RUU Pembentukan Kab. Pangandaran Baru Bisa Dibahas Agustus

17/05/2012 0 Comments

Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, saat menggelar pertemuan dengan Anggota Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, unsur BPD se- Ciamis Selatan dan tokoh masyarakat setempat, di Aula kantor Desa Pananjung Pangandaran, Sabtu (12/5). Foto : Deni Supendi/HR.

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Belum selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah, RUU Desa, RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan setumpuk agenda lainnya yang harus diselesaikan oleh Komisi II DPRI RI, membuat pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran tidak bisa masuk ke dalam agenda masa sidang yang dimulai pada bulan Mei hingga Juli mendatang.

Paling cepat, pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran bisa dimasukan dalam masa sidang bulan Agustus sampai bulan Oktober mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, M.Si, saat menggelar pertemuan dengan Anggota Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, unsur BPD se- Ciamis Selatan dan tokoh masyarakat setempat, di Aula kantor Desa Pananjung Pangandaran, Sabtu (12/5).

“ Pembahasan RUU Kab. Pangandaran tidak masuk dalam agenda masa sidang yang dimulai bulan Mei ini. Karena kita masih fokus untuk menyelesaikan pembahasan sejumlah RUU yang sudah masuk sebelum RUU Kab. Pangandaran masuk ke Komisi II. Jadi, bukan kita tidak memperhatikan Pangandaran, tetapi ada agenda yang sudah lama dibahas dan harus segera dituntaskan,” ujarnya.

Menurut Agun, pembahasan RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran dan 18 calon daerah otonomi baru lainnya, bisa dimasukan pada masa sidang bulan Agustus sampai Oktober mendatang.

“ Meski baru dibahas bulan Agustus nanti, masyarakat pakidulan tidak perlu khawatir target Pangandaran mekar tahun ini tidak terwujud. Kerena dalam sejarah pemekaran, ada daerah yang diproses pemekerannya hanya dalam waktu seminggu dari masa pembahasan sampai pengesahan RUU-nya,” ujarnya.

Agun juga mengatakan telah dibuatnya RUU Pembentukan Kab. Pangandaran dan telah disepakati oleh seluruh Fraksi di DPR dalam sidang Paripurna DPR RI, bukanlah tahap akhir dalam proses pembentukan sebuah daerah. Karena setelah itu masih ada tahapan selanjutnya yang harus ditempuh hingga akhirnya ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

“Jadi, perjuangan belum berakhir. Mari kita rapatkan barisan dan berdoa untuk berjuang mewujudkan Pembentukan Kabupaten Pangandaran. Insyaallah, dengan kebersamaan dan kekompakan, Kabupaten Pangandaran bisa terwujud, “ ujarnya.

Agun pun menceritakan pada akhir masa jabatan Anggota DPR RI periode 2004-2009 sudah ditetapkan 23 calon daerah otomom baru dari 33 daerah yang diajukan dimekarkan oleh beberapa Pemprov di Indonesia. Dari 23 calon daerah otonom baru yang ditetapkan DPR waktu itu, Pangandaran tidak masuk di dalamnya.

“Pada periode DPR RI yang lalu, saya belum masuk ke Komisi II DPR, tapi masih di Komisi III DPR. Waktu itu saya masih sulit untuk memperjuangkan Pangandaran secara langsung, karena soal pemekaran daerah bukan wewenang Komisi III. Tetapi pada periode saat ini, baru saya masuk ke Komisi II yang mengurusi salah satunya soal pemekaran,” ungkap Anggota DPR keturunan Banjarsari Ciamis ini.

“Ketika saya baru duduk di Komisi II dan ternyata ketika pembahasan soal calon daerah pemekaran, Pangandaran tidak masuk, ya saya intrupsi kepada pimpinan, agar penetapan 23 calon daerah otonom baru yang ditetapkan oleh Komisi II DPR periode sebelumnya agar diputihkan dan kembali membahas dari nol lagi oleh Komisi II DPR periode sekarang. Akhirnya disepakati diputihkan keputusan itu, “ paparnya.

Dari situlah, sambung Agun, Pangandaran baru masuk dalam penetapan 19 daerah otonom baru dan saat ini RUU-nya sudah disepakati untuk dibahas selanjutnya.

“ Kebetulan saja, Anggota DPR yang duduk di Komisi II dari Jawa Barat hanya saya saja, jadi pantas kalau Pangandaran satu-satunya daerah di Jawa Barat yang masuk ke dalam 19 daerah yang akan dimekarkan. Apalagi, beberapa bulan yang lalu, saya dipercaya menjadi Ketua Komisi II DPR, “ katanya, langsung disambut tepuk tangan para peserta pertemuan tersebut.

Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, B.Sc, mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu akan digelar di Pangandaran.

“ Kebetulan sejumlah pegawai Dirjen Otda akan menggelar touring wisata ke Pangandaran sekitar tanggal 24 Mei nanti. Nah, di saat itulah kita akan memanfaatkan waktu itu untuk menggelar pertemuan sekaligus berkonsultasi soal proses pemekeran ini, “ ujarnya, kepada HR, usai pertemuan tersebut.

Menurut Supratman, semenjak Kabupaten Pangandaran sudah ditetapkan ke dalam 19 daerah yang direkomendasikan untuk dimekarkan oleh DPR RI, pihaknya belum lagi berkomunikasi dengan Dirjen Otda. “ Makanya, kita sangat menunggu kedatangan Dirjen Otda ke Pangandaran. Mudah-mudahan ada kabar positif untuk memuluskan langkah Pangandaran untuk segera ditetapkan sebagai daerah otonom baru, “ harapnya. (Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply