Dinkes Sesalkan Lambannya SatPol PP Bertindak

25/10/2012 0 Comments

(Tiga Toko Produk Kesehatan Ilegal Belum Ditutup)

Salah satu toko penjual paket produk kesehatan dan kosmetik yang dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin operasional dari Dinkes Kota Banjar. Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjar sesalkan lambannya pihak Sat Pol PP Kota Banjar menindak tiga toko penjual produk kesehatan dan kosmetik, yang telah dinyatakan ilegal oleh pihak Dinkes.

Ketiga toko tersebut yakni Toko Ajong Kosmetik, Diva Kosmetik dan Toko Aseng Kosmetik. Alasan dinyatakan ilegal lantaran tidak ada upaya itikad baik dari ketiganya untuk mengurus perizinannya, khususnya izin operasional yang dikeluarkan dari Dinkes.

Padahal, Dinkes sendiri sebelumnya sudah tiga kali mendatangi tempat tersebut guna memberikan pembinaan untuk mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kasie. Yankes dan Legislasi Dinkes Kota Banjar, Enjang Suryana, AM.KG., mengatakan, untuk melakukan penutupan terhadap tiga toko itu seharusnya Sat Pol PP tidak perlu lagi menunggu keputusan dari pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BMPPT), atau pun menunggu si pemilik usaha tersebut ada datang ke Dinkes.

“Manakala kami sudah melimpahkan masalah ini ke pihak Sat Pol PP supaya toko itu ditertibkan atau ditutup, itu berarti tempat usaha tersebut tidak bisa memiliki izin operasional dari kami. Jangankan izin operasional, izin HO dan SPPT pun dari BMPPT tidak ada, itu kan jelas sudah melanggar Perda. Dilihat dari kondisi tempatnya saja tidak layak untuk dijadikan toko penjual obat,” tutur Enjang, Senin, (22/10).(lead tengah)

Dia juga mengatakan, masalah ini jangan dianggap sepele lantaran menyangkut dengan perlindungan konsumen dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab, obat yang dijual di ketiga toko tersebut bukanlah jenis obat tradisional/jamu, melainkan obat kimia.

Sedangkan, bagi toko penjual obat-obatan non-tradisional tentu harus dilengkapi/didampingi pula oleh tenaga ahlinya, yakni apoteker. Karena jika tidak, dikhawatirkan bila sampai ada kejadian yang merugikan konsumen, maka Dinkes yang akan terkena imbasnya.

“Kalau sampai ada apa-apa, jelas kami yang disalahkan, kenapa toko itu dibiarkan membuka usahanya, padahal sudah jelas tidak memiliki izin operasional. Sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan itu kan Sat Pol PP, makanya masalah ini kami limpahkan kepada pihak terkait, dan itu sudah lama,” kata Enjang. (Eva)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply