Gagasan Sertifikasi Ulama Bentuk Pelecehan

13/09/2012 0 Comments

Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Bupati Ciamis, H. Engkon Komara bersama sejumlah pejabat lainnya, saat menghadiri acara silaturahmi dengan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kab. Ciamis, di Gedung Islamic Center Ciamis, Senin (10/9). Foto : Subagja Hamara/HR.

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, menegaskan, munculnya wacana harus dilakukannya sertifikasi terhadap pondok pesentren dan ulama guna menekan aksi terorisme di Indonesia merupakan bentuk pelecehan terhadap ulama, termasuk terhadap umat islam sendiri. Menurutnya, tidak perlu dilakukan sertifikasi, karena gelar ulama merupakan pengakuan dari masyarakat, bukan dari pemerintah.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulang Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah melakukan sertifikasi pondok pesantren dan ustad untuk menekan ajaran radikal. Gagasan itu muncul setelah maraknya aksi terorisme di Indonesia, dimana pelakunya sebagian besar jebolan santri dan ulama pondok pesanteren.

” Saya orang yang tidak setuju terhadap usulan itu. Lagi pula kenapa pesantren harus dicap terus sebagai sarang teroris? Kalau pun ada salah satu ustad atau ulama dari jebolan pesantren tertentu terlibat terorisme, itu kan hanya segelintir saja. Jadi, tidak perlu digeneralisir seperti itu,” ujarnya, saat berdialog dengan wartawan Ciamis, di Kantor Perwakilan PWI Ciamis- Banjar, usai menghadiri acara silaturahmi dengan Forum Pondok Pesantren Kab. Ciamis, di Gedung Islamic Center Ciamis, Senin (10/9).

Heryawan mengungkapkan, untuk menekan aksi terorisme di Indonesia tidak perlu dengan dilakukannya sertifikasi, tetapi cukup dengan melakukan koreksi dan pembinaan terhadap beberapa pesantren yang diduga ada mantan santrinya yang terlibat aksi terorisme.

” Mohon hal ini harus diluruskan oleh semua bahwa jangan mengkaitkan lagi antara terorisme dengan pesantren. Karena apa yang diajarkan di pesantren, tidak ada satupun tentang kekerasan. Justru pesantren selalu mengajarkan kedamaian, ” tegasnya.

Menurut Heryawan, selama dia belajar di pesantren ketika masih sekolah, tidak pernah mendengar ada ulama atau guru ngajinya mengajarkan soal radikalisme, justru yang ada malah mengajarkan kedamaian dan kerukunan.

” Saya juga kan jebolan pesantren, tidak pernah dulu saya waktu mesantren diajarkan soal kekerasan atau radikalisme oleh ulama. Jadi, stigma itu harus segera diluruskan, bahwa pesantren tidak mengajarkan terorisme dan radikalisme,” terangnya.

Heryawan lantas membandingkan, ketika Polda Jabar menangkap 700 anggota Geng Motor, beberapa waktu lalu, di Bandung, kenapa tidak dikait-kaitkan aksi radikalisme dan kekerasan geng motor tersebut dengan lembaga pendidikan formal.

” Yang jelas dari 700 anggota geng motor itu sudah dipastikan tidak ada jebolan pesantren. Artinya, oknum yang melakukan radikalisme itu tidak hanya dari pesantren saja, tetapi dari berbagai lembaga pendidikan apa pun yang namanya oknum pasti ada. Jadi, jangan dikaitkan atau distigmakan suatu lembaga atau kalangan itu, buruk. Karena yang bermasalah itu oknumnya, bukan lembaganya, ” tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Heryawan, adanya usulan dan wacana harus dilakukannya sertifikasi terhadap pesantren dan ulama guna menekan aksi terorisme di Indonesia merupakan gagasan keliru.

” Usulan itu tidak hanya pelecehan terhadap ulama, tetapi pelecehan terhadap umat islam sendiri. Sudahlah, hentikan stigma pesantren yang dikaitkan terus dengan aksi terorisme. Adapun misalnya pesantren yang jebolannya terlibat terorisme, tinggal bina dan koreksi pesantren tersebut, jangan lantas digeneralisir seluruh pesantren harus dikoreksi,”

” Di Jawa Barat ini ada sekitar 12 ribu pesantren. Masa yang santrinya terlibat aksi terorisme, misalnya, hanya ada di 1 atau 2 pesantren saja, lantas yang dikoreksinya seluruhnya yang 12 rebu itu. Jelas itu tidak logis,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), Kabupaten Ciamis, KH. Fadlil Yani Ainusyamsi, menegaskan, keberadaan pesantren tidak pernah mengajarkan terorisme, apalagi tindak anarkis dan peperangan.

“Kami semua kalangan pesantren menolak, jika pesantren dicap sebagai sarang teroris,” tegasnya

Fadlil mengungkapkan, keberadaan pesantren di negeri ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, santri dan pesantren merupakan salah satu bagian yang ikut mendorong kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu, jika saat ini hal-hal yang buruk dan negatif seolah selalu diarahkan kepada pesantren, jelas tidak terima. “Pesantren tempat menimba ilmu yang salah satunya mengajarkan kedamaian dan ketentaraman, “ ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari yang juga Ketua Pelaksana Acara Silaturahmi Forum Pesantren Kab. Ciamis, KH Nonop Hanapi, mengatakan, jumlah pesantren di Ciamis sangat banyak hampir 700 pondok pesantren, dengan jumlah rata-rata santri perpesantren 100 orang.

Nonop juga mengungkapkan, santri mempunyai potensi besar, dan itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah santri di Indonesia. Santri juga sebagai agen of change (agen perubahan) dan agen pembangunan. Pon-pes kedepan diharapkan bisa menjadi solusi untuk adanya perubahan dan pembangunan.

Nonop berharap, kedepan Forum silaturahim bisa berjalan dengan baik dan kontinyu. Karena dengan adanya Forum Pondok Pesantren akan bisa membangun lagi visi pesantren ke depan yang mempunyai kecerdasan intelektual.

Gubernur Berbincang Santai Dengan Awak Media Ciamis

Selain berbicara seputar isu teroris yang kini tengah menghangat, Heryawan pun berbincang-bincang santai dengan seluruh awak media Ciamis. Dia mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap PWI sebagai organisasi kewartawanan tertua dan terbanyak anggotanya di Indonesia.

“Alhamdulilah saya bisa berkunjung ke sini, bisa berbincang-bincang dengan teman-teman wartawan di Ciamis,” katanya.

Pada kesempatan itu pun, Wakil Bendahara PWI Cabang Jawa Barat yang juga pengurus PWI Ciamis, Anjar Asmara, menyampaikan informasi bahwa PWI Perwakilan Ciamis-Banjar bersama IJTI Biro Ciamis, akan mengadakan Seminar Nasional yang bertajuk,’´Jurnalistik dan Pendidikan’ yang akan diselenggarakan pada 4 Oktober 2012 di Gedung Islamic Center Ciamis. Rencananya Seminar tersebut akan dibuka oleh Gubernur.

Heryawan pun akan mengusahakan agar bisa membuka acara seminar tersebut. “ Mudah-mudahan tidak ada halangan pada tanggal 4 Oktober. Kalaupun saya berhalangan hadir, pasti ada perwakilan saya dari pejabat Pemprov Jabar untuk membuka acara tersebut, “ katanya.

Dalam kunjungannya ke Kantor PWI Perwakilan Ciamis-Banjar, Heryawan didampingi oleh Bupati Ciamis, Engkon Komara, Wakil Ketua DPRD Ciamis, Didi Sukardi, Anggota DPRD Ciamis, Wowo Kustiwa dan Pengurus Forum Pesantren Kab. Ciamis, KH. Fadlil Yani Ainusyamsi (Kang Icep) Pimpinan Ponpes Darussalam Ciamis. (DSW/Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply