Skandal Karaoke Anggota Dewan Ciamis, Hanya Berakhir di Sanksi Tertulis

05/06/2013 0 Comments
Skandal Karaoke Anggota Dewan Ciamis, Hanya Berakhir di Sanksi Tertulis

Ciamis,(harapanrakyat.com),-

Hasil keputasan Rapat Paripurna DPRD Ciamis terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Ciamis terhadap kasus skandal karaoke, hanya memberikan sanksi tertulis kepada tiga oknum Anggota DPRD Ciamis yang terlibat kasus tersebut. Sanksi itu diberikan kepada Wakil Ketua DPRD, Ganjar M. Yusuf, dan dua Anggota DPRD lainnya, yakni Taufik Martin dan Dida Yudanegara.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Ciamis, Toto Tobari, dalam penyampaian hasil pemeriksaan kasus skandal karaoke dalam Sidang Paripurna yang digelar Selasa (4/6), mengatakan, hasil keputusan tersebut merupakan hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BK.

“ Setelah dilakukan beberapa  kajian dan juga investigasi serta pemeriksaan terhadap ketiga anggota DPRD Ciamis yang terlibat kasus etika dan moral, karena berada di tempat hiburan karaoke kamiyoku di Tasikmalaya, maka kami putuskan BK memberikan sanksi tertulis,” katanya.

Toto melanjutkan, permasalahan ini sangat rumit, karena pemeriksaan yang dilakukan tidak cukup satu kali, sehingga menyita waktu cukup panjang untuk bisa menuntaskan kasus tersebut.

Putusan yang diberikan, lanjut Toto, merupakan hasil akhir dan putusan sanksi yang diberikan BK terhadap tiga anggota DPRD tersebut. â€œ Dengan begitu, kasus karaoke ini dianggap telah selesai. Karena BK telah memberikan sanksi kepada 3 anggota DPRD yang terlibat. Dan kami harap masyarakat bisa menerima putusan yang kami sampaikan,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Forum Mubaligh Ciamis (Formuci)  Ustad. Dede Surahman, kepada HR, setelah mendengarkan putusan BK dalam Sidang  Paripurna DPRD Ciamis, mengatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan dan sanksi yang diberikan BK terhadap tiga oknum anggota DPRD Ciamis tersebut.

Dede menilai, putusan yang diberikan BK tidak sebanding dengan perbuatan  3 oknum Anggota DPRD Ciamis yang telah mencederai lembaga DPRD Ciamis dengan malakukan pelanggaran etika berada di tempat hiburan.

“ Seharusnya putusan dan sanksi yang diberikan lebih berat. Karena, selain melakukan pelanggaran etika dan moral, meraka juga telah melakukan kebohongan publik dengan memberikan keterangan palsu terkait keberadaan tiga ABG yang mereka bawa dalam acara pertemuan di tempat karaoke,”ungkapnya.

Dede melanjutkan, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 pasal 14 tersirat bahwa barang siapa yang telah melakukan kebohongan publik dan berbuat keonaran, maka bisa dipidanakan.

“Meski putusan sudah diberikan, akan tetapi kurang jelas dan rancu, sehingga permasalahan ini masih bisa oleh BK direkomendasikan kepada pihak kepolisisan. Karena didalamnya sudah jelas, ada kebohongan publik yang mereka berikan kepada masyarakat, sehingga tidak hanya sanksi teguran atau pun tertulis saja,”terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM INPAM Endin Lidinilah. Dia  mengatakan, dari perspektif  yuridis merupakan kewenangan BK dalam memberikan putusan ataupun sanksi yang diberikan terhadap anggota DPRD Ciamis tersebut.

Namun dari persepektif etis, lanjut Endin, BK DPRD Ciamis dinilai tidak memeiliki spirit etis. Sebab orang yang telah melakukan kebohongan publik secara berulang-ulang sanksinya hanya diberi sanksi tertulis dan teguran saja.

Untuk itu, kata Endin, pihaknya akan melakukan perlawanan politik terhadap sikap BK, karena putusan yang diambil dan disampaikan dalam rapat paripurna tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Bahkan, menurutnya, BK harus melakukan pengkajian kembali terhadap putusan yang telah disampaikan. ” Saya  minta waktu tiga hari untuk BK mengkaji kembali hasil pemerikasaan dan putusan yang disampaikan. Jika tidak, maka kami bersama Formuci akan melaporkan kinerja BK ke Kemendagri, karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan masyarakat terkait putusan kasus ini,”katanya.

Endin juga menduga dalam penanganan kasus ini ada permainan yang dilakukan oleh BK,  sehingga sanksi yang diputuskan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD. “ Jika BK tidak kembali mengkaji putusannya, jangan salahkan masyarakat jika tidak percaya lagi kepada Anggota Dewan,” pungkasnya. (es/Koran HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!