P R O T E S

05/04/2012 0 Comments

Terkuaknya sistem kekuasaan, yang mendahulukan suka dan tidak suka atau faktor kedekatan dengan pihak yang berkuasa. Acap kali menimbulkan protes, kerena perlakuan suka tidak suka atau faktor kedekatan itu. Bila hal tersebut terjadi pada seseorang, adalah suatu kewajaran secara manusiawi disini hati nurani ikut bicara itu adalah hak. Sebagai warga negara merdeka, manakala kewajiban dijalankan tapi hak-haknya diabaikan. Sah untuk protes, dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 bagi Warga Negara R.I. Adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Ada sebuah cerita pilu. Dari seorang TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) di salah satu Kecamatan di Kota Banjar. Dia diangkat menjadi TKSK, dengan surat Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi R.I. Oktober 2009 selama masa pengabdian 3 tahun. Penjelasan dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi surat keputusan tersebut masih berlaku, sampai dengan surat keputusan itu dicabut diganti dengan surat keputusan yang baru.

TKSK yang merasa diperlakukan tidak adil itu, mencoba mengklarifikasi mengenai penggantian TKSK di Provinsi Jawa Barat. Informasi yang didapat, jawaban dari Dinas Sosial Prov. Jabar, betul di Jawa Barat ada TKSK yang diganti. Dengan alasan; 1. TKSK yang telah diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). 2. TKSK yang meninggal dunia, dan 3. TKSK mengundurkan diri (dengan mengajukan pengunduran diri) kepada pihak kecamatan, dan pihak kecamatan mengusulkan TKSK pengganti.

Tapi lain di Kota Banjar, YB merasa diperlakukan tidak adil oleh Disnakertrans. Hal tersebut terbukti, saat adanya pelatihan pengentasan kemiskinan perkotaan pada Maret 2012 di Bandung, sepekan kemudian di ibu kota Prov. Jabar itu berlangsung pemantapan TKSK tingkat Prov. Jabar. Ternyata posisi YB sebagai TKSK sudah diganti oleh orang lain. Disnakertrans Kota Banjar pada kegiatan itu, mengirimkan orang lain yang tidak memiliki SK dari Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI.

Persoalannya cerita ini, apakah ini kebijakan lokal, regional, atau nasional. YB mengetahui informasi yaitu TKSK se-Indonesia akan diseleksi ulang, sudahkah dan kapan. Berarti Disnakartrans Kota Banjar, harus memberitahukan bila akan ada pemutusan kerja TKSK di daerahnya. Ini kenapa tidak ?

Mana dasar hukum dan aturan bila hanya begini main geser, dengan sewenang-wenang karena kekuasan pihak birokrasi. Kesimpulannya, reformasi birokrasi di Kota Banjar, tidak berjalan dengan baik. Berarti birokrasi di kota Banjar, masih lengket dengan pemaham sempit tentang aturan yang berlaku di sebuah kota. Contohnya di Disnakertrans memberikan perlakuan kepada TKSK yang dinilai tak akan dipakai lagi tanpa memberitahukan kepada yang bersangkutan, apakah begitu imbalannya? Kapan di kota Banjar, birokrasi akan membangun kultur melayani pada publiknya. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!