(Pilkada Ciamis) FCB: KPUD Ciamis Jangan Diintervensi

pilkada-ilustrasi-_130519232708-653

Ciamis,(harapanrakyat.com),-

Forum Ciamis Bersatu (FCB) saat memasang spanduk seruan Wudjudkan Ciamis Kondusif! Wujudkan Pilkada Berkualitas!, di pagar depan Kantor KPUD Ciamis, Kamis (27/6).

Forum Ciamis Bersatu (FCB) saat memasang spanduk seruan yang bertuliskan,” Wujudkan Ciamis Kondusif! Wujudkan Pilkada Berkualitas!”, di pagar depan Kantor KPUD Ciamis, Kamis (27/6).

Setelah Forum Ciamis Menggugat (FCM), Selasa (25/6), menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPUD Ciamis dengan tuntutan menentang diikutsertakannya warga Kabupaten Pangandaran dalam Pilkada Ciamis yang akan digelar September mendatang, kini giliran Forum Ciamis Bersatu (FCB) menggelar audensi sekaligus memberikan dukungan terhadap KPUD Ciamis, Kamis (27/6).

FCB ini merupakan gabungan 29 Ormas di Kabupaten Ciamis. Selain menggelar audensi, FCB pun memasang spanduk di pagar depan kantor KPUD Ciamis. Isi pesan spanduk tersebut bertuliskan,“ Wujudkan Ciamis Kondusif! Wujudkan Pilkada Berkualitas!

Usai audensi, Koordinator FCB, Aef Saefulloh, SH, MH, mengatakan, KPUD Ciamis sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu jangan diintervensi dengan cara-cara yang tidak profesional dan proposional oleh pihak manapun.

“Artinya, jika terdapat pihak-pihak atau kelompok yang merasa tidak puas terhadap peraturan yang ada, sebaiknya mengunakan saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasi tersebut,” tegasnya

Untuk itu, lanjut Aep, FCB siap berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban agar Tatar Galuh Ciamis kondusif, juga demi terselenggaranya Pilkada Ciamis yang berkualitas.

Aef juga mengungkapkan setiap warga negara memang berhak menyampaikan aspirasinya. Namun dalam penyampaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat.

Aep melanjutkan, jika masyarakat memiliki aspirasi atau sikap, sebaiknya melalui jalur yang benar, santun dan tidak memperlihatkan sikap arogan. Sebab, dengan sikap arogan akan berpotensi memicu konflik horizontal di Tatar Galuh Ciamis.

“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban kepentingan-kepentingan yang justru merugikan masyarakat. Sebab yang terjadi saat ini berpotensi memicu konflik antara masyarakat dengan masyarakat,” ungkapnya.

Aef juga mengaku memahami bahwa mengemukakan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara. Namun dalam mengekspresikannya jangan sampai mengganggu hak orang lain, sehingga berpotensi memicu konflik di masyarakat. (es/R2/HR-Online)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply