(Musrenbang Tingkat Kota Banjar Tahun 2013) Tingkatkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat

07/03/2013 0 Comments
Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota Banjar tahun 2013, tengah melakukan diskusi kelompok. Foto : Eva Latifah/HR.

Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota Banjar tahun 2013, tengah melakukan diskusi kelompok. Foto : Eva Latifah/HR.

Banjar, (harapanrakyat.com),- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Banjar Tahun 2013, yang digelar di Graha Banjar Idaman (GBI), Selasa (5/3), diharapkan dapat menghasilkan formulasi strategis daerah yang terpadu melalui peningkatan kapasitas manajemen aparatur daerah, dalam kerangka pelaksanaan pemerintah daerah yang sarat dengan nuansa otonomi.

Dalam sambutannya, Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., mengatakan, hal tersebut ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang sinergi dengan visi misi Kota Banjar, serta mendukung sasaran pembangunan Jawa Barat dan nasional.

“Peningkatan PAD perlu terus ditingkatkan tanpa mengabaikan pada prinsip keadilan dan biaya ekonomi tinggi. Peningkatan koordinasi dan percepatan informasi terhadap berbagai hal, terutama yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga kita mampu memberikan respon yang cepat dan tepat,” katanya.

Sebab, musrenbang tingkat kota bertujuan menselaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kab/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kab/kota, menyepakati prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Herman juga menegaskan, bahwa tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banjar ini melalui pencapaian indikator IPM dan LPE, dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Artinya, sektor-sektor yang menjadi prioritas masih seputar bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam bidang pendidikan misalnya, secara sarana prasarana di Kota Banjar sudah baik. Tetapi masalahnya adalah bagaimana meningkatkan angka rata-rata sekolahnya. Untuk itu Pemkot Banjar mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan siswa/i tidak melanjutkan sekolah dasarnya karena alasan ekonomi.

Melalui Kartu Pintar, Kota Banjar akan menggratiskan biaya pendaftaran dan biaya bangunan sampai SMA/sederajat, sehingga diharapkan angka rata-rata lama sekolah akan semakin meningkat dan pembangunan manusia Kota Banjar akan semakin berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjar, Ir. H. Tomy Subagja, MM., mengatakan, bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan adalah melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Hal ini dilakukan dalam rangka penyerapan aspirasi semua pemangku kepentingan, serta untuk penyelarasan program dan kegiatan yang akan dibiayai olehAPBD kota, provinsi maupun APBN.

Penyelenggaraan musrenbang kota ini merupakan finalisasi dalam rangka penyusunan RKPD Kota Banjar tahun 2014, sesuai amanat Undang Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN), telah dijabarkan secara teknis dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Serangkaian tahapan telah dilaksanakan dimulai dengan tingkat desa/kelurahan hingga Forum OPD Kota Banjar. Hasil Forum OPD adalah Rancangan RKPD tahun 2014 yang menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Banjar tahun 2013.

Adapun keluaran yang diharapkan dari Musrenbang ini adalah kesepakatan program dan kegiatan prioritas, yang kemudian akan menjadi masukan bagi penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Banjar tahun 2014, dan selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja OPD Kota Banjar tahun 2014.

Tomy mengatakan, dalam rancangan RKPD tahun 2014 terdapat 938 kegiatan, dan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan 306 kegiatan atau 33,1 persen, terbagi dalam empat bidang urusan.

Keempat bidang tersebut diantaranya bidang fisik dan prasarana 364 kegiatan meliputi hasil musrenbang kecamatan 196 kegiatan atau 53,85 persen, dengan rencana pembiayaan oleh APBD Kota Rp.129.594.320.000, diusulkan ke APBD Provinsi sebesar Rp.91.552.600.000, dan APBN sebesar Rp.57.406.500.000.

Bidang sosial dan budaya terdiri dari 222 kegiatan, diantaranya 40 kegiatan hasil musrenbang kecamatan atau 18,02 persen, dengan rencana pembiayaan oleh APBD Kota Rp.31.023.011.600, diusulkan ke APBD Provinsi sebesar Rp.3.584.219.500, dank e APBN Rp.9.430.000.000.

Untuk bidang ekonomi terdiri dari 148 kegiatan, meliputi dari hasil musrenbang kecamatan 49 kegiatan atau 33,11 persen, dengan rencana pebiayaan oleh APBD Kota Rp.8.504.000.000, diusulkan ke APBD Provinsi Rp.12.460.000.000, dan ke APBN Rp.23.095.000.000.

Sedangkan bidang administrasi umum dan pemerintahan terdiri dari 204 kegiatan, meliputi 30 kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan rencana pembiayaannya hanya oleh APBD Kota yakni sebesar Rp.27.570.253.800.

“Musrenbang tingkat Kota Banjar ini diharapkan dapat mematangkan rancangan RKPD berdasarkan Renja OPD hasil Forum OPD, dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan,” kata Tomy. (Eva)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!