(Pilkada Banjar) Dimyati, “Secara Takdir Allah Saya Sudah Menerima Kekalahan,”

26/09/2013 0 Comments
(Pilkada Banjar) Dimyati, “Secara Takdir Allah Saya Sudah Menerima Kekalahan,”

Calon Walikota- Wakil Walikota Banjar, H. Akhmad Dimyati- KH. Muin Abdurahman. Foto: Dokumentasi HR

Laporan Wartawan HR Eva Lativah, dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta

Jakarta, (harapanrakyat.com),-

Calon Walikota Banjar nomor urut 5, H. Akhmad Dimyati, menegaskan, secara takdir dirinya sudah menerima kekalahan dalam perhelatan Pilkada Kota Banjar yang digelar 28 Agustus lalu. Hanya, dia bersama 2 paslon lain mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Banjar ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat.

“Terus terang, secara takdir Allah saya sudah menerima kekalahan. Tapi, saya sebagai calon sekaligus ketua Parpol wajib memberikan pembelajaran politik yang baik untuk menyikapi segala kecurangan yang muncul di Pilkada Banjar,” ujarnya, kepada awak media, usai menghadiri sidang putusan gugatan PHPU Pilkada Banjar, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/9).

Menurut Dimyati, sebelum putusan MK berlangsung, dirinya sudah membaca bahwa gugatan yang diajukan pihaknya bersama 2 paslon Walikota-Wakil Walikota Banjar lainnya akan kandas di depan hukum.”Karena, saksi dari kami ketakutan untuk memberikan kesaksian. Contoh misalnya, saksi dari PNS yang kami ajukan, mereka enggan memberikan kesaksian. Tapi, saksi PNS dari paslon nomor 4 semuanya hadir untuk memberikan kesaksian di MK,” terangnya.

Dimyati menambahkan, dengan banyaknya gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan indikasi kecurangan yang melibatkan incumbent dalam perhelatan Pilkada di daerah, semoga bisa memberikan masukan kepada MK untuk menghilangkan politik dinasti di Indonesia.

“Kasus Pilkada Purbalingga kan sama masalahnya seperti Banjar. Makanya, saya berharap baik kepada DPR maupun MK bisa membuka pikiran setelah banyak gugatan terkait hal ini, agar RUU (Rancangan Undang-undang) yang melarang istri atau keluarga kepala deerah ikut berkompetisi di ajang Pilkada, supaya segera disyahkan,” tegasnya.

Karena menurut Dimyati, dengan kekuasaan seorang kepala daerah atau incumbent bisa melakukan apa saja demi memenangkan di ajang Pilkada. “Kalau hal ini terus dibiarkan, dipastikan semua calon kepala daerah akan berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan demi sebuah kemenangan. Ditambah pula tingkat pragmatis masyarakat saat ini sudah menjalar kemana-mana,” tandasnya.

Menurut Dimyati, kecurangan dalam Pilkada kebanyakan sulit dibuktikan apabila dibawa ke ranah hukum.”Buktinya saya, sulit sekali mengajak saksi untuk dihadirkan di persidangan MK. Karena saksi yang akan kami bawa mengaku takut. Artinya, untuk meluruskan dan memperbaiki sistem guna menghindari kecurangan dalam Pilkada, perlu kembali diatur secara ketat dalam sebuah peraturan baru,”ungkapnya.

Ketika ditanya apakah dirinya puas dengan hasil keputusan MK terkait sidang PHPU Pilkada Banjar, Dimyati menegaskan, bukan persoalan puas atau tidak puas, tetapi yang paling penting bagaimana melakukan koreksi agar penyelenggaraan Pilkada ke depan bisa berjalan tanpa ada kecurangan.

“Meski di MK saya kalah, tapi kan bisa melakukan upaya hukum lain, seperti menempuh jalur pidana, misalnya. Yang pasti, saya hanya menginginkan ada perubahan ke arah yang lebih baik di Kota Banjar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Majalis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan segera kepada KPU Kota Banjar untuk menetapkan pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar, nomor urut 4, Hj. Ade Uu Sukaesih, S.ip. M.si- drg. Darmadji Prawirasetia, M.Kes (Asih Katdji), sebagai pemenang dalam Pilkada Banjar.

Hal itu setelah 9 Hakim Konstitusi menolak permohonan gugatan yang diajukan oleh Calon Walikota-Wakil Walikota Banjar, Ijun Judasah dan R. Moch. Sodiq, pasangan calon nomor urut 2, sebagai pihak pemohon (penggugat). (Eva/R2/HR-Online)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply