Pentingnya Kembangkan Peran Strategis BUMDes

05/10/2012 0 Comments

BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa, yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa, jadi masyarakat peminjam perlu ditanamkan bahwa BUMDes ini adalah milik kita bersama yang perlu di pelihara, dijaga keberadaannya sehingga penguatan lembaga keuangan akan tercapai. Tingkat kejujuran dari pengelola maupun masyarakat peminjam merupakan hal terpenting untuk menuju BUMDes yang sehat dan berkembang.

Oleh  : Nanang Supendi                                   

Kota Banjar ingin memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya dalam berbagai bidang yaitu salah satunya dengan membuat sebuah kebijakan berupa program penguatan ekonomi desa, yang dimulai tahun 2007, maka untuk menjalankan program tersebut di setiap desa dibentuklah Unit Pengelola Kredit (UPK). Dengan upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu suatu model pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat, sehingga prinsip pembangunan yang berkeadilan dapat diterapkan secara konsisten.

Seiring dengan Pemerintah Kota Banjar terus menggulirkan bantuan keuangan khsususnya dibidang penguatan ekonomi  serta untuk memaksimalkan bantuan tersebut maka dalam tahun 2009 diharuskan setiap Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan di setiap Kelurahan  mendirikan Koperasi.

Keharusan mendirikan BUMDes disetiap desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Banjar didasari oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa (PP No.72 tahun 2005).

Artinya dalam UU No.32 tahun 2004 dan PP No.72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai ketentuan pelaksanaannya maka Pemerintah Kota Banjar membuat ketetapan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Peraturan Walikota Banjar No.147.26/Kpts.116-Dalprog/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2009.

Yang secara garis besar dengan dibentuknya kelembagaan ekonomi diharapkan mampu untuk menggerakan roda perekonomian, juga BUMDes sebagai instrument modal sosial yang diharapkan menjadi Prime Over dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di setiap desa. Pengembangan UPK menjadi BUMDes, dimana UPK dipersiapkan sebagai embrio BUMDes yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi perdesaan, dengan kata lain pembentukan BUMDes merupakan realisasi tindak lanjut pengembangan UPK.

Namun demikian organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Terbukti adanya sebagian pengurus/oknum dari BUMDes yang melakukan penyalahgunaan dana. Hal ini tentunya oleh berbagai komponen baik eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat lainnya jangan menjadikan melemahkan keberadaan BUMDes yang lainnya, tentunya masih banyak BUMDes yang baik atau mampu menjalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.                                                                                            Oleh karenanya terus berkomitmen bersama membangun BUMDes juga diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Dalam konteks demikian BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.                                                                                                 Beberapa agenda yang bisa dilakukan adalah pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa, menguatkan kelembagan BUMDes, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Pemerintah Kota Banjar harus terus melaksanakan pengembangan terhadap keberadaan BUMDes, salah satu upayanya adalah secara konsisten melakukan pembinaan terhadap organisasi dan kelembagaan. Dengan didukung peran dari masyarakat mendukung kegiatan BUMDes, karena keberadaannya lebih banyak melaksanakan sosial masyarakat. Setidaknya dengan perkembangan BUMDes yang diharapkan bisa menunjukan pertumbuhan ekonomi dan bisa dirasakan kemanfaatannya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik.

Yaitu salah satunya yang bisa dilakukan masyarakat peminjam dalam usaha penguatan BUMDes dengan cara melaksanakan pengembalian/setoran tepat waktu, sehingga dengan demikian anggapan-anggapan dana bergulir ini yang tidak perlu dikembalikan atau penggunaan dananya tidak sesuai untuk pengembangan usahanya secara perlahan akan terkikis oleh itikad masyarakat yang ingin memajukan desanya sendiri dan masyarakat kota Banjar secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran strategis dalam pengembangan BUMDes demi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, sebagai suatu usaha ekonomi kerakyatan, BUMDes tidak serta merta menjelma menjadi sebuah badan usaha ekonomis yang menguntungkan, justru bila tidak dikelola secara baik, malah dapat merugikan atau setidaknya memberikan masalah baru bagi masyarakat.

Disinilah terletak point penting yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, sebab tidak semua elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat desa mengenal dan memiliki jiwa kewirausahaan yang baik dan benar. Lebih luas perlu dipikirkan dan dirumuskan pola pembinaan dan pengawasan BUMDes yang efektif, disisi lain BUMDes juga tidak mungkin berkembang tanpa dukungan semua pihak termasuk semua Stakeholder.

Oleh karena itu pula, pengelolaan modal harus menggunakan prinsif-prinsif ekonomi yang profesional, serta terbuka bagi masyarakat desa itu sendiri. Ini eranya transparansi, maka semua hal yang menyangkut kepentingan bersama mesti diketahui umum dan mesti ditegaskan semua yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes merupakan figur kunci yang mempengaruhi maju mundurnya BUMDes itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap eksistensi BUMDes harus mendapat sorotan dan perhatian bersama untuk semakin diberdayakan yakni kualitas SDM pengelola, kelembagaan, permodalan serta ruang lingkup aktivitas yang digeluti. Semua itu harus diketahui secara benar dan utuh oleh jajaran pengelola, karena bentuk-bentuk pendampingan adalah hal yang penting dan harus berjalan secara kontinyu.

Terlebih kehadiran BUMDes, telah dilegitimasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 Tentang BUMDes. Demikian pula dalam Rancangan Undang-Undang  Tentang Desa, telah diakomodir keseriusan pemerintah untuk tetap mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes.

Sejalan dengan adanya RUU tersebut, dari dana yang di alokasikan pemerintah kota Banjar untuk pengembangan BUMDes harus terus berkembang pesat ditengah masyarakat yang bergerak diusaha ekonomi mikro dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga kedepannya bagaimana program itu bisa memberikan pemberdayaan masyarakat desa hingga dapat menuntaskan kemiskinan di kota Banjar serta imbasnya BUMDes dapat berperan dalam menunjang pembangunan menuju Banjar Kota Agropolitan. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!