Kota Banjar Berupaya Menjadi Penata Terbaik di Jawa Barat

16/05/2013 0 Comments

Oleh : Asno Sutarno

Memperhatikan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang merupakan ruang terbuka bagi publik saat ini mengalami penurunan, dan sangat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Hal itu berdampak pada pula pada sendi-sendi kehidupan, dimana sering terjadinya pencemaran kualitas udara, air, serta menurunnya produktifitas masyarakat akibat terbatasnya RTH sebagai tempat berinteraksi social.

Berdasarkan Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan landasan untuk pengaturan RTH dalam upaya mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Seiring dengan laju pembangunan Kota Banjar, terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan RTH berbagai kepentingan dengan fungfsi lain. Sehingga, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kehidupan di masa datang, perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Banjar dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap RTH.

Acuan yang perlu dipedoman dalam mewujudkan RTH diantaranya UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, UU No. 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutan kota, Perda Kota Banjar No. 6 tahun 2004 tentang RTRW Kota Banjar.

Dengan memperhatikan UU dan peraturan-peraturan pemerintah tadi perlu adanya beberapa ketentuan yang harus dipedoman secara umum. Karena, yang dimaksud RTH adalah tempat tumbuh tanaman, baik yang memanjang atau jalur, maupun mengelompok, dan penggunaannya bersifat terbuka, baik itu alami maupun sengaja ditanam.

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lainnya yang terletak di ruang milik jalan (Rumija), maupun pada ruang pengawasan jalan (Ruwasja), sering disebut jalur hijau karena didominasi elemen tanaman yang umumnya berwarna hijau.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah Negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana interaktif, kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Koefisien Daerah Bangunan (KDB) adalah angka presentase perbandingan antara seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan, daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan, dan luas tanah daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Sedangkan vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan, baik berasal dari kawasan maupun yang didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.

Perencanaan RTH termasuk dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dalam UU No. 26 tahun 2007, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH minimalnya 30% dari luas wilayah kota, dan mendapat persetujuan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dimana proporsinya 20% untuk RTH public dan 10% RTH privat. Bilamana RTH tersebut telah mempunyai proporsi yang lebih besar dari peraturan, maka RTH tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi guna kelestarian hidrologis, area penciptaan iklim mikro dan produksi polutan di kawasan perkotaan.

Selain itu, juga sebagai tempat pemakaman umum, pengamanan sumber daya, baik alam, buatan maupun historis, sebagai area mitigasi/evakuasi bencana dan ruang penempatan pertandaan.

Tujuannya untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. Karena, ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama yaitu ekologis (instrintik), dan fungsi tambahan (extrintik) meliputi social budaya, ekonomi dan estetika.

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak, baik pejabat pemerintah daerah, swasta/pengusaha, dan masyarakat sebagai upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

Untuk mewujudkan dan memenuhi kriteria-kriteria dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kota Banjar memulai dengan pengembangan RTH, baik itu jalur hijau, ruas jalan, maupun bantaran sungai.

Taman kota pada jalan-jalan pusat pertigaan telah dicoba dan dilaksanakan penataan RTH setahap demi setahap penataan. Dengan begitu, kita punya keyakinan RTH di Kota Banjar dapat lebih dari batasan yang diharuskan.

Maka untuk semua itu perlu adanya pemahaman kita bersama dari pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menjaga, mempertahankan RTH yang ada. Sehingga, titik penyebaran RTH atau pun taman kota dapat menjadi ikon Kota Banjar, serta menjadi penataan RTH terbaik di Jawa Barat. ***

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!