15 Ribu Hektar Lahan Eks HGU Dibiarkan Terlantar

10/05/2012 0 Comments

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sedikitnya sekitar 15 ribu hektar lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kab. Ciamis dibiarkan terlantar. Pasalnya, masa kontrak sejumlah perusahaan pemegang HGU lahan tersebut, sudah sejak lama habis.

Informasi itu terungkap, saat Sekjen Serikat Petani Pasundan (SPP), Agustiana, melakukan sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 2010, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, Minggu lalu.

Agustiana menegaskan, seharusnya Pemkab. Ciamis segera mengambil kebijakan terhadap keberadaan lahan tersebut. Dan menjadikan lahan yang terlantar itu sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kab. Ciamis.

Dalam kesempatan yang sama, Agustiana menghimbau, agar Pemerintah Kab. Ciamis memberikan kepercayaan kepada masyarakat, untuk mengelola lahan eks HGU tersebut. Dengan begitu, lahan yang sangat berotensi menghasilkan rupiah itu bisa kembali memberikan manfaat.

Menurut data dari SPP, lahan terlantar itu diantaranya berada di wilayah Kec Jatinagara mencapai 773,093 Ha, di Kec. Cipaku 679,294 Ha, di Kec. Baregbeg 291,222 Ha, di Kec. Banjarsari 5.758,540 Ha, di Kec. Sidamulih 2.000 Ha dan Kec. Cimerak 2353,693 ha.

Agustiana menyebutkan, pihaknya menaksir nilai lahan eks HGU itu bisa mencapai angka Rp. 3 triliun. Dia juga menilai, seandainya Pemkab. Ciamis menjadikan lahan itu sebagai perkebunan karet, dan melibatkan peran serta masyarakat, sedikitnya PAD yang masuk dalam satu bulan bisa mencapai Rp. 1,5 milyar.

“Jika lahan itu dimanfaatkan dengan benar, sesuai dengan PP 10 tahun 2010, Pemkab. Ciamis, akan diuntungkan. Tambahan PAD dari pemanfaatn itu cukup besar, dan juga bisa membantu menanggulangi masalah kemiskinan di sekitar kawasan eks HGU,” katanya.

Dia khawatir, seandainya Pemkab. Ciamis tidak segera menindaklanjuti dan memanfaatkan lahan eks HGU tersebut, sengketa tanah akan terus terjadi. Dengan demikian, lahan menjadi kurang bermanfaat. Selain itu, perusahaan pemegang HGU pun tidak memberikan banyak kontribusi.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI), Usep Setiawan, menegaskan, pihak BPN akan terus melakukan pengawalan terhadap PP No. 10 tahun 2010, dengan reforma agraria

“Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar akan terus dilakukan. Sehingga, keberadaan lahan itu tidak lagi menjadi sengketa,” katanya.

Ketua DPRD Kab. Ciamis, Asep Roni, mengungkapkan, saat ini Kab. Ciamis justru belum memiliki kawasan hutan lindung, yang ada hanya berupa kawasan hutan marga satwa, yakni Gunung Sawal.

Asep Roni menambahkan, jika memang Kab. Ciamis memiliki banyak lahan terlantar, seharusnya lahan itu segera dimanfaatkan. Hanya saja, dia menegaskan, pemanfaatan itu diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap penghasilan masyarakat.

“Kini, Kab. Ciamis juga harus memiliki 42,5 persen kawasan hutan kota. Bisa jadi, lahan eks HGU yang kini terlantar tersebut, masuk dalam hitungan itu,” pungkasnya. (es)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!