(Pasca Peresmian DOB) Elit Politik Pangandaran Jangan Terjebak Konflik Kepentingan

02/05/2013 0 Comments
(Pasca Peresmian DOB) Elit Politik Pangandaran Jangan Terjebak Konflik Kepentingan

Agun Gunadjar Sudarsa, berpoto bersama sejumlah stake holder Kab. Pangandaran, seusai mengelar pertemuan, Sabtu (27/4), di Aula Hotel Sandaan. Foto : Syamsul M/HR.

Pangandaran, (harapanrakyat.com),-

Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si, mengingatkan seluruh elit politik di Kabupaten Pangandaran agar tidak lagi terjebak dalam konflik kepentingan pasca peresmian DOB Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, selama 2 tahun pemerintah persiapan, seluruh element di Pangandaran harus bersatu dan mendukung menyukseskan pemerintahan di bawah Penjabat Bupati.

“Ketika Pangandaran sudah resmi, semua mestinya bersyukur, bukannya ribut-ribut terus ngurus kepentingan politiknya. Kalau ribut terus, nantinya akan menghambat pemerintahan Penjabat Bupati di sana,”kata Agun, kepada Wartawan, saat berkunjung ke Kantor PWI Perwakilan Camis-Banjar, Kamis (25/4).

Menurut Agun, konflik kepentingan politik yang mengemuka, diantaranya soal perdebatan memilih atau tidaknya warga Pangandaran pada Pilkada Ciamis, soal pembuatan logo Pemkab Pangandaran dan konflik kepentingan lainnya.

“Soal warga Pangandaran ikut Pilkada Ciamis atau tidak, kan sudah ditegaskan dalam UU 21/2012 bahwa warga Pangandaran selama 2 tahun masih di bawah kabupaten induk. Artinya masih memilih Calon Bupati Ciamis pada September mendatang. Dan urusan logo Pemkab, itu sudah urusan pemerintahan, bukan lagi urasan pihak di luar pemerintahan,”€ tegasnya.

Agun menegaskan, penjabat Bupati Pangandaran jangan sampai dipusingkan oleh urusan konflik politik soal perdebatan memilih atau tidak memilih Pilkada Ciamis atau persoalan logo Pemkab Pangandaran yang dicampuri oleh sebagian kelompok masyarakat. “Saya minta dari sekarang, dukung Penjabat Bupati agar masa persiapan pemerintahan 2 tahun benar-benar mulus tanpa hambatan apapun. Penjabat Bupati jangan sampai direcoki urusan politik,” tegasnya.

Menurut Agun, wacana perdebatan warga Pangandaran memilih atau tidak memilih pada Pilkada Ciamis, dihembuskan oleh oknum dari kepentingan kelompok tertentu agar warga Pangandaran tidak ikut memilih dalam Pilkada Ciamis.”Oknum ini ketakutan kalau warga Pangandaran ikut memilih, karena si oknum ini takut kepentingannya kalah pada Pilkada Ciamis,” tandasnya.

“Saya juga perlu tegaskan, bahwa posisi saya netral tidak memihak kepada siapapun. Dan yang saya katakan bahwa warga Pangandaran masih memilih Pilkada Ciamis, itu adalah amanat Undang-undang. Yang pasti, saya tidak mau mengingkari Undang-undang, makanya saya katakan sebenarnya,”€ terangnya.

Disinggung soal peranan Presidium pasca peresmian DOB Pangandaran yang selama ini kerap menjadi perdebatan dan sorotan sejumlah pihak, Agun mengatakan, syah-syah saja apabila Presidium ikut mengawasi jalannya pemerintahan Penjabat Bupati, asalkan hanya sebatas pengawasan dan tidak ikut mengintervensi pemerintahan.

“Meski secara legal formil sebenarnya Presidium harus sudah membubarkan diri, tetapi kalau mereka sebagai masyarakat Pangandaran, ya boleh-boleh saja ikut mengawasi, memberi masukan dan membantu pemerintah di sana. Tapi tidak boleh juga Presidum memaksakan masukannya harus dipatuhi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, pada acara silaturahmi sejumlah element masyarakat Pangandaran, di aula Hotel Sandaan Pangandaran, Sabtu (27/4), Agun pun kembali menegaskan soal perlunya soliditas seluruh element Pangandaran dalam mendukung suksesnya pemerintahan persiapan pasca peresmian DOB Pangandaran.

Menurut Agun, seluruh element masyarakat Kabupaten Pangandaran harus menjaga kondusifitas politik di Kabupaten Pangandaran. Jangan sampai terjadi gesekan politik yang nantinya berdampak terhadap jalannnya pemerintahan persiapan yang dipimpin Penjabat Bupati.

“Saat ini sudah bukan waktunya lagi berdebat soal memilih atau tidak memilih warga Pangandaran pada Pilkada Ciamis, karena hal itu sudah final bahwa warga Pangandaran ikut memilih Pilkada Ciamis. Keputusan itu merupakan amanat Undang-undang dan hasil kesepakatan bersama antara Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU Pusat,” terangnya.

Di tempat yang sama, Tokoh Pangandaran yang juga mantan Ketua DPRD Ciamis, Jeje Wiradinata, mengatakan, kedepan DOB Kabupaten Pangandaran harus lebih pesat dari berbagai asfek, maka untuk itu harus bahu- membahu antara tokoh politik dan pemerintahan persiapan nantinya.

Menurut Jeje, DOB Kabupaten Pangandaran ini anggaplah sebuah pasukan paduan suara yang mana harus seirama antara dirijen dengan pasukan paduan suara. Makanya, jangan sampai ada dua dirijen, kalau saja kedepan ada dua orang dirijen, maka kondisinya akan kisruh.

“Kita serahkan saja kepada Plt Bupati, jangan sampai ada dua komando. Maka saya berpesan kepada seluruh element di Pangandaran, bila terjadi dua komando, jangan segan-segan untuk melawannya,”€ tegas Jeje dengan nada berapi-api.

Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc, mengatakan, pihaknya sepakat bahwa seluruh element masyarakat Pangandaran harus bersatu dalam mendukung jalannya pemerintahan persiapan selama 2 tahun kedepan. Hanya, setiap komponen dalam mendukung hal tersebut, memiliki caranya masing-masing.

“Dengan adanya perbedaan cara inilah setiap element perlu saling menghargai. Pada prinisipnya, kita hanya ingin Pangandaran maju dan berkembang setelah menjadi DOB. Sederhana saja. Sementara mengenai warga Pangandaran apakah ikut memilih Pilkada Ciamis dan sebagainya, kita serahkan saja sama Undang-undang, tidak perlu ribet,”€ ungkapnya, ketika dihubungi HR via telepon selulernya, Selasa (30/4).

Menurut Supratman, persoalan adanya perbedaan kepentingan, sangatlah manusiawi, karena setiap manusia pasti memiliki kepentingan yang berbeda. ” Apalagi dalam politik, pasti dinamika kepentingan akan kentara mewarnai,”€ imbuhnya.

Supratman juga menegaskan, setelah di Pangandaran ada pemerintahan pasca peresmian DOB, dipastikan seluruh komando pemerintahan ada di satu orang, yakni Penjabat Bupati.”Tidak mungkin ada 2 komando.” Ya wong Penjabat Bupatinya cuma satu. Persoalan normatif seperti ini mestinya tidak perlu diperdebatkan, hanya akan memancing konflik yang tidak perlu,”€ tegasnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Pangandaran, DR. Drs. Endjang Naffandi, M,Si, meminta kepada seluruh komponen di DOB Kabupaten Pangandaran untuk membantu program pemerintahannya nanti.

“Dinamika politik di Pangandaran yang selalu dinamis, menurut saya hal yang wajar.  Hanya, setelah DOB Kabupaten Pangandaran ini sudah resmi dan ada pemerintahan, saya meminta kepada seluruh komponen untuk satu irama dalam menciptakan harmonisasi di DOB Kabupaten Pangandaran agar kondusif,”€ pintanya. (dn/Syam/Bgj)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply