(DR. dr. H. Herman Sutrisno MM) Ungkapan Jangan Dipolitisir, Soal Panelis Siap Dikonfrontir

20/08/2013 0 Comments
(DR. dr. H. Herman Sutrisno MM) Ungkapan Jangan Dipolitisir, Soal Panelis Siap Dikonfrontir

Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Lagi, ungkapan Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., di acara Ikrar Pemilu Damai yang diselenggarakan KPU kota Banjar beberapa waktu lalu menuai kontroversi, atau dipolitisir?. Ungkapan “jika tidak bisa dibina maka dibinasakan”, menjadi topik hangat di sejumlah elit politik, ditengah semakin memanasnya suhu politik menjelang Pemilukada Banjar 28 Agustus sekarang ini.

Padahal, kala itu dr. Herman mengeluarkan pernyataan itu berkaitan dengan dirinya sebagai Walikota Banjar, yang bertujuan agar tidak ada pihak atau orang tertentu berupaya membuat situasi tidak kondusif jelang Pemilukada mendatang.

Namun, ungkapan itu justru dinilai beberapa pihak sebagai sebuah sikap arogansi dan prilaku sadis seorang dr. Herman Sutrisno. Meski, Walikota Banjar mempunyai kewenangan untuk tetap menjaga kondusifitas wilayahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk itulah saya ingin menjelaskan dan meluruskan ungkapan itu sesungguhnya sebuah kalimat kiasan yang diperumpamakan dalam bahasa. Tujuannya, agar kondusifitas tetap terjaga jelang Pilkada. Kata “binasa” disini, bukan arti yang sebenarnya yaitu dibunuh. Melainkan “dibinasakan” dengan cara diserahkan kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita,” Jelas dr. Herman didampingi sejumlah pejabat Pemkot Banjar saat jumpa Pers di Pendopo Kot Banjar, Senin (19/8).

Sebagai Walikota Banjar, dr. Herman diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang No 7 tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, dan diperkuat oleh Inpres No 2 tahun 2013, tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Dua peraturan itu, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menyusun  langkah-langkah penanggulangan dan antisipasi konflik sosial yang dimungkinkan terjadi. “Jadi jangan diartikan bahwa ungkapan itu sebagai sebuah arogansi. Semua itu ditujukan sebagai upaya mengantisipasi pihak tertentu yang menginginkan Banjar chaos (rusuh.red),” tegasnya.

Agar tidak terjadi situasi yang tidak kondusif saat Pemilukada, dr. Herman mengatakan, banyak saluran hukum yang dapat ditempuh. Seperti tercantum dalam UU Pemilukada dan mekanisme lainnya sesuai aturan berlaku.

“Kalau terjadi pelanggaran kan ada Panwaslu. Kalau tidak senang kepada KPU dan Panwaslu bisa dilaporkan kepada BKPP. Dan hal itu pernah ditempuh di daerah lain. Jadi, bila ketidakpuasan nanti saya minta salurkan kepada hukum yang berlaku, dan tidak anarkis. Bila terjadi, maka hukum akan ditegakkan,” tandasnya.

Untuk itu, dr. Herman berharap kepada semua kandidat Cawalkot untuk tetap menjaga kondusifitas, jangan sampai karena Pemilukada yang ke 3 ini kota Banjar jadi kisruh dan tidak kondusif. “Saya harap agar tidak ada orang atau pihak tertentu membuat kekacauan di kota Banjar, karena tidak berdasar. Sampai saat ini KPU dan Panwaslu tidak terindikasi memihak salah satu kandidat,” .

dr. Herman mengingatkan kepada seluruh kandidat, yang paling penting itu apa visi dan misi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Karena disitu terlihat jelas apa yang akan dikerjakan dalam 5 tahun mendatang.

“Keberlanjutan pembangunan  lebih baik itu yang diinginkan masyarakat. Memang di pemerintahan saya masih ada kelemahan. Untuk itu agar bisa ditutup oleh kandidat-kandidat yang ada,” ucapnya.

Soal Panelis Debat Publik ke Pendopo, Siap Dikonfrontir

Walikota dua periode dan peraih walikota bukan biasa ini juga menjelaskan, perihal pertemuannya dengan ketiga panelis debat publik Pemilukada Banjar. Dia dengan tegas menyatakan tidak ada main mata atau berupaya meminta bocoran pertanyaan dalam debat tersebut. Bahkan, dr. Herman siap dikonfrontir mengenai tuduhan tersebut.

“Sebenarnya ketiga panelis tersebut menjadikan buku Banjar satu dekade menjadi acuan mereka, dan menanyakan bagaimana kondisi banjar. Dan saya menjelaskan beberapa hal yang ingin diketahui panelis,” jelasnya.

Para panelis menurut Walikota menanyakan kenapa Banjar memilih argopolitan, termasuk kiat-kiat dalam memperoleh penghargaan WTP sebanyak tiga kali dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Ditambah lagi bahwa debat publik itu bukan menguji kandidat, tapi untuk mengetahui wawasan kandidat mengenai Banjar. Dan para panelis datang ke pendopo itu di fasilitasi KPU, soal itu saya siap dikonfrontir,” tegasnya.

Bahkan, dr. Herman sempat mengingatkan kepada panelis jangan sampai membuat ‘konflik’ dengan kandidat, semua itu tetap bertujuan agar kondusifitas Pemilukada terjaga. “Selain itu juga, salah seorang panelis mengundang saya untuk menjadi pembicara di salah satu acara di Unsoed. Hanya itu, tak ada yang lain,” tukasnya. (Red/R1/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply