Mewujudkan Kota Banjar Bebas Rawan Pangan dan Gizi

Oleh : H. Basir 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatakan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut bahwa pemerintah dan masyarakat harus bisa menyediakan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, bergizi, serta berkelanjutan.

Upaya peningkatan produksi pangan khususnya padi terus ditempuh dengan program P2BN melalui penerapan teknologi PTT dan Kota Banjar telah berhasil melampaui poduksi yang di tetapkan, berdasarkan hasil analisis bahwa Kota Banjar telah mencapai surplus beras, namun demikian kita jangan terus berbangga hati karena ancaman selalu mengintai kita salah satunya peningkatan jumlah penduduk, degradasi lahan/alih fungsi lahan yang setiap tahun terus meningkat, iklim yang tidak menentu, kekeringan dan banjir.

Untuk menjawab ancaman tersebut kita perlu menentukan strategi jitu yaitu : (1) Program Diversifikasi pangan dan gizi dengan pelaksanaan ONE DAY NO RICE mutlak harus dilaksanakan, karena dengan program 1 kali dalam 1 minggu tidak makan nasi maka kita akan menghemat beras tidak kurang dari 56 ton/minggu. Jumlah tersebut tidak sedikit untuk ukuran sebuah Kota Banjar. (2) Program Optimalisasi lahan pertanian dan lahan pekarangan dengan kegiatan lingkungan bebas rawan pangan (LINGBASRANGAN), di Kota Banjar lahan pekarangan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya mencapai 400 ha, luas tersebut sangat signifikan untuk penyediaan bahan pangan lokal dan sayuran serta ketersediaan protein hewani. Mengapa demikian? karena lahan pekarangan sangat dekat sekali dengan pemiliknya, sehingga dapat berfungsi sebagai lumbung hidup, warung hidup, apotek hidup, bank hidup, berfungsi juga sebagai estetika, sehingga pekarangan dapat menyediakan kebutuhan gizi mikro keluarga secara berkesinambungan, pekarangan juga merupakan ajang berlatih meningkatkan keterampilan keluaraga dalam hal budidaya tanaman, sayuran, ternak dan ikan, sehingga akan sangat berdampak terhadap pencapaian IPM yaitu peningkatan daya beli.

Rancangan optimalisasi lahan pekarangan dapat dilakukan dengan cara penanaman di polybag, pot, secara vertikultur, bedengan, pagar hidup, kolam terval dan kandang ternak kecil. Pemilihan komoditas harus mempertimbangkan pula kebutuhan pangan dan gizi keluarga, keanekaragaman pangan, pelestarian sumber pangan lokal serta kemungkinan pengembangan komersial. Begitu juga kebun bibit ditingkat RT dibangun secara partisipatif oleh masyarakat sebagai pemasok benih untuk memenuhi kebutuhan lingkungan.

(3) Program pengembangan kelembagaan tani dan rekayasa sosial dalam menjamin keberlangsungan pemasaran hasil dan pengembangan lumbung lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk lebih berkembangnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial yang bermartabat dalam hal memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang mandiri .

Nah, dengan 3 program tersebut apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah bersama sama dengan masyarakat, mulai dari diri sendiri, lingkungan rukun tetangga, lingkungan dusun, lingkungan desa/kelurahan, lingkungan sekecamatan yang pada akhirnya lingkungan se Kota Banjar akan terbebas dari rawan pangan karena disetiap tingkatan pangan sudah tersedia melalui upaya diversifikasi pangan dan gizi, optimalisasi lahan pertanian dan lahan pekarangan serta tumbuhkembangnya lumbung lingkungan. Hal ini akan terwujud apabila gereget dari seluruh elemen pemerintah, masyarakat dan swasta bahu membahu untuk mewujudkan Kota Banjar terbebas dari rawan pangan. Semoga. **

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply