Pengaruh Komunikasi Dalam Menentukan Kebijakan

16/03/2012 Berita Terbaru
Pengaruh Komunikasi Dalam Menentukan Kebijakan

Oleh : Wawan Setiawan

Patut diperhatikan bahwa implementasi dari setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh pengambil kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak harus dipahami melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, kejelasan dan konsistensi.

1.      Transmisi : sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kebijakan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yang pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, yang kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti diketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis.

2.      Kejelasan : jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak selalu menghalangi implementasinya.

3.      Konsistensi : jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi maka akan berakibat pada ketidak efektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

Dari uraian diatas, dapat tarik benang merahnya bahwa keberhasilan tidaknya suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh proses komunikasi dari pengambilan kebijakan tersebut, artinya implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan dan hal itu tidak terlepas dari komunikasi-komunikasi yang harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakan. ***

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles