Mempertanyakan kembali Visibilitas Banjar Agropolitan (Bagian ke kedua, habis)

08/03/2012 0 Comments

Oleh :Rachmat, S.Si M.Si  (Tim Litbang HR)

 

Rachmat, S.Si MSi

Dengan tegas RPJMD 2009-2013 mengisyaratkan bahwa peluang Kota Banjar untuk dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis), seperti agroindustri, jasa-jasa pertanian, agrowisata, serta koleksi dan distribusi produk-produk pertanian itu setelah membangun masyarakat dari dalam dengan basis pertanian. Artinya bahwa Kota Banjar bergerak dalam perdagangan dan jasa pertanian, setelah basis pertanian di Kota Banjar kuat terlebih dahulu.

Pemkot  setengah hati

Apabila kita simak paparan sebelumnya, terlihat bahwa pertanian tidak bisa menjadi basis bagi Kota Banjar. Perilaku pemangku kebijakan di Kota Banjar pun seolah setengah hati dalam pencapaian Banjar agropolitan. Pemkot sepertinya ragu akan kemampuannya untuk mewujudkan visi agropolitan. Fenomena ini dapat ditelurusi sejak adanya perubahan visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada tanggal 26 Oktober 2008 ketika diterjemahkan ke dalam visi Kota Banjar (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan Visi/Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

(Ketika Pilkada) dan Visi/Misi Kota Banjar dalam RPJMD (Pasca Pilkada)

Visi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih (Ketika Pilkada)

Visi Kota Banjar dalam RPJMD

( Pasca Pilkada)

Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Banjar Sebagai Kota Agropolitan Termaju di Priangan Timur Jawa Barat.

Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Banjar Menuju Kota Agropolitan Termaju di Priangan Timur Jawa Barat.

Dianulirnya kata “sebagai” diganti dengan kata “menuju” berimplikasi pada sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013. Kata “sebagai” menunjukkan bahwa pada tahun 2013 diharapkan Kota Banjar menjadi Kota Agropolitan Termaju di Priangan Timur. Sementara itu, kata “menuju” menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Kota Banjar belum menjadi Kota Agropolitan, baru mencapai suatu tahapan untuk menuju Kota Agropolitan Termaju di Priangan Timur. Menurut Syarif (2009) perubahan redaksional visi/misi biasanya memiliki kepentingan politik terkait dengan probabilitas terpenuhinya visi/misi pilkada dan/ atau janji-janji politik saat pilkada. Pada saat visi/misi disusun, tentunya akan dibungkus dengan hal-hal yang dipandang “laku dijual” dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat. Perubahan ini menunjukkan perilaku “setengah hati” pemkot Banjar dalam mewujudkan visi agropolitan.

Selain melakukan perubahan visi, Pemkot juga telah melakukan “pembiaran” agar agropolitan bisa multi tafsir. Pemkot tidak mempunyai blue print / masterplan agropolitan, sehingga agropolitan Banjar menjadi bias. Sebagai contoh misalnya, dalam perencanaan agropolitan seharusnya diikuti dengan pembuatan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRKw) Agropolitan sebagai penyempurnaan dari RTRW yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk Perda. RTRKw agropolitan merupakan rencana tata ruang  kawasan  yang  memuat rencana struktur  ruang  kawasan agropolitan  yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan. Dengan adanya RTRKw Agropolitan maka dapat mengendalikan pemanfaatan ruang  kawasan agropolitan yang mencakup arahan zonasi kawasan agropolitan, prioritas kesesuaian ruang untuk pengembangan, dan arahan pemanfaatan ruang  kawasan agropolitan. Bagaimana dengan Kota Banjar, sudahkah memiliki RTRKw Agropolitan?

Bias konsep agropolitan juga terjadi antara konsep agropolitan sebagaimana dalam RPJMD (meskipun tidak ada detail konsep) dengan yang ada dibenak para pemangku kebijakan di Kota Banjar (tidak dalam dokumen resmi).  Terlebih lagi jika dibandingkan dengan konsep agropolitan secara akademik. Dalam RPJMD Kota Banjar 2009-2013 dengan jelas disebutkan bahwa pengembangan agropolitan menggambarkan perencanaan yang berbasis area pertanian. Agropolitan berupaya membangun masyarakat dari dalam dengan basis pertanian. Sektor pertanian tersebut dapat dikembangkan lebih luas di masa depan, dan menjadi basis ekonomi kota yang kuat. Coba bandingkan dengan pernyataan Walikota Banjar seperti yang dikutip dalam situs resmi Kota Banjar dan harapanrakyat online terkait dengan agropolitan sebagai berikut:

“…harus ada perubahan dari mind set warga bahwa Kota Agropolitan bukan kota yang mengandalkan sumber daya pertanian bagi masa depannya kelak. Konsep agropolitan bukan berarti Banjar menjadi daerah pertanian. lebih berorientasi kepada market produksi hasil tani dari daerah dan luar daerah. Sebab, luas lahan pertanian yang dimiliki Kota Banjar jumlahnya sedikit”.

Bandingkan pula dengan pernyataan salah seorang Birokrat di Bappeda:

“fokus agropolitan Banjar itu diarahkan pada penyediaan jasa informasi pertanian dan pusat distribusi pertanian. Jika bertumpu pada budidaya komoditas unggulan, tidak mungkin, karena lahan pertanian di Kota Banjar terlalu sempit. Proses produksinya tidak masalah di luar Banjar. Areal pertanian sekitar Banjar yang cukup luas merupakan potensi yang bisa diharapkan. Tapi pusat informasi dan perdagangannya di Kota Banjar.”

Menjadi pengumpul komoditas pertanian dari luar daerah Banjar itu sudah terjadi sejak Banjar belum menjadi Kota. Banjar menjadi tujuan penjual dan pembeli itu sudah biasa. Pertanyaannya kemudian, apa istimewanya visi agropolitan??

Konsep keliru agropolitan Banjar

Agropolitan dikembangkan dalam suatu kawasan dalam sebuah wilayah administratif. Tidak semua wilayah administratif menjadi kawasan agropolitan. Bagian dari wilayah administratif yang memiliki potensi pertanianlah yang dijadikan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan bukanlah bersifat administratif, tetapi fungsional. Dan berdasarkan pengalaman yang ada, kawasan agropolitan bisa lintas kecamatan, tetapi masih dalam satu kabupaten. Namun kebanyakan kawasan agropolitan yang ada, hanya terdiri dari satu kecamatan atau desa-desa dalam satu kecamatan. Sehingga pusat agropolitan yang biasa disebut kota tani (agropolis) yang diharapkan minimal berfungsi sama dengan kota kecamatan yang mampu menjadi pusat pelayanan kecamatan. Sedangkan desa-desa di sekitarnya (hinterland) merupakan pusat sentra produksi. Sehingga aktivitas yang terjadi pada pusat kawasan agropolitan mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Dalam perspektif jangka panjang, pengembangan kawasan agropolitan diorientasikan sebagai embrio kawasan perkotaan dengan fokus kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, baik budidaya maupun sektor penunjang dan pengolah hasil budidaya pertanian. Ini dicapai melalui multiflier efek dimana sektor utama kota agropolitan, yaitu pertanian, mendorong investasi di sektor hulu maupun hilir sehingga tercipta off farm employment opportunities yang akan mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain.

Suatu kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memiliki karakteristik pertanian yang tidak subsisten (agribisnis), lahan pertaniannya luas dan berupa hamparan serta memiliki komoditas unggulan. Menurut pakar agropolitan, jika tidak seperti itu karakteristiknya, pengembangan agropolitan tidak boleh dipaksakan dan disarankan untuk memilih model pengembangan perdesaan lainnya, seperti pengembangan desa tertinggal.

Ketika menjadikan Kota Banjar sebagai Kota Agropolitan dan menjadikan wilayah di luar Banjar sebagai pusat produksi pertanian, maka ini merupakan konsep yang keliru. Termasuk hanya memfokuskan diri pada perdagangan dan jasa pertanian. Karena agropolitan itu merupakan suatu kegiatan pertanian yang utuh dan terintegrasi. Sampai saat ini belum ada penetapan kawasan agropolitan dan juga belum jelas arah kebijakan agropolitan. Semua komponen yang diharapkan menopang agropolitan, masih berjalan masing-masing, tanpa perencanaan yang terintegrasi.

Penutup

Dari paparan di atas, sudah saatnya kita memperdebatkan kembali visibilitas agropolitan. Para pemangku kebijakan dan jajaran birokrasi tidak sepenuh hati (baca: tidak yakin) dalam implementasi visi agropolitan bahkan terjadi mis-konsepsi agropolitan. HUT Kota Banjar ke-9 ini harus dijadikan momentum untuk menentukan pilihan kebijakan, terus melangkah menuju Banjar Agropolitan atau kembali pada tekad awal saat Kota Banjar berdiri, yakni menjadi Kota dagang dan Jasa? Jika orientasi menjadikan Banjar sebagai pusat perdagangan di wilayah priangan timur menjadi pilihan, tentu saja pertanian tetap menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Tapi tidak dengan jargon agropolitan. Yang nampaknya hanya sekedar untuk pencitraan biar lebih populis di mata masyarakat.

Sekedar untuk renungan, berikut ungkapan dari seorang pakar pengembangan wilayah:

“…. Saya lebih melihat agropolitan itu hanya sebagai jargon politik. Di beberapa daerah juga seperti itu. Ya supaya terkesan pro petani. Padahal substansinya hanyalah untuk meraih simpati mereka. Ini bisa dibuktikan dengan konteks implementasinya di lapangan. Adanya inkonsistensi antara janji politik dengan realitas lapangan…” ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!