Pemkab Respon Soal Keterbukaan Informasi Publik

13/12/2012 0 Comments

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Hak masayarakat dan warga negara Indonesia untuk mendapat akses informasi publik sudah bukan menjadi wacana lagi. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008, serta  Permendagri No. 25 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayaanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemendagri dan Pemda, sudah cukup menjadi landasan hukum agar badan publik siap melayani informasi  publik yang dibutuhkan masyarakat.

Badan Publik seperti Eksekutif, Legislatif, Yudikatif serta BUMN dan BUMD tanpa terkecuali harus siap melaksanakan keterbukaan informasi publik, yakni siap melayani kebutuhan informasi masyarakat. Yang menarik, sebagaimana diamanatkan UU tersebut, Partai Politik dan Lembanga Non-Pemerintah seperti LSM juga wajib melayani keterbukaan Informasi Publik.

Namun informasi yang layak diberikan tentu saja bukan informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, dimana informasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, Sumberdaya Alam, informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum, rencana pembelian dan penjualan valuta asing, rencana perubahan suku bunga, bahkan rencana penjualan tanah dan properti tidak bisa dibuka untuk publik.

Tak ketinggalan Pemkab Ciamis sudah sangat responsif untuk melaksanakan UU, PP dan Permendagri yang menyangkut layanan Informasi publik bagi warganya. Ternyata jauh-jauh hari, Pemkab. Ciamis sudah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam SK. Bupati Ciamis No. 555/Kpts.537-huk/2011.

“SK ini tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pada satuan kerja perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemkab Ciamis,” ungkap Kabag Humas Setda Ciamis, Uga Yugaswara, S.Sos, M.Si, melalui pesan singkatnya, Minggu lalu.

Uga mengatakan, selain SK tersebut, Pemkab juga menerbitkan SK No. 555/KPts. 34/-huk/2012, tentang perubahan Lampiran Kep. Bupati Ciamis no. No. 555/Kpts.537-huk/2011.

“Intinya, kami sudah merespon dan komit untuk melaksanakan amanat UU dan aturan di bawahnya,” imbuhnya.

Masih menurut Uga, Pemkab Ciamis sudah mengkoordinasikan para pejabat di lingkungan Setda Ciamis, Dinas Teknis dan BUMD yang akan diberi tugas mengelola PPID di Kabupaten Ciamis.

“Kalau di Setda ada Pak Sekda, kalau di Dinas Teknis otomatis Sekdis,” ujarnya.

Uga menambahkan, selain masalah Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Ciamis juga menindaklanjuti Permendagri No. 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kehumasan di lingkungan Kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah, sebagaimana di amantakan dalam BAB II, Tugas, Kedudukan dan Wewenang Lembaga Kehumasan, dan BAB VII Pembinaan. Pemkab. Ciamis sudah memasukan subtansi Permendagri tersebut kedalam perencanaan Tahun Anggaran 2013.

“Dan pemerintah sudah membentuk Forum Koordinasi Kehumasan,” pungkasnya. (DK)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!