Pemerintah Pusat Akan Tambah Anggaran Kabupaten Pangandaran

16/11/2012 0 Comments

(Bantuan Pemkab dan Pemprov  tidak Mencukupi)

Dalam masa resesnya, Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip.,M.Si., memberikan sosialisasi 4 Pilar Kenegaraan, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonsia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika di Dapil X yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan. Foto : Dian Sholeh Wardiana Putra/HR.

Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Suntikan dana dari Pemkab Ciamis dan Pemprov Jabar sebesar Rp. 15 milyar untuk menopang jalannya pemerintahan di Kabupaten Pangandaran selama dua tahun (2013-2014) dianggap belum memadai. Untuk menambah kebutuhan tersebut, pemerintah pusat pada anggaran tahun 2013 juga akan turut mengucurkan dana bantuan untuk kabupaten baru tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.Ip, kepada HR, usai acara seminar 4 pilar kebangsaan, di Hotel Sandaan Pangandaran, pekan lalu.

Menurut Agun, dana bantuan dari Pemkab Ciamis sebesar Rp. 10 milyar dan dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 5 milyar yang dikucurkan selama dua tahun, tentunya tidak akan mencukupi untuk biaya pemerintahan. Jika tidak dibantu lagi oleh pemerintah pusat, dipastikan akan menghambat masa persiapan dan pembentukan struktur pemerintahan definitif yang dikerjakan selama dua tahun yang dipimpin Pejabat Bupati.

Agun menjelaskan, kucuran dana dari Pemkab Ciamis sebesar Rp. 10 milyar tergolong sudah maksimal. Hanya, bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp. 5 milyar sangat terlalu kecil. “ Mungkin kemampuan dari Pemprov Jabar hanya Rp. 5 milyar. Jelas anggaran 15 milyar untuk 2 tahun roda pemerintahan, tidak akan mencukupi. Mengingat hal itu, pemerintah pusat akan memberikan tambahan untuk Kabupaten Pangandaran, “ terangnya.

Menurut Agun, meski bantuan tersebut dialokasikan untuk Pemkab Pangandaran, namun kucuran dana dari pemerintah pusat akan diberikan melalui kabupaten induk, dalam hal ini Pemkab Ciamis. Karena pemerintahan selama dua tahun yang dipimpin Pejabat Bupati, belum memiliki APBD sendiri.

Agun menambahkan, meski setalah Pemkab Pangandaran diresmikan dan berdiri sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah)/Instansi di sana, namun wilayah koordinasi anggaran untuk pembangunan masih dalam kewenangan kabupaten induk.

“  Artinya, OPD atau Instansi pemerintahan yang ada di Pangandaran, selama dua tahun, hanya bertugas mempersiapkan perencanan untuk pemerintahan defenitif nanti.  Sementara urusan program kegiatan pembangunan, masih koordinasi dengan OPD yang berada di kabupaten induk, “ ujarnya.

Sementara kaitan mengenai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ciamis, apakah warga Kabupaten Pangandaran masih ikut dalam pemilihan Bupati Ciamis, Agun mengatakan, mengenai hal itu nanti akan dibahas oleh Mendagri, KPU dan Pemkab Ciamis.

Menurut Agun, secara adminstratif memang benar pada bulan Oktober 2013 ketika pelaksanaan Pilkada Bupati Ciamis, pemerintahan Kabupaten Pangandaran sudah diresmikan dan dipimpin oleh Pejabat Bupati. Hanya, pemerintahannya masih bersifat administratif. “ Di sini tentunya akan menjadi perdebatan. Jika dilihat secara manfaat pun, warga Pangandaran sudah tidak berkepentingan memilih Bupati Ciamis, karena mereka sudah memiliki pemerintahan sendiri, “ ujarnya.

Karenanya, lanjut Agun, permasalahan ini nanti akan dibahas kembali untuk mengukur manfaat dan madaraatnya apabila warga Pangandaran ikut memilih dalam Pilkada Bupati Ciamis.

“ Nanti dibahas soal manfaat, juga dari sisi aturannya. Tentunya kalau dipikir secara logika, memang kurang bermanfaat kalau warga Pangandaran ikut Pilkada Ciamis. Tentunya dalam hal ini menyangkut anggaran juga yang dikeluarkan pemerintah untuk Pilkada,”  ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Supratman, B.Sc, mengatakan, apabila warga Kabupaten Pangandaran masih mengikuti Pilkada Bupati Ciamis, tentunya akan membingungkan. Karena di satu sisi warga Pangandaran sudah memiliki Pejabat Bupati. Sementara di sisi lain harus ikut memilih Bupati Ciamis juga, “ ujarnya, kepada HR, di Pangandaran, pekan lalu.

Kata Supratman, animo masyarakat Pangandaran pun akan menurun jika harus memilih Bupati Ciamis, di saat pemerintahan Kabupaten Pangandaran dan segala perangkat daerahnya sudah terbentuk.

“ Kalau begitu istilahnya ikut memilih Bupati di Kabupaten tetangga. Jelas hal itu hanya menghambur-hamburkan anggaran pemerintah. Jadi baiknya warga Pangandaran tidak perlu mengikuti Pilkada Ciamis. Kita menunggu saja pemiihan Bupati Pangandaran tahun 2016, “ pungkasnya. (Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply