, disamping reformasi birokrasi.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaran pelayanan umum dalam satu tahun anggaran.

Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. Seluruh program kegiatan yang didanai APBD mesti memiliki tujuan/sasaran yang terukur, mulai dari input, output, keuntungan, dampak dan manfaatnya.

Begitu strategisnya alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBD, maka DPRD Kota Banjar berusaha mengarahkan segala aktifitas atau program/kegiatan, apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Untuk mengetahui indikator kinerja tersebut, diantaranya melalui kinerja anggaran (anggaran policy). Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan policy yang tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, KU APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, DPRD melalui alat kelengkapan yang dimiliki, seperti komisi dan badan anggaran, dalam melakukan pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mulai dari KU APBD, PPAS, RAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, selalu mengawal agar program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan visi misi Kota Banajr yang hendak dicapai.

Komisi atau Badan Anggaran seringkali mengkritisi pengajuan program dan kegiatan setiap OPD yang sekiranya tidak mendukung pencapaian visi dan misi. Sikap DPRD terhadap kondisi ini, biasanya mengurangi alokasi anggaran atau menolak pengajuan program/kegiatan.

Seperti contoh, pengadaan kendaraan dinas roda 4 atau 2 di OPD, bila dipandang tidak terlalu urgen, biasanya ditunda atau dialihkan pada program dan kegiatan yang langsung berhubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. DPRD tetap konsen dengan program dan kgiatan bagi pencapaian visi dan misi Kota Banajr yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Selanjutnya, dalam upaya pencapaian target IPM, meskipun pencapaian indeks Pendidikan dan Kesehatan cukup menggembirakan dengan adanya kecenderungan tren positif laju peningkatannya, namun dalam indeks daya beli peningkatannya sangat lamban.

DPRD menyadari bahwa mendongkrak laju peningkatan IPM dari sektor daya beli harus didukung dengan program dan kegiatan yang bermuara pada pemberdayaan ekonomi usaha kecil dan menengah, iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta penciptaan lapangan kerja.

Seiring dengan terbitnya Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, dimana hibah yang berupa barang ataupun jasa harus diformulasikan ke dalam program dan kegiatan belanja langsung di OPD terkait.

Selain itu, dengan aturan tersebut walikota dengan mengacu pada Perda APBD dan Perwal tentang Penjabaran APBD, menetapkan daftar penerima dan besaran hibah, serta bantuan sosial yang ditetapkan dengan keputusan walikota. Sehingga, kecurigaan-kecurigaan adanya hibah yang berupa barang dan jasa di OPD merupakan program titipan bisa dihindari sejak awal pembahasan RAPBD, DPRD ikut mengawal penyusunan dana hibah dan bansos. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!