“Surat Kaleng”

03/05/2012 0 Comments

Senin 30 April 2012, pkl.09 di bawah pintu masuk bangunan kantor HR, terdapat sebuah surat yang di alamatkan kepada pimpinan Media Harapan Rakyat. Surat pun disimpan di ruang kerja pemimpin redaksi, surat itu tak ada satu pun karyawan media ini mau membuka. Pukul 11 Pemred HR datang, langsung ke meja kerjanya dan membuka surat itu. Tentu saja Pemred HR terkejut, surat itu perihal : Informasi sebagai bahan, di bawah tertera KAbaret SATu POLa Pejabat Penjahat.

Surat itu di tujukan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Sekda, Para Penegak Hukum, Pejabat Pemkot Banjar, Tokoh Masyarakat Banjar, dan terakhir Pimpinan Media. Setelah diteliti dan bicarakan oleh pimpinan media HR, menyimpulkan surat tersebut “Surat Kaleng” karena tak jelas pengirimnya.

Surat kaleng itu berisi, ketidak beresan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar. Surat kaleng itu sudah menyebar ke publik Kota Banjar, menjadi buah bibir publik, Senin 30 April. Tentu saja bisa diprediksi isu atau gosip ini akan panjang retingnya menjadi gosip menarik, karena isu soal seorang pejabat di Pemkot Banjar.

Memang kita tahu bahwa situasi internal di Kantor Satpol PP Kota Banjar, akhir-akhir ini tidak kondusif. Akumulasi dari ketidakmampuan Kepala Satpol PP Kota Banjar, yang tidak beres secara manajerial di kantor itu yang merugikan anggota. Seperti uang piket dan fasilitas lainnya, dan sang kepala itu perilakunya sombong. Tidak disenangi anggota Satpol PP bawahannya. Ini yang menjadi akar masalah, sehingga masalah punya istri kawin siri pun terungkit, ada lagi menjual ban truk mobil Dalmas Satpol PP.

Cerita-cerita miring lainnya, sewaktu sang komandan sebelum menjabat di Kantor Satpol PP Pemkot Banjar juga ikut mencuat. Memang “surat kaleng” adalah pengirimnya anonim, meskipun demikian Pemimpin Kota Banjar jangan menyepelekan informasi itu. Karena isu itu telah menjadi rahasia publik, dan ramai diperbincangkan banyak orang di masyarakat. Meskipun menempatkan penjabat di Kota Banjar adalah hak prerogatif Wali Kota.

Isu miring lainnya, menyebutkan komandan ini pulang ke rumahnya (istrinya) dalam seminggu hanya 2 malam. Sebagai komandan Satpol PP Kota Banjar, tidur di kantor dengan dalih pengaman Ring I Wali Kota. Kembali pada pemikiran praktis, kalau benar semua pejabat tanggung jawab pada pekerjaannya seperti sang komandan. Mencurahkan waktu untuk pengabdian pada tugas pekerjaan, alangkah sudah maju Kota Banjar. Wali Kota keamanannya terjamin, bagaimana sang komandan memberikan rasa aman untuk masyarakat Banjar?

Soalnya “surat kaleng”, harus dibuktikan dengan klarifikasi apakah benar isu atau gosip itu. Siapa tahu dia benar menjaga keamanan untuk Wali Kota, atau mendapat tugas khusus keluar kota untuk rapat-rapat. Atau berselingkuh……..***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply