Dishub No Comment, Satpol PP Akui Miliki 74 Orang

08/11/2012 0 Comments

(Soal Jumlah Sukwan Ilegal)

Banjar, (harapanrakyat.com),- Jumlah tenaga sukarelawan (sukwan) termasuk tenaga kerja harian lepas di lingkungan Pemkot Banjar tercatat sekitar 1.800 orang, sementara pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 3402 orang.

Banyaknya tenaga sukwan yang bekerja di lingkungan Pemkot Banjar sebagian masuk secara formal, dalam arti, sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sebagian lainnya masuk tidak secara formal karena mengindahkan surat edaran maupun surat keputusan Walikota menyangkut rekrutmen tenaga sukwan yang diterbitkan sejak 2009.

Disebut-sebut, dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Banjar, yang termasuk banyak merekrut tenaga sukwan ada di lingkungan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Untuk mengetahui berapa jumlah sukwan baik yang formal maupun “ilegal,” HR mencoba mengkonfirmasikan mengenai hal itu kepada dua OPD yang disebut-sebut memiliki jumlah sukwan paling banyak, yakni Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

Saat ditemui HR, Senin (5/11), Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Yoyo Suharyono, melalui Sekretarisnya, Mujadi, belum bisa memberikan komentar terkait dengan jumlah sukwan yang ada di lingkungannya. Karena, masalah itu masih dalam proses pendataan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPLD) Kota Banjar.

Sementara di lain tempat, Kasubag TU Satpol PP Kota Banjar, Atang Budiman, atau biasa dipanggil Abah Abud, didampingi Kasie. Trantrib, Eddy Sugiarto, menyebutkan, bahwa Satpol PP Kota Banjar memiliki tenaga sukwan sekitar 74 orang.

Dari jumlah sukwan sebesar itu, tercatat paling banyak masuk pada tahun 2007-2009. Sedangkan untuk sukwan yang masuk di atas tahun 2009 jumlahnya paling hanya sekitar 1-2 orang saja.

Kemudian, untuk pegawai yang definitif jumlahnya sebanyak 64 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Kepala, Kasie dan Kasubag sebanyak 6 orang, bina desa 25 orang, bendahara barang, bendahara gaji, pembuat daftar gaji, dan urusan pegawai 2 orang, serta kanit di tiap seksi yakni Seksie. Trantib 3 kanit, Gakda 3 kanit, dan P2O Provos ada 8 orang, sisa 17 orang. Untuk jabatan Kasie, Kasubag dan Kanit statusnya PNS.

“Sedangkan, dari jumlah sukwan sebanyak 74 orang itu, hanya 7 orang saja yang dikasih honor, yakni masuknya sebagai jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran, ini juga dalam SP Kegiatan. Ke 7 orang itu tercatat masuk sukwan tahun 2006,” ujar Abah.

Lanjut dia, keberadaan sukwan di lingkungannya memang sangat membantu. Intinya, kalau pekerjaan Satpol PP tidak dibantu oleh mereka maka pihaknya akan kekurangan personil di lapangan.

Bahkan, hingga saat ini yang belum terpenuhi yaitu petugas untuk pengawalan kegiatan Walikota, pengawalan kegiatan Wakil Walikota, serta petugas piket di rumah Wakil Walikota.

“Sebetulnya, kalau mengacu pada PP 48 tahun 2005, semua sukwan yang masuk tahun di atasnya juga ilegal. Tapi, kebutuhan riil di lapangan sangat dibutuhkan. Untuk Satpol PP sendiri, jika menghitung kebutuhan di lapangan itu sekitar 200-an, sekarang jumlahnya kurang dari 200. Kemudian, mengenai adanya uang pelicin untuk menjadi sukwan, saya sendiri tidak tahu karena saya tugas di Satpol PP terbilang baru, yakni tahun 2011, dan kalau Pak Eddy itu tahun 2012,” tutur Abah.

Sementara itu, Kasie. Trantib, Eddy Sugiarto, menambahkan, secara teknis, berdasarkan Perwal Nomor 35 tahun 2010, tugas Satpol PP yang paling utama adalah menjaga ketentraman dan ketertiban, menjaga asset-asset pemerintah, dan pengamanan pejabat.

“Penjagaan asset disini bukan gedung saja, tapi yang lebih penting menjaga arsip atau dokumen pemerintah. Kemudian selain itu, saat kunker Walikota yang tidak terlalu jauh tempatnya, itu membutuhkan pengamanan di lokasi dan di jalan. Pengamanan di lokasi sudah dilakukan, sedangkan pengamana di jalan belum,” pungkas Eddy. (Eva)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!