PAD “Jeblok”, Retribusi Parkir dan Tower Digenjot

29/03/2012 Headline
PAD “Jeblok”, Retribusi Parkir dan Tower Digenjot

Berawal dari pernyataan Bupati Ciamis Engkon Komara, yang nampak marah pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2012, karena perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Tergolong jeblok. Pasalnya, dalam acara tersebut terungkap, perolehan PAD Kab. Ciamis hanya Rp 62 milyar. Sementara beberapa kabupaten/ kota tetangga, dengan luas wilayah tidak sebesar Kab. Ciamis bisa mencapai PAD diatas angka PAD Ciamis.

Untuk itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sumber PAD di lingkungan Kab. Ciamis, terus digenjot untuk mengejar dan meningkatkan angka pencapaian PAD.

Salah satunya, Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Ciamis berencana melakukan re-inventarisasi/ pendataan kembali jumlah menara/ tower telekomunikasi yang ada di Kab. Ciamis.

Kasie Informasi, Deni Elisah, Kamis (22/3), mengatakan, data jumlah menara/ tower telekomunikasi yang ada di pihaknya saat ini berjumlah 338 buah. Menurut dia, rencana pendataan kembali jumlah tower itu berkaitan dengan upaya target pencapaian PAD dari retribusi menara tower.

“Sekarang sudah ada Perda Nomor 17 tahun 2011, tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jadi, kita akan lakukan pendataan kembali jumlahnya (tower-red),” ungkapnya.

Deni mengungkapkan, pada tahun 2012 ini, target PAD dari retibusi menara/ tower telekomunikasi yang dibebankan kepada pihaknya mencapai angka sekitar Rp. 646 juta. “Target yang harus kita capai dari retribusi tower yakni Rp 646 juta,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kasie Telekomunikasi, Dra. Letfi Latifah, membenarkan rencana pendataan menara/ tower telekomunikasi tersebut. Menurut dia, dalam Perda retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setiap menara/ tower ditarik retribusi sebesar 2 persen dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan menara.

“Setiap tahunnya, perusahaan pemilik menara/ tower ditarik retribusi. Nilai retribusinya disesuaikan dengan ketentuan, yakni 2 persen dari NJOP bangunan menara,” ungkapnya.

Dra. Letfi Latifah juga mengungkapkan, pihaknya akan menggelar sosialisasi Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, pada hari Kamis (29/3), di Aula Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Ciamis.

Untuk itu, kata Letfi, sejumlah kalangan akan diundang, untuk menghadiri acara tersebut. Diantaranya, pengusaha telekomunikasi (Indosat, Telkomsel, dsb), developer penyedia jasa pembangunan menara/ tower, Pejabat Pemerintah tingkat Kecamatan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain yang ada di Kab. Ciamis.

OPD lainnya, yakni di sektor perparkiran. Tahun ini, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir Kabupaten Ciamis naik hingga 25 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, target PAD parkir mencapai sekitar Rp 270 juta, sedangkan pada tahun 2012 ini, target PAD parkir menjadi Rp 344 juta.

Kepala UPTD Parkir Kab. Ciamis, Rahmat, Kamis (22/3), membenarkan naiknya target PAD parkir pada tahun ini. Pihaknya mengaku optimis target tersebut bisa tercapai. Soalnya kata dia, target tahun lalu saja bisa dicapai sesuai target yang sudah ditentukan.

“Optimisme itu ada, karena kami sudah melihat potensi perolehan PAD retribusi parkir di lapangan. Dan yakin, target PAD tahun ini bisa kita raih,” ungkapnya.

“Kebocoran” di Sektor Parkir

Saat ditanya soal kemungkinan adanya kebocoran, akibat juru parkir yang tidak memberikan karcis dan penomeran kepada pengguna jasa parkir, Rahmat, mengungkapkan, bahwa hal itu akan menjadi bahasan pihaknya dalam rapat.

“Kita tidak memungkiri hal itu. Di lapangan, petugas parkir ada yang pake karcis ada juga yang tidak. Tapi, kita juga harus melihat sisi lain kehidupan sehari-hari petugas parkir.  Ternyata, kebanyakan dari mereka menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari hanya dari ini (parkir-red),” katanya.

Rahmat mengaku sering terenyuh saat melihat petugas parkir sedang bertugas. Dia sering mendapati petugas tetap melaksanakan pekerjaannya dan bertahan, meski berada di bawah teriknya sinar matahari, dan terkadang diguyur hujan.

Pada kesempatan yang sama, Rahmat juga mengaku kebingungan, pasalnya selama ini pihaknya dan petugas parkir masih mempersoalkan penomeran atau karcis. Dan hal itulah, kata dia, yang selama ini menjadi ganjalan pihaknya.

“Komitmen setoran petugas parkir dan UPTD adalah fifty-fifty (50 persen). Misalnya jika dapat Rp 100 ribu, berarti setoran Rp 50 ribu masuk ke UPTD. Sementara aturan dari pemerintah, PAD tetap dihitung sesuai dengan jumlah karcis yang sudah dikeluarkan. Aturan ini yang kadang masih membuat kami bingung,” katanya.

Menurut dia, petugas parkir masih merasa kesulitan jika harus menanggung beban nominal angka yang lumayan besar, seandainya disesuaikan dengan jumlah karcis yang sudah keluar tersebut.

“Mungkin aturannya dulu yang harus dirubah. Dan aturan itu nantinya, dapat mengakomodir soal pembagian insentif bagi petugas parkir, dan soal kewajiban setoran PAD kepada pemerintah,” pungkasnya. (deni)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles