Soal Bantuan Desa 2013, DPRD-Pemkab Silang Pendapat

05/07/2012 0 Comments

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Munculnya asumsi dari Badan Anggaran DPRD Ciamis yang menyatakan bantuan keuangan desa pada tahun anggaran 2013 harus dikisaran Rp. 300 juta- Rp.400 juta per- desa, ternyata dibantah oleh Pemkab Ciamis.

Pemkab Ciamis menyatakan penghitungan 10% dari besaran anggaran dana perimbangan untuk alokasi bantuan keuangan desa, tidak serta merta dihitung dari keseluruhan anggaran dalam APBD Ciamis (kecuali DAK) sebesar Rp. 1,2 triliun, tetapi penghitungan tersebut sebelumnya harus dikurangi belanja pegawai yang besarannya mencapai Rp. 997 milyar.

“ Sisa anggaran setelah dikurangi belanja pegawai sebesar Rp. 161,08 milyar. Jadi, penghitungan besaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 yang akan datang adalah  minimal 10% dari Rp. 161,08 milyar, yaitu sebesar Rp. 16,1 milyar (dengan asumsi sama dengan Tahun Anggaran 2012), “ demikian pres realise Pemkab Ciamis yang dikirim ke redaksi HR, sebagai klarifikasi terhadap pemberitaan HR edisi sebelumnya.

Asisten Daerah (Asda) 1 Pemkab Ciamis, Mahmud, SH, MH, menjelaskan, dalam Permendagri nomor 37 tahun 2012, memang ditegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima, kecuali DAK. Pembagian untuk setiap Desa ditetapkan secara proporsional dengan Keputusan Kepala Daerah.

Namun demikian, lanjut Mahmud, dalam penjelasan PP Nomor 72 Tahun 2005, pasal 68 ayat (1) huruf c ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

“ Dalam penjelasan PP tersebut kan tegas, bahwa penghitungan 10% untuk anggaran bantuan keuangan desa, setelah dikurangi belanja pegawai. Artinya, tidak dihitung dari keselurahan APBD (kecuali DAK) sebesar Rp. 1, 2 triliun,” ujarnya, ketika dihubungi HR, Selasa (3/7).

Menurut Mahmud, jika diasumsikan pada penghitungan APBD Kab. Ciamis tahun 2012 sekitar Rp. 1, 2 triluan, apabila setelah dikurangi anggaran belanja pegawai, maka tersisa anggaran sekitar Rp. 161, 08 milyar. “ Jadi, jika 10 % dari Rp. 161,08 milyar berarti sekitar Rp. 16,1 milyar. Nah, anggaran untuk bantuan keuangan desa sekitar Rp. 16,1 milyar, bukan Rp. 120 milyar seperti yang diasumsikan Anggota Banggar DPRD, “ jelasnya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Desa ( Pemdes) Setda Ciamis, Drs. Lili Romli, mengatakan, alokasi anggaran bantuan keuangan desa untuk tahun 2012 saja, kalau dihitung justru lebih dari 10% dari dana perimbangan.

“ Kalau anggaran bantuan keuangan desa murni mengacu kepada aturan, paling bantuan per desa hanya Rp. 40 juta – Rp. 60 juta. Tetapi kan kenyataan sekarang, per desa mendapat bantuan dikisaran Rp. 65 juta- 100 juta lebih, tergantung luas desa dan jumlah penduduknya,”

“Karena anggaran bantuan keuangan desa Kab. Ciamis totalnya hampir sekitar Rp. 35 milyar, yang sebenernya kalau menurut hitungan 10 % dari dana perimbangan hanya sekitar Rp. 16 milyar,” tambahnya.

Seperti diberitakan HR sebelumnya, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2013, ternyata membawa angin segar bagi pemerintahan desa. Pasalnya, dalam Permendagri tersebut tersirat bahwa 10% dari besaran dana perimbangan kabupaten/kota, harus dialokasikan untuk bantuan keuangan desa.

Hal itu diungkapkan Anggota Badan Anggaran DPRD Ciamis, Iwan M. Ridwan. “ Dalam Permendagri tersebut, jelas tersirat bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan 10 % dari besaran dana perimbangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota bersangkutan, tanpa pengecualian. Artinya, aturan itu tegas bahwa setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan aturan tersebut, “ terangnya

Untuk Kabupaten Ciamis, kata Iwan, pada tahun anggaran 2012 tercatat besaran dana perimbangan sebesar Rp.1,23 triliun. Artinya, jika dihitung 10% -nya, berarti sekitar Rp. 120 milyar harus dialokasikan untuk anggaran bantuan keuangan desa.

“ Kalau dalam APBD Ciamis memiliki dana perimbangan sebesar Rp. 120 milyar, kalau dibagi rata ke 350 desa/kelurahan di Kabupaten Ciamis, berarti masing-masing akan mendapat bantuan keuangan sekitar Rp. 300 juta- Rp. 400 juta. Itu artinya, sebuah kabar gembira untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, “ ujar politisi PDIP asal Kecamatan Mangunjaya ini.

Menurut Iwan, pada tahun anggaran 2012, anggaran untuk bantuan keuangan desa melalui ADD (Anggaran Dana Desa) hanya dialokasikan sebesar Rp. 35 milyar. Setiap desa/kelurahan di Kabupaten Ciamis, rata-rata mendapat bantuan ADD sekitar Rp. 100 juta.

“ Aturan Permendagri tahun lalu memang tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 10 % untuk bantuan keuangan desa dari besaran dana perimbangan. Karena ada pengecualian yang dimana harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah di setiap pemerintahan daerah,” ujarnya.

Namun, sambung Iwan, dalam aturan Permendagri untuk tahun anggaran 2013, tersirat tegas bahwa 10 % dari dana perimbangan wajib dialokasikan untuk anggaran bantuan keuangan desa. “ Coba lihat saja pada Permendagri-nya, bahwa tidak ada lagi pengeculian seperti tahun anggaran kemarin. Artinya, kita akan memperjuangkan agar Pemkab Ciamis konsisten menjalankan aturan tersebut, “ katanya. (Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!