Konsep Pembangunan Tak Terarah, Pemicu Unjuk Rasa?

29/11/2012 0 Comments

(Terkait Tuntuan Perbaikan Jalan dari Masyarakat)

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Kerap munculnya protes dan unjuk rasa masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Ciamis yang menuntut perbaikan jalan rusak, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Pemkab Ciamis memiliki konsep pembangunan yang terarah. Apabila Pemkab tidak segera melakukan evaluasi terhadap konsep pembangunan tersebut, tidak tertutup kemungkinan gelombang unjuk rasa menuntut perbaikan jalan akan terus berlanjut dari berbagai daerah.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, kepada HR, pekan lalu. Dia menjelaskan, gelombang unjuk rasa menuntut perbaikan jalan rusak yang sering terjadi belakangan ini harus segera dihentikan. Karena jika dibiarkan tanpa melakukan evaluasi, ditakutkan akan membentuk budaya di masyarakat Kabupaten Ciamis.

” Kita khawatir masyarakat menyimpulkan sendiri bahwa unjuk rasa adalah cara efektif agar infrastruktur jalan rusak di daerahnya cepat direspon oleh Pemkab. Jika sudah begitu, konsep pembangunan Ciamis tidak akan jelas. Nantinya Pemkab merealisasikan pembangunan berdasarkan tekanan dari masyarakat. Dan itu merupakan preseden buruk,” ujarnya.

Menurut Asep, Pemkab dan DPRD perlu segera merumuskan dan mengevaluasi konsep pembangunan ke depan. Diantaranya merumuskan titik pembangunan mana saja yang menjadi skala prioritas. Dan rumusan tersebut harus dibuat kesepakatan antara Pemkab dan DPRD. Hal itu agar rumusan tersebut konsisten terealisasi dan semua pihak mendukung kesepakatan tersebut.

” Faktor kepentingan politis pun mempengaruhi tidak konsistennya perencanaan pembangunan. Apabila semua pihak sudah bersepakat, maka tidak akan ada kepentingan politis yang mampu merubah perencanaan tersebut,” katanya.

Setelah rumasan pembangunan sudah dibuat, lanjut Asep, maka perlu disosialiasikan kepada masyarakat melalui kepala desa. Nantinya pihak pemerintahan desa yang menyampaikan kepada seluruh warganya.

Asep juga mengatakan, apabila rumusan tersebut sudah dibuat dengan kesepakatan bersama, maka apabila ada masyarakat dari daerah tertentu melakukan unjuk rasa menuntut pembangunan jalan, maka Pemkab tinggal menjelaskan rumusan konsep pembangunan tersebut.

” Pemkab tinggal menjelaskan bahwa pembangunan jalan di daerah masyarakat tersebut akan dianggarkan pada tahun sekian. Dan alasannya disampaikan pula kenapa dianggarkan tahun sekian. Kemudian sampaikan rumusan pembangunannya bahwa penganggaran tersebut berdasarkan skala prioritas,” terangnya.

Asep juga mengungkapkan, kerap terjadinya aksi unjuk rasa dan protes dari masyarakat menuntut perbaikan jalan rusak, jangan sampai dianggap enteng. Karena apabila tidak segera mencari solusi untuk meredam gejolak di masyarakat, gelombang unjuk rasa dari berbagai daerah akan terus berdatangan.

“ Karena kondisi jalan rusak hampir tersebar di seluruh Kabupaten Ciamis. Bayangkan saja, masyarakat Cigugur dan Langkaplancar saja yang jaraknya jauh dari Ciamis, bisa mengerahkan ribuan orang untuk unjuk rasa ke Gedung  DPRD Ciamis,”

“Artinya, kalau masyarakat dari Cipaku, Barebeg atau Sadananya unjuk rasa ke Gedung DPRD, mungkin bisa dua kali lipat dari masyarakat Cigugur dan Langkaplancar, karena jaraknya dekat ke Ciamis. Hal itu mustinya harus dipikirkan, “ tandasnya menambahkan.

Jika kesepakatan antara Pemkab dan DPRD sudah dibangun, lanjut Asep, tidak bisa lagi ada kepentingan politis untuk merubah kebijakan konsep pembangunan Ciamis ke depan.

“ Jika ada Anggota DPRD, misalnya, yang tidak setuju atau ingin merubah kebijakan konsep arah pembangunan yang sudah disepakati, Bupati tinggal lapor saja ke rakyat Ciamis bahwa ada Anggota DPRD A atau B, ingin merubah arah kebijakan pembangunan. Jika begitu, tidak akan ada satupun Anggota DPRD yang berani, karena mereka pun akan menghitung, karena takut tidak dipilih lagi oleh rakyat,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, Drs. Kusdiana, mengatakan, timbulnya gejolak di masyarakat yang menuntut perbaikan jalan rusak, disebabkan dari minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Ciamis.

“ Bayangkan saja, anggaran untuk infrastruktur pada tahun anggaran 2012 ini hanya sebesar Rp. 33 milyar. Sementara tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Ciamis cukup tinggi dan tersebar di seluruh kecamatan. Berawal dari persoalan inilah yang menimbulkan gejolak di masyarakat ,” ujarnya, kepada HR, di ruang kerjanya, Selasa (27/11).

Menurut Kusdiana, pihaknya pun sudah membuat konsep pembangunan yang mengacu kepada skala prioritas. Hanya, penilaian urutan skala prioritas yang dibuat pihaknya, mungkin saja akan berbeda dengan penilaian dari masyarakat. “ Karena masyarakat di masing-masing daerah, pasti mengganggap daerahnya harus yang paling prioritas. Kalau seluruh daerah mengklaim seperti itu, sementara anggarannya terbatas, terkadang kita pun kerap dipusingkan, “ ungkapnya.

Kusdiana pun merespons gagasan Ketua DPRD Ciamis yang menginginkan adanya kesepakatan antara Pemkab dengan DPRD Ciamis dalam menentukan skala prioritas dalam menentukan konsep pembangunan Ciamis ke depan.

“ Soal koordinasi dalam mengharmonisasikan arah kebijakan anggaran, kita pun selalu berembug dengan DPRD. Yang pasti, memang penting segara merumuskan konsep dan solusi untuk menghentikan gejolak di masyarakat yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan, “ pungkasnya. (Bgj)   

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply