(Tingkatkan Potensi PAD) UPTD Pasar Terapkan Kartu Kendali

10/05/2013 2 Comments
(Tingkatkan Potensi PAD) UPTD Pasar Terapkan Kartu Kendali

Banjar, (harapanrakyat.com),- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Banjar, dalam waktu dekat ini, ingin menerapkan kartu kendali sebagai ganti karcis. Pasalnya, dengan kartu kendali tersebut, pengawasan dan penarikan retribusi pasar bisa dilakukan lebih maksimal.

Hal itu disampaikan Kepala UPTD Pasar, Mamat Rahmat, kepada HR, beberapa waktu yang lalu. Dia mengaku, penggunaan kartu kendali disinyalir bisa berpeluang untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar.

Menurut Mamat, konsep untuk peningkatan target PAD tersebut dia dapatkan setelah beberapa kali mempelajari hasil pengawasan secara langsung di lapangan, termasuk mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat.

“Target kita memang hanya sekitar 900 jutaan, tapi potensi di lapangan bisa mencapai 1,4 milyar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mamat menuturkan, rencana penerapan kartu kendali tersebut juga dilatarbelakangi keinginan pihaknya, untuk menutup kebocoran akibat pedagang tidak membayar kewajibannya, saat tidak berjualan.

“Biasanya, kalau mereka tidak jualan, petugas karcis pada saat itu tidak bisa mendapatkan setoran dari iuran wajib pedagang,” katanya.

Mamat juga menjelaskan, penerapan kartu kendali sama seperti halnya kartu setoran kendaraan motor ke leasing. Jadi, satu kartu dipegang oleh petugas, satu kartu dipegang oleh pedagang.

“Dengan begitu, nanti kedua belah pihak satu sama lain punya bukti pembayaran. Jadi, ketika pedagang tidak berjualan, bisa ditagih oleh petugas pada keesokan harinya, sambil membubuhkan tanda tangan.

Namun, imbuh Mamat, konsep penerapan kartu kendali itu baru bisa disosialisasikan ketika sudah mendapat persetujuan Dinas Induk (Disperindag), Dinas Keuangan dan Walikota Banjar.

“Mudah-mudahan saja, konsep yang saya usulkan bisa disetujui,” imbuhnya.

Soal Operasional jadi Kendala

Pada kesempatan yang sama, Mamat juga menyampaikan persoalan yang selama ini menjadi kendala di lingkungan UPTD Pasar. Pasalnya, sebagai lembaga teknis sumber penghasil PAD, pihaknya belum memiliki anggaran operasional.

“Saya sering kasihan melihat petugas di lapangan. Mereka bekerja setiap hari, mulai dari pagi buta hingga sore. Tapi saya tidak bisa berbuat banyak, karena istilahnya anggaran untuk cai-cai (air minum) saja, kita nggak ada,” ungkapnya.

Mamat mengaku, setiap istirahat lebih memilih pulang ke rumah, untuk makan siang, ketimbang jajan di warung yang ada di lingkungan pasar, karena dia khawatir hal itu akan membuat iri anak buahnya.

Kepada HR, Mamat mengaku sedikit berharap, UPTD Pasar bisa memiliki alokasi anggaran, khususnya untuk menambah biaya operasional bagi para petugas. “Saya salut kepada mereka (petugas), bekerja dengan total, meski tanpa diberi operasional, dan hanya mengandalkan bulanan saja,” pungkasnya. (deni)

About author

Related articles

2 Comments

  1. Doglo tea July 04, at 17:59

    bukannya Pihak pedagang tidak menyetor...fitnah looo...buat apa ada Koordinator dari pemerintahan...? apakah itu terjadi...ayo.. selidiki lagi jika anda bisa... jangankan PAD pasar banjar KONI aja di hajar 700Jt? hayo siapa...?

    Reply
  2. Ryska Tyo November 10, at 18:43

    Udah gak aneh dengan pemberitaan yang menyudutkan rakyat, baik kepada umum maupun kepada perseorangan , dengan predikat #rakyatbiasa bukan pejabat atau PNs,... Pada intinya, yang makan dari retribusi para pengelola, yang jadi korban pemberitaan para pedagang atau rakyat !! Ah dasar pengelola, banyak kesaksian atau bocoran dari para pegawai tahu !! Kalao media #harapanrakyat, ah mending gak dibahas, biarpun ada kedekatan politik sama pemerintahan !! Jadi yo saling membaikan, atau bisa juga sekedar pemberitaan tanpa kutipan " bayar jasa berita ", itu lebih baik bos semuanya !!

    Reply

Leave a Reply