(Matahari di Ufuk Timur Bersinar) Menyambut Pangandaran Resmi Pisah dengan Kabupaten Ciamis

25/04/2013 0 Comments
Ketua Komisi II DPR-RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Mendagri Gamawan Fauzi dan Dirjen Otda Kemendagri Juharmansyah, saat meresmikan 11 DOB yang kemudian ditandai penandatangani prasasti.

Ketua Komisi II DPR-RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Mendagri Gamawan Fauzi dan Dirjen Otda Kemendagri Juharmansyah, saat meresmikan 11 DOB yang kemudian ditandai penandatangani prasasti.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin (22/4/2013) Pukul 14.02, meresmikan 11 Daerah Otonomi Baru, salah satu Kabupaten Pangandaran Jawa Barat yang cukup lama menunggu pemekeran dari Kabupatan Ciamis sebagai Induk. Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan dan 92 desa. 10 DOB lainnya terdiri dari satu provinsi dan sembilan kabupaten.

Ke-10 DOB lainnya itu Provinsi Kalimatan Utara, Kab. Pesisir Barat (Prov Lampung), Kab. Monokwari Selatan, Kab. Pegunungan Arfak (Prov. Papua Barat), Kab. Mahakam Ulu Tengah, Kab. Pulau Taliabu (Prov. Maluku Utara), Kab. Penukai Abab Pematang Hilir (Prov. Sumatra Selatan), dan Kab. Kaloka Timur.

Berdasarkan Undang-Undang, kesebelas Plt yang dilantik tersebut bertugas untuk menyusun organisasi perangkat daerah (OPD) beserta tupoksinya, memfasilitasi pengisian kursi DPRD, dan memfasilitasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2015.

Atas nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No48/P/2013 tanggal 20 April 2013. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secara resmi melantik pelaksana tugas (Plt) Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi yang akan memimpin Kab. Pangandaran sebagai daerah otonomi baru (DOB) selama masa peralihan hingga satu tahun mendatang.

Gamawan berpesan meski pemekaran wilayah membuka peluang terciptanya jabatan politik dan struktural, tapi ini bukan tujuan akhir yang tak lain untuk mensejahteraan rakyat. Hal ini disampaikan Gamawan ketika meresmikan Kab. Pangandaran dan melantik Plt. Bupati yang berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).

Selanjutnya, Gamawan berpesan agar pembangunan gedung sarana pemerintahan termasuk mobil dinas dibuat sederhana, tidak usah berlebihan. Gamawan mengingatkan bahwa cita-cita masyarakat yang mengusung pemekaran wilayah itu karena ingin meningkatkan kesejahteraan.

“Gedung perkantoran yang penting bersih, cantik, tidak perlu mahal karena cita-cita masyarakat yang mengusung pemekaran wilayah  itu tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa saat ini rata-rata 60 persen porsi APBD habis untuk belanja aparatur yang jumlahnya 3 persen dari jumlah penduduk Indonesia. “Jangan banyak-banyak mengangkat pegawai, itu akan jadi beban APBD dan memberatkan,” katanya.

Mendagri Gamawan Fauzi, meresmikan 11 DOB dengan ditandai penandatangani prasasti. Disusul kemudian dibunyikan serine yang juga menandai peresmian 11 DOB yang dilakukan oleh Ketua Komisi II DPR-RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Mendagri Gamawan Fauzi dan Dirjen Otda Kemendagri Juharmansyah.

Dalam menjawab pertanyaan pers, seusai pelantikan, Endjang mengatakan bahwa fokus utama pemerintahan transisi ini, yaitu pembentukan perangkat daerah dan Sekertariat DPRD. Terkait  rekrutmen pegawai, Endjang akan menerima limpahan dari kabupaten induk dan provinsi sebanyak 4.500 orang yang akan tersebar di 10 satuan perangkat kerja dinas (SKPD). Sementara, terkait ibu kota pemerintahan, pihaknya telah mempersiapkan lahan seluas 75 hektar di Desa Cinta Ratu, Kec. Parigi. (bh)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply