Kecewa Putusan BK, Formuci Akan Polisikan 3 Anggota Dewan Ciamis

Kecewa Putusan BK, Formuci Akan Polisikan 3 Anggota Dewan Ciamis

Ciamis,(harapanrakyat.com),-

Karena kecewa terhadap hasil Sidang Paripurna terkait kasus Skandal Karaoke yang digelar di Gedung DPRD Ciamis, Selasa ( 04/06), Forum Mubaligh Ciamis ( Formuci ),  akan melaporkan 3 orang anggota Dewan Ke Polres Ciamis.

Formuci menyatakan kekecewaannya terhadap hasil keputusan BK yang  hanya memberikan sanksi tertulis terhadap tiga anggota DPRD Ciamis yakni Ganjar M. Yusuf, R. Dida Yudanegara, dan Taufik Martin dari Fraksi Golkar.

Formuci beralasan bahwa ketiga anggota DPRD tersebut yang terlibat skandal karaoke di Café Kamiyoku Tasikmalaya, beberapa bulan silam,  telah memberikan keterangan yang tidak benar saat menjalani proses pemeriksaan di BK DPRD.

“ Keterangan mereka yang berbelit sudah menunjukan kebohongan publik, tetapi kenapa mereka hanya diberi sanksi tertulis oleh BK,” tegasnya. Menurut Dede, pihaknya pun akan melaporkan unsur kebohongan publik  tersebut sebagai unsur pidana yang harus diusut pihak Kepolisian .

“ Sebelum menggelar kembali Audiensi dengan BK pada Selasa (11/06) nanti, kami akan laporkan ketiga anggota DPRD tersebut ke Polres Ciamis. Karena mereka sudah melakukan kebohongan publik seperti diatur dalam UU no 1 tahun 1946 tentang Pidana pasal 14,” ujarnya.

Dede mengatakan, selain akan mempolisikan ketiga anggota DPRD tersebut, Formuci juga akan mengadukan BK DPRD Ciamis ke Kemendagri, pekan depan.

“Kami jelas kecewa terhadap Kinerja BK yang sudah memekan waktu empat Bulan menangani permasalah ini. Kok hanya memberi sanksi tertulis,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, sesuai Rapat Paripurna, Ketua BK  DPRD  Ciamis, Toto Tobari, mengatakan, berdasar hasil pemangilan terhadap tiga anggota DPRD tersebut, di dapat keterangan bahwa ketiganya melakukan keterangan yang berbeda-beda soal jumlah dan keterkaitan dengan perempuan yang di bawa ke kafe Kamiyoku.

“Pengakuan yang tadinya keponakan, kemudian berubah menjadi anggota AMPG, alasannya untuk menyelamatkan harga diri Ketua Golkar dan Bupati. Namun setelah dikatakan oleh Bupati pada Demo yang kedua oleh IkSas, keterangan tersebut dimentahkan oleh Bupati bahwa perempuan tersebut bukan keponakan, akan tetapi Anggota AMPG, maka pengakuan pun berubah,” ujaranya.

Menurut Toto, bahwa Kamiyoku bukan tempat Karaoke. Toto juga mengatakan bahwa alasan pihaknya menjatuhkan sanksi tertulis setelah pihaknya berkonsultasi dengan Kemendagri beberapa waktu lalu. “ Bahwa siapapun boleh bertemu dengan perempuan, kecuali kalau berbuat tidak senonoh. Itu kan hanya dugaan dugaan saja,” terangnya.

Toto mengatakan, termasuk soal Mobil Dinas yang dibawa ke Café Kamiyoku, bahwa setelah BK melakukan konsultasi dengan Biro Hukum Pemprov  Jabar, bahwa setiap daerah mempunyai tufoksi masing -masing . “ Menurut Biro Hukum Provinsi, boleh –boleh saja mobil dinas di bawa ke rumah atau ketempat selain kantor. Apalagi sebelumnya mobil tersebut akan digunakan untuk pertemuan Partai Golkar,” ujaranya. (DK/Koran HR)

KOMENTAR ANDA

Komentar

Related articles