Langkah Berani Pemkab Patut Diapresiasi

13/12/2012 0 Comments

Sengketa Informasi Bisa Berbuah Gugatan PTUN

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Langkah berani Pemkab. Ciamis dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik  tentunya patut mendapat apresisasi. Pasalnya langkah tersebut mendukung terealisasinya salah satu pilar pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana ada proses transparansi pelayanan publik dalam hal informasi publik.

Di sisi lain, Pemkab. Ciamis juga harus mempersiapkan aparatur pelayan informasi dan dokumentasi publik. Aparatur ini dituntut siap berhadapan dengan hukum apabila terjadi sengketa informasi.

Tidak main-main, masyarakat bisa mem-PTUN-kan pemerintah, apabila ada layanan informasi publik yang dihambat, baik secara materil maupun waktu. Namun, gugatan pelayanan informasi atau sengketa informasi sendiri hanya berlaku terhadap informasi publik.

Dalam Undang-undang (UU) 14 Tahun 2008 disebutkan, ada informasi yang dikecualikan untuk dilayani seperti yang diatur dalam pasal 17, seperti informasi menyangkut pertahanan Negara, penyidikan hukum pidana, dan informasi soal pertanahan strategis ekonomi bangsa.

“Patut diapresisasi, apalagi tujuannya untuk transparansi, artinya Ciamis selangkah lebih maju. Solnya, baru sedikit Pemkab atau Pemkot di Jawa Barat yang melaksanakan amanat UU ini,” ungkap Direktur LSM Citra Galuh Mandiri Ciamis, Ir. Heri Hernawan, Kepada HR, beberapa waktu lalu.

Heri mengatakan, dengan terbitnya SK Bupati yang mendukung pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, pihak Pemkab Ciamis harus sesegera mungkin melaksanakan operasionalisasi dari SK tersebut.

“Pembentukan PPID harus dipilih dari personal SDM yang handal mengelola informasi, walaupun secara teknis, personal PPID ex-officio dengan jabatan Sekda, dan Sekdin di Dinas tenis,” paparnya.

Menurut Heri, Pemkab Ciamis juga harus mempersiapkan aparatur yang handal secara mental, apabila sengketa informasi tidak bisa dimediasi oleh Komisi Informasi.

“Karena di pasal 47  UU NO 14 Tahun 2008 , sengketa informasi terhadap Badan Publik Negara bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk Badan Publik Non-Negara bisa menempuh Jalur Pengadilan, ini harus jadi catatan tersendiri untuk Pemkab Ciamis,” pungkasnya. (DK)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!