Disperindag Agendakan Rehab 38 Pasar Desa

Disperindag Agendakan Rehab 38 Pasar Desa

Perkiraan Biaya Rehab Pasar Desa Capai Rp 32 milyar

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kab. Ciamis mengagendakan perbaikan 38 pasar desa yang tersebar di Kab. Ciamis. Diperkirakan, total biaya yang akan dihabiskan untuk perbaikan pasar tersebut mencapai sekitar Rp. 32 milyar.

Hal itu disampaikan Kabid Pengeloaan Pasar, Disperindagkop Kab. Ciamis, Didi Koesnadi, beberapa waktu yang lalu. Menurut dia, dana perbaikan pasar desa itu sedang diajukan oleh pihaknya kepada Dirjen Bina Pengembangan Daerah (Bangda) yang ada di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Didi menjelaskan, pihaknya menginventarisir jumlah pasar desa yang kondisinya rusak dan tidak layak. Dari tahapan itu, dia mendata sedikitnya 38 pasar desa, kondisinya sudah harus diperbaiki.

“Kami sudah mengajukan proposal perbaikan. Proposal tersebut sudah kami layangkan ke Pemerintah Pusat, melalui Dirjen Bangda yang ada di Kemendagri. Awalnya, kami mengira pengajuan harus ke Kementrian Koperasi. Tapi, setelah mendapat informasi adanya program rehab pasar desa di Dirjen Bangda, baru kami kesana,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Didi mengungkapkan harapannya, dalam tahun ini, anggaran perbaikan yang pihaknya ajukan tersebut bisa segera terealisasi. Dengan demikian, Disperindagkop bisa segera melakukan revitalisai pasar desa yang ada di Kab. Ciamis.

“Warga dan pedagang pasar, di 38 pasar desa se-Kab. Ciamis, yang sabar saja. Mudah-mudahan proposal yang kita ajukan disetujui,” katanya.

Pembangunan Pasar Desa Baru, Harus Gaet Investor

Kabid Pengelolaan Pasar Disperindag Kab. Ciamis, Didi Koenadi, juga menghimbau kepada pemerintah di tingkat desa yang ingin membangun pasar desa, agar menggaet pihak ketiga atau investor.

Hal itu merupakan langkah yang paling bagus untuk melakukan pengembangan ekonomi di tingkat desa. Pasalnya, jika menggantungkan pembangunan pasar desa ke Pemkab. Ciamis, kemungkinan bisa memakan waktu lama.

“Alasannya, keterbatasan anggaran tentunya. Untuk menyiasati hal itu, lebih baik, Pemerintah Desa, mencoba menggaet pengusaha/ investor,” pungkasnya. (deni)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles