DPRD Prihatin Kinerja Pemkab Banyak Tidak Sesuai Target

03/05/2012 0 Comments

“Pansus saat ini masih terus membahas point-point dalam LKPJ, dan belum sampai kepada pembahasan kesimpulan. Nanti hari Senin (7/1), Pansus akan melaporkan hasil evaluasi LKPJ kepada pimpinan DPRD. Dan mudah-mudahan pada hari Selasa (8/1), bisa dilanjutkan kepada Paripurna LKPJ Bupati tahun 2011,“ Ketua Pansus LKPJ Bupati, DPRD Kab. Ciamis, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd

 

Ciamis, (harapanrakyat.com),- DPRD Ciamis mengaku prihatin menyusul banyaknya target kinerja Pemkab Ciamis tahun 2011 yang tidak tercapai. Hal itu diketahui setelah Pemkab menyerahkan dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Ciamis tahun 2011 ke DPRD Ciamis.

Ketua Pansus LKPJ Bupati, DPRD Kab. Ciamis, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd, dalam keterangan pers-nya, Selasa (1/5), mengatakan, dalam dokumen LKPJ Bupati Ciamis, diketahui terdapat laporan pencapaian kinerja Pemkab Ciamis selama tahun 2011. Dalam laporan tersebut, dipaparkan pencapaian dan terget kinerja makro, seperti program peningkatan IPM, laju pertumbuhan ekonomi, pencapaian PAD dan kebijakan belanja daerah.

Menurut Iwan, banyak pencapain kinerja Pemkab tahun 2011 yang tidak memenuhi terget yang ditetapkan, seperti pada program peningkatan IPM tahun 2011, dimana target pencapaian IPM yang hanya 72,80 dari target 72,81.

Hal itu terurai dari pencapaian indeks pendidikan hanya tercapai 82,17 dari target 82,66 dengan rata-rata lama sekolah (RTS) tercapai 7,51 dari target 7,90. Angka harapan hidup terealisasi 67,67 dari target 68,08 atau 99,40%. Dan indeks daya beli hanya tercapai 65,10 dari target 65,33.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi, menurut Iwan, hanya tercapai 5,05% dari target 5,28%. Dalam laporan itu pun dijelaskan mengenai terbinanya kelompok pelestari budaya dan pengembangan seni budaya daerah yang dalam LKPJ tertulis realisasi sebanyak 320 dari target 331 kelompok. “ Untuk jumlah itu pun, masih kami pertanyakan keberadaan kelompoknya, “ imbuhnya.

Iwan juga mengungkapkan, dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi sorotan Pansus lebih mengkritisi pada pencapaian PAD tahun 2011 yang tidak sesuai target. Pencapaian target PAD hanya 91,81 % atau Rp. 58,9 milyar dari target sebesar Rp. 64,1 milyar, khususnya dari penerimaan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 82,90%, yaitu sebesar Rp.35, 2 milyar dari target Rp. 42, 5 milyar.

“Pemkab beralasan tidak tercapainya target PAD tahun 2011 disebabkan belum lengkap dan akuratnya data potensi pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, juga kesadaran wajib pajak masih rendah dan penegakan Perda belum dilaksanakan dengan tegas, seperti pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan, “ paparnya.

Selain itu, lanjut Iwan, pihaknya pun menyorori soal kebijakan belanja dearah, dimana terjadi kelebihan target pada belanja operasi sebesar Rp. 1,4 triliun atau 100,23% dari target Rp. 1,407 triliun. “ Kita pun menyoroti soal belanja modal, dimana masih rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2011. Hal itu terlihat dari ketersedian anggaran sebesar Rp. 313,680 milyar, tetapi yang terserap hanya Rp.211,847 milyar atau hanya sebesar 67,54%,” ujarnya.

Menurut Iwan, alasan Pemkab tidak mampu menyerap anggaran, disebabkan belum meratanya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat penatausahaan, penyusunan dan penetapan APBD mengalami keterlambatan, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran pada masing-masing SKPD masih belum optimal.

“ Pemaparan tersebut merupakan ulasan secara makro terhadap LKPJ Bupati tahun 2011. Jika melihat laporan tersebut, terus terang kita merasa prihatin. Karena masih banyak target pencapaian kinerja yang tidak tercapai selama tahun 2011,” ujarnya.

Iwan juga mengatakan ada beberapa sorotan khusus yang ditujukan terhadap persoalan mikro, yakni pada program peningkatan ketahanan pangan dan pada program pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat terkait penanganan balita gizi buruk.

Menurut Iwan, pada program peningkatan ketahanan pangan tahun 2011, misalnya, diketahui adanya ketidaktercapaian produksi padi dari target 882,700 ton hanya tercapai sebesar 772,325 ton, produksi kedelai dari target 12.692 ton hanya tercapai 5.674 ton, dan kacang tanah tercapai 2.977 ton dari target 5.000 ton.

“Pada laporan peningkatan pangan ini ada hal yang menggelitik bagi kami dan bisa dibilang sangat aneh juga mengada-ada. Karena dalam laporannya, disebutkan bahwa alasan gagal panen sehingga tidak tercapainya produksi padi, disebabkan dari musim kemarau yang berkepanjangan selama tahun 2011,”

“Tapi, dalam laporan tentang alasan gagalnya produksi kedelai dan kacang tanah, disebabkan dari musim hujan yang berkepanjangan selama tahun 2011. Artinya, laporan itu tidak konsisten dan kelihatan mengada-ada. Ketika gagal panen beralasan karena musim hujan berkepanjangan, tetapi alasan gagal produksi kedalai dan kacang tanah malah menyebutkan karena musim kemarau yang berkepanjangan,” ujarnya. (DK) 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!