(Setelah Didemo SPP) Rekomendasi HGU PT Maloya akan Dicabut?

18/03/2013 Berita Ciamis
(Setelah Didemo SPP) Rekomendasi HGU PT Maloya akan Dicabut?

Ciamis, (harapanrakyat.com),- Ratusan masa yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) kembali menggelar demonstrasi kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis. Aksi itu dipicu karena pemerintah dinilai terlalu berpihak terhadap pengusaha, dalam penggarapan exs Hak Guna Usaha (HGU), dengan memberikan keleluasaan untuk memperpanjang HGU kepada PT. Maloya.

Koordinator Aksi, Arief Budiman, Senin (11/3), di halaman Gedung DPRD Ciamis, mengatakan, SPP sengaja melakukan aksi demo, karena selama ini pemerintah tidak memperhatikan sengketa lahan antara masyarakat dan juga PT. Maloya.

“Pemerintah Kab. Ciamis tidak berpihak terhadap masyarakat, dan malah berpihak terhadap pengusaha. Padahal, di wilayah itu terdapat 350 Kepala Keluaraga (KK) yang menggantungkan hidupnya dari menggarap lahan, yang kini menjadi sengketa,” ungkapnya.

Arief menuturkan, rekomendasi Pemkab. Ciamis untuk perpanjangan HGU yang sudah habis sejak 31 Desember 2010 itu, jelas tindakan yang sangat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat penggarap.

Menurut Arief, tanah Negara yang sekarang terlantar, khususnya Maloya, mencapai sekitar 113.631,9 hektar. Sementara yang digarap oleh masyarakat hanya mencapai sekitar 40 hektar. Namun sayanya, sengketa lahan tersebut kini tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.

SPP, lanjut Arief, meminta agar Pemkab. Ciamis segera mencabut surat rekomendasi perpanjangan HGU PT. Maloya. Pihaknya juga menolak secara tegas, rencana perpanjangan HGU, serta meminta Pemkab. Ciamis melakukan pembaruan agrarian untuk kemakmuran masyarakat.

Menanggapi hal itu, Asda I, Durachman, didampingi Inspektur Inspektorat, Mahmud, mengatakan, sesuai dengan keputusan Bupati Ciamis, untuk lahan exs HGU PT Maloya, pemerintah menyatakan akan segera mencabut surat rekomendasi tersebut.

“Sesuai permintaan masyarakat, Bupati Ciamis merespon positif untuk segera menyelesaikan sengketa lahan tersebut, agar masyarakat bisa menggarap lahan tersebut sebagai sumber penghasilan,” katanya.

Beranjak dari Gedung DPRD, massa SPP melanjutkan aksi demonstrasi di Perum Perhutani dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di Perum Perhutani, SPP berpesan agar Perhutani tidak terlalu mengusai lahan yang sudah digarap oleh masyarakat.

Sementara itu, di Kantor BPN, masa SPP sempat tersulut emosi, lantaran pihak BPN enggan memberikan respon dan keterangan, terkait eks HGU lahan PT Maloya. SPP juga menilai, BPN sudah membohongi masyarakat.

“BPN seharusnya menjelaskan duduk permasalahnya, bukan malah diam. Kami sangat berharap keterangan dari BPN,” seru masa SPP.

Di akhir kesempatan, Arief menambahkan, selain mencabut rekomendasi, SPP juga meminta DPRD Kab. Ciamis untuk secepatnya membentuk Pansus penyelesaian sengketa tanah di Ciamis. (es)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles