Ormas Demo, Walikota Banjar Anjurkan Indomarco Ajukan ke PTUN

18/09/2013 0 Comments
Ormas Demo, Walikota Banjar Anjurkan Indomarco Ajukan ke PTUN

Dengan pengamana ketat dari petugas kepolisian dan Satpol PP, Organisasi masyarakat dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Banjar, menggelar aksi damai, di depan Kantor Walikota Banjar. Foto: Pepep Riswanto Akbar/HR

Banjar, (harapanrakyat.com),-

Organisasi masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Banjar, menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor Walikota dan Kantor DPRD Kota Banjar, Selasa (17/9).

Dalam aksinya mereka menuntut keadilan terhadap Pemerintah Kota Banjar, terkait adanya beberapa toko modern yang sekarang ini disegel dan dilarang beroperasi.

Saat ditemui HR, Yana Diana, ST., sebagai kuasa dari PT. Indomarco Prismatama, mengatakan, pihaknya hanya menuntut keadilan di Kota Banjar supaya pemerintah kota mencabut moratorium tentang pendirian toko modern secepatnya.

“Aksi damai kali ini kita mulai dengan berorasi di depan kantor Setda Kota Banjar, dan dilanjut ke gedung DPRD Kota Banjar. Di DPRD kami disambut dengan hangat. Kami mengadakan pertemuan dengan anggota dewan. Mereka sangat aktif menjaring aspirasi kami, dan akan mengkaji laporan yang kami sampaikan,” ujar Yana.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Nana Suryana, yang saat itu memimpin audien, membenarkan bahwa pihaknya akan mengkaji apa yang menjadi aspirasi masyarakat Banjar tentang keberadaan pasar atau toko modern.

“Kami juga mengapresiasi kepada ormas tersebut karena sudah menjalankan aksi damai ini dengan lancar tanpa ada kekerasan,” kata Nana.

Di tempat terpisah, Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., mengatakan, jika tidak puas dengan moratorium yang berlaku di Kota Banjar ini, silahkan ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau memang keberatan, silahkan saja ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pihak PT. Indomarco. Cara yang ditempuh melalui hukum, karena negara kita kan bukan negara rimba, negara kita negara hokum,” tegasnya.

Herman juga mengatakan, silahkan saja berdemokrasi asal jangan sampai ada kekerasan. Karena, aksi tersebut merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat yang harus diapresiasi pemerintah. (PRA/Koran-HR)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply